Saya ada saya ada kasus di mana suatu PT swasta mengalami kerugian yang dikarenakan customer yang sudah di supply tidak membayar tagihan. Apakah dalam kasus ini Direktur PT tersebut bertanggung jawab jika terjadi kerugian PT akibat kondisi ini?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perseroan terbatas pada dasarnya adalah subjek hukum mandiri yang terpisah dari para pendiri maupun individu-individu yang menjadi organ di dalamnya. Rudhi Prasetya berpendapat bahwa agar para pemegang saham (investor) tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi, maka perseroan perlu untuk diberi status sebagai badan hukum sehingga dalam hukum memiliki kedudukan “persona standi in judicio”.[1]
Konsekuensinya, menurut Nindyo Pramono, jika tanggung jawab hukum perseroan sebagai badan hukum terhadap pihak ketiga timbul di kemudian hari, tanggung jawab hukum tersebut semata-mata dapat dibebankan pada harta kekayaan perseroan yang dipisahkan dan dihimpun dalam perseroan tersebut.[2]
Oleh karena itu, kerugian yang dialami oleh perseroan, dalam hal ini wanprestasi yang dilakukan oleh debitur perusahaan merupakan tanggung jawab perseroan itu sendiri. Namun pertanggungjawaban ini tidak sepenuhnya selalu menjadi beban perseroan. Dalam kondisi-kondisi tertentu pertanggungjawaban ini dapat saja dibebankan pula kepada pemegang saham maupun organ perseroan seperti Direksi dan Komisaris.
Pertanggungjawaban yang dibebankan pada individu-individu dibalik perseroan itulah yang dikenal dengan doktrin piercing the corporate veil (“PCV”). Prinsip ini merupakan suatu terobosan hukum agar bentuk badan hukum perseroan tidak dijadikan sebuah sarana bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan perseroan untuk berlindung di \balik pembatasan pertanggungjawaban pada perseroan.
Doktrin PCV diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam UU PT, antara lain:
Kembali pada pertanyaan Anda, apakah direksi/direktur bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan karena tindakan debitur yang tidak membayar tagihan? Jika hal ini dikaitkan dengan doktrin PCV, maka perlu untuk dilihat terlebih dahulu apakah direksi dalam menjalankan pengurusannya berdasarkan iktikad baik dan penuh tanggung jawab[3] atau justru terdapat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan.
Salah satu parameter untuk dapat menentukan apakah direktur telah melaksanakan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab adalah apakah direksi telah mengambil kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
Kebijakan yang dipandang tepat ketika didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.[4] Apakah direktur ketika melakukan transaksi jual beli kepada pelanggan tersebut telah memperhatikan hal-hal tersebut sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Sebagai contoh, direktur perlu melakukan verifikasi identitas dan legalitas pelanggan, menilai reputasi dan kemampuan finansial pelanggan, menerapkan prosedur tertentu sebelum memberikan fasilitas pembayaran tempo, memastikan adanya dokumen transaksi yang memadai seperti kontrak, purchase order, surat jalan, dan faktur, serta melakukan pengawasan dan penagihan secara patut terhadap piutang yang jatuh tempo.
Selain doktrin PCV, direksi juga dapat dilindungi dengan prinsip business judgement rule atas keputusan bisnis yang ia lakukan. Di dalam UU PT, prinsip business judgement rule diatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: [5]
Sebagai kesimpulan, apabila direktur telah melakukan tindakan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, namun pelanggan tetap gagal membayar karena kondisi bisnis atau keadaan di luar kendali perseroan, maka kerugian yang timbul pada umumnya merupakan risiko usaha yang tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab pribadi direksi.
Sebaliknya, apabila direktur mengabaikan prosedur yang sewajarnya atau melakukan transaksi tanpa dasar pertimbangan yang memadai, hal tersebut dapat dinilai sebagai kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan. Sehingga, yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Rudhi Prasetya. Perseroan Terbatas : Teori & Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 5
[2] Nindyo Pramono. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8
[3] Lihat Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[4] Lihat Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UU PT
[5] Lihat Pasal 97 ayat (5) UU PT
