Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Anak yang menolak warisan dari ayah sebagai pewaris, maka secara hukum ia tidak lagi menjadi ahli waris. Akan tetapi, yang perlu ditelaah apakah asuransi jiwa termasuk dalam harta waris atau tidak. Lantas, dapatkah anak selaku penerima manfaat melakukan klaim asuransi jiwa atas polis asuransi ayahnya meskipun ia bukan lagi sebagai ahli waris?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Anak Klaim Asuransi Jiwa Jika Menolak Warisan?

Salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa gugatan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya walaupun perjanjian tersebut telah berakhir jangka waktunya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Perlu kami luruskan bahwa izin mendirikan bangunan (&ldquo;IMB&rdquo;) dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja">UU Cipta Kerja</a> sudah tidak berlaku dan diganti dengan perizinan bangunan gedung (&ldquo;PBG&rdquo;). Akan tetapi jika memang IMB sudah terbit, maka IMB tetap berlaku. Adapun, jika terdapat ketidaksesuaian luas bangunan rumah antara fakta di lapangan dengan data yang termuat di IMB, pihak developer dan juga pembeli dapat dikenai sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya

Akuisisi atau dikenal dengan istilah pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Perusahaan A dan B kami asumsikan terikat perjanjian pengikatan jual beli saham dengan jumlah tertentu yang dapat berakibat beralihnya pengendalian dan belum sampai pada tahap akuisisi. Jika salah satu pihak tidak membayar sisa angsuran terhadap pembelian saham, maka terhadap status uang yang telah dibayarkan tersebut, tergantung pada klausul perjanjian yang disepakati

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pembayaran Mandek, Bagaimana Status Uang dalam Perjanjian Akuisisi?

Notaris sebelum mengeluarkan salinan akta perlu menandatangani minuta akta bersama penghadap, saksi dan penerjemah resmi bila ada. Sehingga apabila minuta akta belum ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, maka nilai pembuktian akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada notaris.

Lantas langkah apa yang dapat ditempuh oleh para pihak jika minuta akta tidak ditandatangani notaris?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_30_1999">UU 30/1999</a>, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif (&ldquo;PSA&rdquo;) adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Artinya, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA adalah sengketa yang akibat hukumnya tidak dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak atau sengketa yang putusannya akan bersifat erga&nbsp;omnes.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif

Perubahan kontrak pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata">KUH Perdata</a>. Prinsip yang mendasari adanya perubahan kontrak adalah prinsip konsensualisme dan prinsip iktikad baik. Perlu untuk diperhatikan perubahan terhadap klausula-klausula perjanjian juga terdapat pembatasan yaitu apabila peraturan perundang-undangan mengaturnya. Lantas bagaimana jika adendum mengubah hal pokok dalam perjanjian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?

Pembentukan PT baru yang terjadi karena proses joint venture antara PT swasta dengan BUMN, dengan komposisi saham BUMN 55% dan PT Swasta 45%, dikategorikan sebagai Anak Perusahaan BUMN dan bukan merupakan BUMN atau PT swasta.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta

Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dapat disamakan dengan certificate of ownership. Seringkali BPKB dijadikan jaminan atas kredit atau angsuran nasabah kepada bank. Apabila BPKB ditahan atau bahkan hilang, di bank yang sudah tutup operasionalnya, bagaimana mengurus BPKB tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Tips Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang ‘Sudah Tutup’

Dalam perjanjian timbal balik perlu ditentukan terlebih dahulu siapa yang berprestasi. Jika prestasi debitur dilaksanakan oleh kreditur, maka debitur dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi apabila telah ada pernyataan lalai dari kreditur atau dengan lewatnya tenggang waktu berprestasi. Kreditur dapat menuntut ganti rugi, biaya dan bunga apabila debitur telah memenuhi unsur wanprestasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran 

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Si Pokrol

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

11 Penjawab Mitra

Sujayadi, S.H., LL.M

Rizky Amalia, S.H., M.H.

Dr. Faizal Kurniawan S.H., M.H. LL.M.

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

Dr. Widhayani Dian Pawestri S.H., M.H.

Arsip Jawaban