Saya ingin membuat wasiat untuk anak-anak saya kelak, terkait dengan pembagian dan pengelolaan harta ketika saya dan istri saya sudah meninggal. Pertanyaan saya, apa hal-hal yang tidak dapat dimuat di dalam sebuah wasiat?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Surat wasiat atau juga disebut testamen merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.[1] Wasiat juga dimaknai sebagai kehendak terakhir dari pewaris.
Lantas, apa saja hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam surat wasiat? KUH Perdata mengatur beberapa pasal mengenai apa yang tidak boleh dimuat dalam suatu wasiat, yaitu:
Persyaratan dalam surat wasiat yang:
Dalam hal ini wasiat tetap sah, namun syarat yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan akan gugur dan dapat diabaikan.
Berdasarkan pasal ini, wasiat dilarang menetapkan seseorang yang diangkat sebagai penerima wasiat, baik dalam bentuk pengangkatan waris atau menerima legaat (hibah wasiat), untuk menyimpan harta warisan untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Hal ini disebut fidei-commis atau lompat tangan.
Dengan kata lain, penerima wasiat hanya menyimpan harta warisan dan tidak dapat menggunakan harta warisan tersebut karena kemudian harus diserahkan kepada pihak ketiga.
Larangan selanjutnya adalah wasiat yang isinya pengangkatan waris atau legaat (hibah wasiat) kepada istri atau suami yang perkawinannya tanpa izin yang sah, sehingga keabsahan perkawinannya masih dapat diperselisihkan di pengadilan.
Berdasarkan ketentuan ini, apabila pewaris memiliki anak atau keturunan dari perkawinan terdahulu, maka wasiat yang diberikan kepada suami atau istri dari perkawinan kedua atau seterusnya tidak boleh melebihi bagian yang sudah ditentukan dalam Pasal 852a KUH Perdata.
Bagian dimaksud itu adalah tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil seorang anak sah, dan bagaimanapun juga tidak boleh lebih dari 1/4 bagian dari harta warisan, apabila pewaris memiliki anak atau keturunan dari perkawinan terdahulu.
Suami dan istri hanya diperbolehkan mewasiatkan barang-barang yang menjadi harta perkawinan mereka, sebatas barang yang menjadi bagian mereka masing-masing.
Pasal-pasal ini memuat ketentuan mengenai larangan untuk memberikan legaat (hibah wasiat) kepada wali, guru, imam, dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, notaris, dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat.
Pasal ini mengatur larangan untuk memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi apa yang telah ditur dalam Pasal 863 KUH Perdata mengenai bagian anak luar kawin yang telah diakui.
Berdasarkan pasal ini terdapat larangan untuk memberikan wasiat kepada kawan zina (overspel) yang telah dibuktikan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal ini mengatur larangan untuk memberikan wasiat kepada mereka yang dinyatakan tidak pantas mewaris (onwaardig), yaitu mereka yang telah dipidana karena membunuh pewaris, orang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau yang dengan paksaan atau kekerasan menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat serta istri atau suami dan anak-anaknya. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 838 KUH Perdata.
Selain itu, pembuat wasiat juga perlu memperhatikan adanya bagian mutlak (legitieme portie) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas, karena dalam hal ahli waris yang berhak atas bagian mutlak tadi menuntut bagiannya, maka tidak boleh dikurangi meskipun dengan wasiat.
Namun, apabila ahli waris tidak menuntut bagian mutlaknya, maka bolehlah wasiat diberikan meskipun melebihi bagian mutlak.
Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[1] Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
