Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana

Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana
Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana

PERTANYAAN

Pada tanggal 5 Juni 2025, kami menerima surat panggilan sebagai saksi dalam kasus laporan polisi terkait pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan pada 23 Januari 2025. Bagaimana hak dan kewajiban saksi dalam perkara tersebut? Dan apakah kami berhak untuk tidak menghadiri surat panggilan tersebut? Apa saja hak saksi di kepolisian dan di pengadilan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juni 2014, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 28 Juni 2024.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kewajiban Saksi

    Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saksi. Secara historis menurut KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026,[1] saksi adalah sebagai berikut:

    Pasal 1 angka 26 KUHAPPasal 1 angka 47 UU 20/2025
    Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

    Pengertian saksi dalam KUHAP lama tersebut kemudian diperluas oleh Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 (hal. 92), sehingga menjadi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

    Lantas, bolehkah saksi menolak panggilan penyidik? Secara historis merujuk ketentuan dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana.

    Pasal 224 KUHPPasal 285 UU 1/2023

    Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

    1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan;
    2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.

    Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

    1. pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta,[3] bagi perkara pidana; atau
    2. pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta,[4] bagi perkara lain.

    R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:

    1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
    2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menerjemahkan.

    Perlu diingat, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja (tidak datang secara melawan hukum), maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP, dengan denda paling banyak Rp900 ribu.[5] Namun, sepanjang penelusuran kami UU 1/2023 tidak mengatur lebih lanjut mengenai saksi yang tidak datang secara melawan hukum.

    Selain itu, kewajiban saksi diatur sebagai berikut:

    KUHAPUU 20/2025

    Pasal 160 ayat (3)

    Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

    Pasal 210 ayat (12)

    Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

    167 ayat (1)

    Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya;

    Pasal 217 ayat (1)

    Setelah Saksi memberi keterangan, Saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali Hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

    Pasal 167 ayat (3)

    Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

    Pasal 217 ayat (3)

    Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.

    Dengan demikian, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa kewajiban saksi dalam suatu perkara pidana adalah untuk hadir ketika dipanggil.

    Namun, jika Anda tidak dapat datang untuk memenuhi kewajiban saksi karena terdapat alasan yang patut dan wajar, Anda perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP atau Pasal 29 ayat (1) UU 20/2025.

    Hak Saksi

    Adapun, hak saksi dalam penyidikan hingga proses sidang antara lain:

    KUHAPPasal 20/2025

    Pasal 112 ayat (1)

    Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

    Pasal 26

      1. Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/ atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan;
      2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.

    Pasal 113

    Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

    Pasal 29 ayat (1)

    Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.

    Pasal 117 ayat (1)

    Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun;

    Pasal 143 huruf d

    Saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan;

    Pasal 118 ayat (2)

    Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

    Penjelasan Pasal 118 ayat (2)

    Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.

    Pasal 166

    Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

    Pasal 143 huruf f

    Saksi berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat;

    Pasal 177 ayat (1)

    Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan;

    Pasal 143 huruf e

    Saksi berhak mendapat Penerjemah atau juru bahasa;

    Pasal 178

    1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu;
    2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

    Pasal 228

    1. Dalam hal Terdakwa atau Saksi disabilitas dan/ atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat pendamping disabilitas atau petugas lain yang terkait dengan ragam disabilitas Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai juru bahasa;
    2. Dalam hal Terdakwa atau Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada Terdakwa atau Saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

    Sebagai informasi, ketentuan mengenai hak saksi selengkapnya dapat merujuk pada Pasal 143 UU 20/2025 sebagai berikut.

    Saksi berhak:

    1. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
    2. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
    3. mendapat Bantuan Hukum;
    4. memberikan keterangan tanpa tekanan;
    5. mendapat Penerjemah atau juru bahasa;
    6. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
    7. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;
    8. memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
    9. dirahasiakan identitasnya;
    10. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
    11. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan;
    12. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan; dan/atau
    13. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

    Selain dalam KUHAP dan UU 20/2025, UU 1/2023 juga memberikan hak saksi berupa pelindungan dari segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, termasuk juga jika sampai saksi dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena kesaksiannya dalam proses peradilan.[6]

    Kami berasumsi bahwa surat panggilan saksi tersebut adalah panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang. Dalam perkara pidana, jika Anda tidak datang pada hari yang ditetapkan dalam surat panggilan, meskipun telah dipanggil secara sah, dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.[7]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025;
    3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

    Referensi:

    R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.


    [3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [6] Pasal 294 s.d. Pasal 297 UU 1/2023

    [7] Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan Pasal 209 ayat (2) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000