Keluarga

Hak Waris Istri Jika Suami Meninggal

Bacaan 6 Menit
Hak Waris Istri Jika Suami Meninggal

Pertanyaan

Ayah saya akan menikah lagi setelah istri pertamanya (ibu saya) meninggal dan mendapatkan warisan harta. Dikarenakan ibu saya meninggal tanpa membuat surat warisan, maka warisan itu 100% jatuh ke tangan ayah saya. Bulan ini beliau menikah lagi dengan wanita teman sekolahnya yang sudah dikenal sejak lama. Jika suatu hari ayah meninggal, apakah warisan yang sudah dipindahtangankan semua kepada ayah saya, juga akan menjadi milik istri keduanya? Jika istri kedua ayah saya memiliki utang sebelum menikah dengan ayah saya, apakah ayah saya juga mempunyai tanggung jawab untuk menanggung utang bersama jika istri kedua tidak mampu membayar? Pernikahan ayah dan istri kedua akan dilakukan di catatan sipil.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Jika istri meninggal, maka suami berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris istri. Sehingga, dalam hal istri sebagai pewaris meninggalkan anak, maka suami tidak dibenarkan menguasai 100% harta yang ditinggalkan oleh istrinya.

Kemudian, jika di kemudian hari suami meninggal terlebih dahulu daripada istri kedua, maka harta yang sebelumnya telah diwariskan kepada suami atas kematian istri pertama akan dibagikan kepada para ahli waris sebagai harta warisan dari suami, termasuk kepada istri kedua. Namun, terdapat batasan jumlah warisan yang bisa didapatkan oleh istri kedua jika suaminya meninggalkan anak.

Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab suami terhadap utang istri kedua?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Istri Kedua Berhak atas Warisan dari Istri Pertama? yang dibuat oleh Zenitha Syafira, S.H. dari LKBH-PPS FH UI dan pertama kali dipublikasikan pada 15 November 2019.

Dikarenakan dalam pertanyaan Anda menerangkan bahwa ayah dan ibu tiri Anda menikah di kantor catatan sipil, maka kami akan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) beserta perubahannya untuk menjawab pertanyaan Anda.

Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan

Pada dasarnya, terdapat 2 jenis harta dalam perkawinan, yaitu:[1]

  1. Harta bawaan, yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing, dalam arti merupakan milik pribadi masing-masing suami-istri, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
  1. Harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pada prinsipnya, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam hal ini yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.[2]

Merujuk pada ketentuan tersebut, berarti bagi yang beragama Islam berlaku ketentuan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, dapat tunduk pada ketentuan dalam Pasal 128 KUH Perdata:

Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Lalu, dalam kondisi apa harta bersama dianggap bubar? Menurut Pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena kematian.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal istri meninggal, maka suami berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris istri.

Sehingga, dalam hal istri pewaris meninggalkan anak, maka suami tidak dibenarkan menguasai 100% harta yang ditinggalkan. Sebab. harta tersebut harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya.

Namun demikian, patut diperhatikan bahwa ketentuan di atas tidak berlaku jika kedua belah pihak semasa hidupnya pernah memperjanjikan pisah harta bersama atau menggabungkan harta bawaan di dalam suatu perjanjian perkawinan.

Penjelasan lebih lanjut seputar perjanjian perkawinan dapat Anda simak di Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin.

Lantas, sebenarnya siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris? Berapa besar bagian ahli waris menurut KUH Perdata?

Besar Bagian Ahli Waris Menurut KUH Perdata

Pada dasarnya, pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata adalah:

  1. Keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan; dan
  2. Suami atau istri yang hidup terlama.

Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.[3]

Hal ini menunjukkan, prinsip dari pewarisan menurut KUH Perdata adalah adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Terkait bagian waris anak atau keturunannya, Pasal 852 KUH Perdata mengatur:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya merupakan ahli waris golongan I. Bila suami meninggal tanpa meninggalkan wasiat, maka harta yang ia miliki akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

Baca juga: Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata

Hak Waris Istri Jika Suami Meninggal

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam hal suami meninggal dunia dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka istri berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris suami. Dalam hal ini, bagian istri yang ditinggal mati disamakan dengan seorang anak sah.[4]

Lantas, bagaimana hak istri kedua terhadap harta suami? Apakah istri kedua berhak menikmati harta warisan yang ditinggalkan istri pertama untuk suaminya?

Hak Waris Istri Kedua Menurut KUH Perdata

Sebelumnya, telah diterangkan bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai warisan merupakan harta bawaan, sehingga harta tersebut merupakan milik masing-masing. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika suami-istri mengatur penggabungan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan.

Sehingga, jika suami dan istri kedua tidak mengatur penggabungan harta bawaan, maka harta warisan dari istri pertama yang diperoleh suami menjadi harta bawaan suami, dan bukan merupakan harta bersama.

Meski demikian, jika di kemudian hari suami meninggal terlebih dahulu daripada istri kedua, maka harta yang sebelumnya telah diwariskan kepada suami atas kematian istri pertama akan dibagikan kepada para ahli waris sebagai harta warisan dari suami, termasuk kepada istri kedua.

Lantas, berapa bagiannya?

Besar Bagian Hak Waris Istri Kedua Menurut KUH Perdata

Pada prinsipnya, bagian istri yang ditinggal mati disamakan dengan seorang anak sah. Namun, dalam hal perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua atau selanjutnya dan dari perkawinan sebelumnya ada anak atau keturunan dari anak tersebut, maka:[5]

  1. Istri kedua tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima salah seorang dari anak-anak itu atau keturunan penggantinya; dan
  2. Bagian warisan istri kedua tidak boleh lebih dari ¼ harta peninggalan pewaris.

Selain itu, dalam hal pewaris meninggalkan wasiat bagi istri kedua, maka jumlah yang diberikan tersebut tidak boleh melebihi bagian waris terbesar yang boleh diterima istri kedua, sebagaimana kami sarikan dari Pembatasan-pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat.

Perlu diperhatikan, selain harta, utang juga dapat menjadi tanggung jawab bersama. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta, maka ketentuan mengenai harta bersama antara suami dan istri tetap mengacu pada UU Perkawinan dan utang bawaan masing-masing adalah tanggung jawab yang berutang.

Namun demikian, jika ada perjanjian perkawinan dan menyepakati bahwa utang bawaan menjadi tanggungan bersama, maka utang akan menjadi tanggung jawab bersama. Sebagai referensi tambahan, ada dapat juga membaca artikel Apakah Utang Isteri Juga Merupakan Utang Suami?.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

[1] Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan

[2] Pasal 37 UU Perkawinan beserta penjelasannya

[3] Pasal 832 KUH Perdata

[4] Pasal 852a KUH Perdata

[5] Pasal 852a KUH Perdata

Tags: