Perdata

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Pertanyaan

Saya punya pertanyaan terkait wanprestasi yang terjadi di dalam suatu perjanjian yang jangka waktunya telah berakhir. Apakah pihak yang dirugikan tetap dapat meminta ganti kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut meskipun jangka waktu perjanjian telah berakhir? Terima kasih 

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa gugatan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya walaupun perjanjian tersebut telah berakhir jangka waktunya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kewajiban Pemenuhan Prestasi dalam Perjanjian

Dalam suatu hubungan hukum akan menghasilkan perikatan di antara kedua belah pihak. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang.  

Dengan demikian perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perikatan ditimbulkan karena adanya hubungan kontraktual yang sengaja dibuat dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian melahirkan perikatan-perikatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Adapun menurut M. Yahya Harahap dalam buku Segi-Segi Hukum Perikatan, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan suatu prestasi (hal. 3).

Inti dari sebuah kontrak adalah pertukaran kewajiban para pihak yang pelaksanaannya harus berdasarkan atas iktikad baik.

Perjanjian berisi prestasi-prestasi yang menjadi kewajiban para pihak yang saling dipertukarkan. Pelaksanaan prestasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian dengan prasyarat bahwa apa yang sudah dituangkan tidak melanggar Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Menurut Agus Yudha Hernoko,[1] prestasi dalam hukum dimaknai sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh para pihak dalam kontrak berdasarkan kesepakatan yang telah tercipta.

Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, substansi dari kontrak pada umumnya berisi tiga bentuk prestasi, yaitu:

  1. untuk memberikan sesuatu;
  2. untuk berbuat sesuatu; atau
  3. untuk tidak berbuat sesuatu.

Prestasi-prestasi yang telah mengikat para pihak harus sepenuhnya dilandasi dengan iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban tersebut sampai tuntas.

Baca juga: Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

Gugatan Wanprestasi atas Perjanjian yang Telah Berakhir

Dalam sebuah perjanjian sering kali dijumpai beberapa permasalahan terkait pelaksanaan perjanjian. Salah satu penyebab pelaksanaan perjanjian tidak lancar adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak/kontraktan.

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami tentang wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, “wanprestatie” yang merupakan prestasi buruk yaitu suatu kondisi tidak terlaksananya prestasi akibat kesalahan debitur yang dikarenakan kesengajaan atau kelalaiannya.

Debitur dapat dikatakan melakukan bentuk wanprestasi manakala:[2]

  1. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
  2. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
  3. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
  4. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.

Menjawab pertanyaan Anda, apabila salah satu pihak/kontraktan melakukan wanprestasi sedangkan jangka waktu perjanjian telah berakhir harus dipastikan terlebih dahulu pelanggaran perjanjian tersebut.

Sebagai contoh wanprestasi, A dan B terikat dalam perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu 2 tahun. Salah satu prestasi yang harus dilakukan oleh penyewa adalah membayar uang sewa setiap bulan.

Akan tetapi, pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh penyewa mengalami keterlambatan selama 5 bulan dan melewati jangka waktu perjanjian. Kondisi tersebut tetap mengharuskan penyewa untuk memenuhi prestasinya walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Pemberi sewa dalam hal ini dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada penyewa dengan petitum gugatan untuk pemenuhan prestasi pembayaran, pembayaran denda, kerugian dan bunga akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.

Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih:

  1. memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan; atau
  2. menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Baca juga: Wanprestasi: Unsur, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya

Demikian jawaban dari kami tentang gugatan wanprestasi pada perjanjian yang telah berakhir, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Referensi:

  1. Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2010;
  2. M. Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1982;
  3. Subekti. Hukum Perjanjian Jakarta: Intermasa, 1996.

[1] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana,  2010, hal. 242.

[2] Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1996, hal. 45.

Tags: