Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Alasan kelalaian ayah Anda menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah, tidak serta merta menjadikan penghalang ayah Anda yang memiliki status hukum sebagai duda pewaris untuk mendapatkan hak warisnya.

Kewajiban suami wajib dijalankan dan ditegakkan oleh setiap suami muslim sebagai pemenuhan ikrar suami pada istri yang disaksikan oleh Allah SWT, demikian pula halnya kewajiban pembagian harta waris pada setiap ahli waris merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan sebagai bentuk ketaatan dan keimanan pada Al-Quran.

Namun, terhadap kelalaian ayah Anda menjalankan kewajibannya, dapat diajukan gugatan nafkah di Pengadilan Agama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tak Pernah Nafkahi Keluarga, Apakah Ayah Berhak Warisan dari Ibu?

Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (&ldquo;RUPS&rdquo;) bagi Perusahaan Terbuka bukanlah hal yang dilarang, namun RUPS wajib dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e9fe997e96c5/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-15-pojk04-2020-tahun-2020/document">POJK 15/2020</a>, salah satunya yaitu dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Apabila Perseroan Terbuka melanggar ketentuan dan tata cara tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif dan tindakan tertentu lainnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perusahaan Terbuka Menunda RUPS, Adakah Sanksinya?

Harta dalam bentuk mata uang atau tabungan, memungkinkan untuk di-qiyas-kan dengan emas atau perak, mengingat kedudukan nilai emas dan perak digunakan sebagai mata uang di masa silam, maka nominal uang kertas atau logam dapat di-qiyas-kan dengan emas atau perak.

Uang yang dimiliki seorang muslim wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi dua syarat kumulatif, yaitu :

<ol>
	<li>Jika hartanya mencapai nishab emas sebesar 20 dinar, dan nishab Perak adalah 200 dirham;</li>
	<li>Jika memiliki harta yang telah mencapai 1 nishab atau lebih tersebut selama satu tahun atau telah mencapai satu haul (berlalu selama satu tahun qamariyah/ hijriyah) sejak ia miliki.</li>
</ol>

Bagaimana cara menghitungnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan

Pada dasarnya, perikatan kreditor dan debitor pailit hanya akan hapus apabila terjadi alasan penghapus perikatan yang dimuat dalam Pasal 1381 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686">KUH Perdata</a>. Dengan demikian, hak tagih akan tetap ada, meskipun proses kepailitan selesai dan kreditor yang tidak masuk dalam daftar pembagian masih belum dibayarkan utangnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang?

Untuk membedakan ketiganya, dapat kita lihat dari tugas dan tanggung jawab masing-masing pemberi jasa. Pemberi jasa ekspedisi dikenal dengan ekspeditur, yaitu seseorang yang tugasnya adalah menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan.

Sedangkan jasa angkutan umum diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum yang merupakan badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Lalu, jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) dilaksanakan oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi yang kegiatan usahanya ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bedanya Jasa Ekspedisi, Angkutan Umum, dan Freight Forwarding

Kantor cabang bukan merupakan subjek hukum yang terpisah dari perusahaan, dan dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 Peraturan Perusahaan (&ldquo;PP&rdquo;) yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, maka PP berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan tersebut.

Namun demikian, cabang/unit kerja/perwakilan dapat membuat PP turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan yang memuat ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Kantor Cabang Membuat Peraturan Perusahaan Sendiri?

Perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam rangka nikah siri, menurut hemat kami, dapat dikategorikan sebagai janji-janji untuk kawin jika memang bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah untuk menikahinya secara sah sesuai hukum yang berlaku.

Perlu diketahui, janji-janji untuk kawin bukanlah merupakan ruang lingkup dari perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a>&nbsp;jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015/document">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015</a>.

Janji-janji untuk kawin pun juga tidak tunduk dalam ruang lingkup perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;).

Sehingga, jika perempuan tersebut ingin menuntut laki-laki terkait pertanggungjawaban perkawinannya, maka posisinya sangat lemah di mata hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dinikahi Secara Siri dan Diumbar Janji, Bisakah Pihak Istri Minta Suaminya Bertanggung Jawab?

Secara normatif jika perusahaan pembiayaan tersebut dinyatakan pailit, maka kendaraan objek murabahah tersebut dapat terkena sita umum akibat dari pernyataan pailit.

Untuk itu, Anda dapat mengajukan gugatan lain-lain dan dapat pula meminta kurator untuk memberikan kepastian pelaksanaan perjanjian dengan debitor pailit. Dalam hal ini, pada prinsipnya segala tindakan kurator harus menguntungkan harta pailit.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Pemilik Kredit Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit

Berdasarkan hukum waris perdata barat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;), terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris).

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya.

Siapa saja yang termasuk ahli waris golongan I, II, III, dan IV tersebut? Dan jika sekeluarga telah meninggal dunia sebagaimana yang Anda tanyakan, siapa ahli warisnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Yang Berhak Jadi Ahli Waris Jika Sekeluarga Telah Meninggal

Hakim atau pengadilan tidak dapat digugat akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas peradilannya, hal ini sesuai dengan prinsip atau asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Perihal pertanyaan mengenai kelalaian pengadilan yang menyebabkan putusan tidak lekas dieksekusi, perlu dijelaskan kelalaian seperti apa yang dimaksud agar dapat ditentukan langkah hukumnya. Di sisi lain, perlu dicermati juga bahwa tidak semua putusan dapat dieksekusi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Jika Pengadilan Tak Kunjung Mengeksekusi Putusan

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Jika Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Tak Pernah Nafkahi Keluarga, Apakah Ayah Berhak Warisan dari Ibu? 

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Si Pokrol

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

7 Penjawab Mitra

Dr. Widhayani Dian Pawestri S.H., M.H.

Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M

Hilda Yuanita Sabrie, S. H., M. H.

Dian Purnama Anugerah, S. H., M.H.,LLM

Erni Agustin S.H., LL.M

Arsip Jawaban

Tak Pernah Nafkahi Keluarga, Apakah Ayah Berhak Warisan dari Ibu?

Perusahaan Terbuka Menunda RUPS, Adakah Sanksinya?

Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan

Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang?

Bedanya Jasa Ekspedisi, Angkutan Umum, dan Freight Forwarding

Bisakah Kantor Cabang Membuat Peraturan Perusahaan Sendiri?

Dinikahi Secara Siri dan Diumbar Janji, Bisakah Pihak Istri Minta Suaminya Bertanggung Jawab?

Langkah Hukum Pemilik Kredit Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit

Yang Berhak Jadi Ahli Waris Jika Sekeluarga Telah Meninggal

Langkah Hukum Jika Pengadilan Tak Kunjung Mengeksekusi Putusan

Arsip Jawaban Populer

Jika Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Tak Pernah Nafkahi Keluarga, Apakah Ayah Berhak Warisan dari Ibu?

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Mitra Prosolution

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Tips Hukum

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Video Klinik

Tips Urus Dokumen Kependudukan Langsung dari Dirjen Dukcapil!