Bacaan 7 Menit
Seorang dewasa memukul anak di bawah umur 15 tahun di panti asuhan dilihat oleh teman-teman sebaya anak tersebut. Kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi dan telah dilimpahkan ke penuntut umum. Tapi penuntut umum menyatakan harus ada saksi dewasa yang dapat disumpah, sebab saksi anak tidak dapat disumpah. Bagaimana jika tidak ada saksi dewasa, apa perkaranya tidak bisa diteruskan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Keabsahan Saksi Anak yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Maret 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 19 September 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA, yaitu:[1]
Sebelumnya, perlu dipahami bahwa keterangan saksi memiliki peran penting karena dapat menjadi salah satu alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana. Untuk menentukan derajat nilai pembuktian dari keterangan saksi, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan.
Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi tindak pidana, UU SPPA menyebutnya dengan istilah anak saksi. Keterangan anak saksi sangat diperlukan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan persidangan.
Secara historis, Pasal 1 angka 29 KUHAP lama yang sudah tidak berlaku menyebutkan keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Dengan demikian, KUHAP memberikan batasan yang lebih luas bahwa keterangan anak dapat dimaknai sebagai keterangan dari anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi. Sedangkan UU SPPA mengatur lebih spesifik mengenai anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana, yaitu yang mendengar, melihat, dan/atau mengalaminya sendiri.
Namun permasalahannya, bagaimana keabsahan keterangan anak saksi sebagai alat bukti menurut KUHAP lama? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa untuk menentukan derajat nilai pembuktian keterangan saksi, maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
Akan tetapi, Pasal 171 huruf a KUHAP justru mengatur sebagai berikut:
Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.
Dalam penjelasannya, keterangan anak di bawah umur dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, oleh sebab itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji, dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.[2]
Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa:
Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut KUHAP lama, keterangan yang diberikan oleh anak saksi yang berusia kurang dari 15 tahun dan belum pernah kawin, bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah karena keterangan yang diberikan tersebut tidak disumpah, sehingga hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk, atau apabila keterangan itu memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.
Sementara itu, dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026,[3] keterangan anak tidak lagi diatur dan didefinisikan secara khusus. Namun, Pasal 221 huruf a UU 20/2025 mengatur bahwa anak yang belum berumur 14 tahun dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.
Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 221 UU 20/2025 diterangkan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun atau penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
Artinya, menurut KUHAP baru, keterangan anak di bawah 14 tahun tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, melainkan hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
Oleh karena keterangan anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka diperlukan alat bukti lain untuk memutus suatu perkara pidana. Adapun, jenis-jenis alat bukti menurut hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:
| KUHAP | UU 20/2025 |
Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:
| Pasal 235 ayat (1) Alat bukti terdiri atas:
|
Dalam KUHAP lama, dianut sistem pembuktian negatif sebagaimana tercantum Pasal 183 yang berbunyi:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Sehingga, dalam suatu pembuktian menurut KUHAP lama dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah agar hakim dapat menjatuhkan pidana.
Namun, dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai keharusan minimal alat bukti yang sah sebagai parameter hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Namun demikian, minimal dua alat bukti tersebut masih diberlakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,[4] penangkapan,[5] ataupun syarat penahanan.[6] Sehingga menurut KUHAP baru, secara tidak langsung, minimal 2 alat bukti tersebut masih menjadi syarat dalam proses penegakan hukum pidana.
Berkenaan dengan pertanyaan Anda mengenai keharusan adanya saksi dewasa dalam perkara tersebut, kami sampaikan bahwa tidak ada ketentuan dalam KUHAP (baik KUHAP lama maupun KUHAP baru) yang menentukan bahwa salah satu alat bukti haruslah berupa keterangan saksi dari orang dewasa. Sehingga, baik penyidik maupun penuntut umum dapat melengkapi berkas perkara dengan dukungan alat bukti yang sah lainnya.
Baca juga: Memukul Anak Hingga Tewas, Ini Jerat Hukumnya
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[2] Penjelasan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
[3] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[4] Pasal 1 angka 31 UU 20/2025
[5] Pasal 1 angka 32 UU 20/2025
[6] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025
