Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juni 2014, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 28 Juni 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saksi. Secara historis menurut KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026,[1] saksi adalah sebagai berikut:
Pengertian saksi dalam KUHAP lama tersebut kemudian diperluas oleh Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 (hal. 92), sehingga menjadi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Lantas, bolehkah saksi menolak panggilan penyidik? Secara historis merujuk ketentuan dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana.
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:
- Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
- Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menerjemahkan.
Perlu diingat, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja (tidak datang secara melawan hukum), maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP, dengan denda paling banyak Rp900 ribu.[5] Namun, sepanjang penelusuran kami UU 1/2023 tidak mengatur lebih lanjut mengenai saksi yang tidak datang secara melawan hukum.
Selain itu, kewajiban saksi diatur sebagai berikut:
Dengan demikian, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa kewajiban saksi dalam suatu perkara pidana adalah untuk hadir ketika dipanggil.
Namun, jika Anda tidak dapat datang untuk memenuhi kewajiban saksi karena terdapat alasan yang patut dan wajar, Anda perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP atau Pasal 29 ayat (1) UU 20/2025.
Adapun, hak saksi dalam penyidikan hingga proses sidang antara lain:
Saksi berhak:
- tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- mendapat Bantuan Hukum;
- memberikan keterangan tanpa tekanan;
- mendapat Penerjemah atau juru bahasa;
- bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;
- memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- dirahasiakan identitasnya;
- memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan;
- memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan; dan/atau
- bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Selain dalam KUHAP dan UU 20/2025, UU 1/2023 juga memberikan hak saksi berupa pelindungan dari segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, termasuk juga jika sampai saksi dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena kesaksiannya dalam proses peradilan.[6]
Kami berasumsi bahwa surat panggilan saksi tersebut adalah panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang. Dalam perkara pidana, jika Anda tidak datang pada hari yang ditetapkan dalam surat panggilan, meskipun telah dipanggil secara sah, dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.[7]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[6] Pasal 294 s.d. Pasal 297 UU 1/2023
[7] Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan Pasal 209 ayat (2) UU 20/2025