Apa Saja yang Harus Dimuat dalam Posita Gugatan?

PERTANYAAN

Mohon dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam posita gugatan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hal-Hal Apa Saja yang Dimuat dalam Posita Gugatan? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 April 2014.

KLINIK TERKAIT

5 Perbedaan Gugatan dan Permohonan

09 Okt, 2025

Mengenal Arti Gugatan Legal Standing

02 Des, 2024

Bisakah Gugatan Balik Diajukan ke Pengadilan yang Berbeda?

25 Apr, 2024

Mengenal Gugatan In Rem dan Dasar Hukumnya

26 Feb, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu Posita Gugatan?

Posita adalah bentuk jamak dari positum, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dalil gugatan. Hal ini kemudian dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebut juga sebagai fundamentum petendi (hal. 60).

Posita atau fundamentum petendi adalah dalil-dalil konkret hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan penuntutan.^[1] Posita (fundamentum petendi) juga dapat diartikan sebagai dasar gugatan atau dasar tuntutan yang memuat keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum.[2]

Lebih lanjut, posita merupakan syarat substantif dari suatu gugatan yang disampaikan setelah identitas para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 3 RV.^[3]

Posita harus disusun secara sistematis tentang duduk perkara sehingga dapat menjelaskan adanya hak dan hubungan hukum yang kemudian dapat menjadi dasar tuntutan. Jadi, dalam posita harus dijelaskan kejadian sejak awal adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sampai mengajukan tuntutan tersebut ke pengadilan.^[4]

Dalam merumuskan posita gugatan, terdapat dua teori yang perlu Anda ketahui yaitu:[5]

1. Substantierings theorie, mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak hanya menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, melainkan harus menjelaskan juga fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
2. Teori individualisasi (individualisering theorie), menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun, dasar terjadinya hubungan hukum tersebut tidak perlu dijelaskan karena dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Masih menurut Yahya Harahap, berdasarkan pengamatan dan praktik peradilan, kedua teori di atas digabungkan dalam implementasinya. Penggabungan kedua teori tersebut bertujuan agar perumusan gugatan dapat terhindar dari obscuur libel atau perumusan dalil gugatan yang kabur.[6]

Apa Saja yang Harus Dimuat Dalam Posita?

Isi posita gugatan yang lengkap menurut Yahya Harahap harus memenuhi dua unsur yaitu:[7]

1. Dasar hukum (rechtelijke grond), yang memuat penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan hubungan hukum penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
2. Dasar fakta (feitelijke grond), yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi, objek perkara maupun dengan pihak tergugat. Atau memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Kemudian, isi posita gugatan memuat hal-hal sebagai berikut:[8]

1. Objek perkara, yaitu tentang apa gugatan tersebut diajukan. Misalnya mengenai sengketa waris, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum (“PMH”), dan sebagainya.
2. Fakta hukum, yaitu hal yang menyebabkan terjadinya sengketa sehingga penggugat perlu menyelesaikan hal tersebut melalui peradilan. Misalnya, terjadi wanprestasi atau hal lain yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian.
3. Kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu rumusan perbuatan materiel atau moral dari tergugat yang terindikasi terdapat PMH, wanprestasi, dan sebagainya.
4. Kerugian, yaitu berisi uraian kerugian yang dialami oleh penggugat baik secara materiel atau moral yang harus didukung oleh bukti-bukti seperti faktur, kuitansi, dan lain-lain.
5. Hubungan posita dengan petitum. Pada intinya posita tersebut yang menjadi dasar petitum sehingga keduanya harus sesuai. Petitum tidak dapat melebihi posita yang dijelaskan dan hal yang tidak dimuat dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum.

Oleh karena itu, posita yang dianggap terhindar dari cacat (obscuur libel) adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum itu.[9]

Selain itu, posita gugatan juga semestinya memuat lima hal yang telah kami sebutkan di atas. Contoh posita gugatan dalam surat gugatan perceraian yaitu harus memuat kronologis sejak mulai perkawinan dilangsungkan, peristiwa hukum seperti lahirnya anak, hingga kejadian yang membuat penggugat tidak cocok dengan suami/istri, termasuk sebab-sebab yang membuat penggugat ingin bercerai.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Reglement op de Rechtsvordering (RV).
Referensi:

1. Kosmas Dohu Amajihono. Analisa Akibat Hukum Gugatan Perceraian yang Tidak Memenuhi Alasan Perceraian dalam Data (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst). Jurnal MathEdu, Vol.5 No. 3, 2022;
2. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019;
3. Muhammad Fadillah Ulhad dan Maria Amelia. Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 2, 2023;
4. Sandy Stevanus Runtuwene. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Lex Privartum, Vol. 9 No. 3, 2021.

^[1] Muhammad Fadillah Ulhad dan Maria Amelia. Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 2, 2023, hal. 126

[2] Sandy Stevanus Runtuwene. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Lex Privartum, Vol. 9 No. 3, 2021, hal. 266

^[3] Kosmas Dohu Amajihono. Analisa Akibat Hukum Gugatan Perceraian yang Tidak Memenuhi Alasan Perceraian dalam Data (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst). Jurnal MathEdu, Vol. 5 No. 3, 2022, hal. 178

^[4] Sandy Stevanus Runtuwene. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Lex Privartum, Vol. 9 No. 3, 2021, hal. 266

[5] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 60

[6] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 60

[7] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 61

[8] Sandy Stevanus Runtuwene. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Lex Privartum, Vol. 9 No. 3, 2021, hal. 266 – 267

[9] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 61