Kenegaraan
Haruskah Calon Kepala Daerah Merupakan Putra Daerah?
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Apakah sekarang dalam pemilihan kepala daerah salah satu syaratnya harus mengutamakan putra asli daerah? Terima kasih.


Bacaan 8 Menit

Apakah sekarang dalam pemilihan kepala daerah salah satu syaratnya harus mengutamakan putra asli daerah? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Calon Kepala Daerah Harus Putra Asli Daerah Pemilihan? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 06 April 2012, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn pada Selasa, 1 Maret 2016.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, pelu dipahami terlebih dahulu mengenai arti dari kepala daerah. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota.[1]
Untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil walikota, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).[2] Calon perseorangan ini hendaknya didukung oleh sejumlah orang[3] sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 UU 10/2016 jo. Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016.
Selain syarat di atas, syarat menjadi kepala daerah yang pasti adalah orang tersebut harus Warga Negara Indonesia. Kemudian, apa saja syarat menjadi kepala daerah yang lainnya? Calon kepala daerah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.[4]
Berdasarkan syarat menjadi kepala daerah yang disebutkan di atas, tidak disebutkan satu ketentuan pun mengenai kewajiban calon kepala daerah merupakan putra daerah. Sehingga, secara umum, kepala daerah tidak harus putra daerah.
Adapun, dalam konteks pembahasan ini, putra daerah artinya seseorang yang dilahirkan dari daerah tersebut dan mereka yang tidak lahir di daerah tersebut tetapi memiliki orang tua yang berasal dari daerah tersebut.[5]
Namun perlu Anda ketahui bahwa terdapat aturan khusus mengenai syarat kepala daerah harus putra daerah, terutama di daerah dengan otonomi khusus dan diatur secara spesifik dalam undang-undang. Salah satunya adalah Provinsi Papua.
Pasal 12 huruf a UU 21/2001 menyatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua adalah WNI yang merupakan orang asli Papua. Adapun yang dimaksud dengan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat Papua.[6]
Dalam Putusan MK No. 34/PUU-XIV/2016 disebutkan bahwa alasan ketentuan syarat calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua dalam Pasal 12 UU 21/2001 tersebut merupakan satu paket dari pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua (hal. 27). Sehingga, syarat gubernur harus putra daerah berlaku khusus bagi Provinsi Papua.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Harmin Hatta, Tahir Kasnawi, dan Iqbal Sultan. Kampanye Politik Isu “Putra Daerah” dalam Hubungannya dengan Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 2013. Jurnal Komunikasi Kareba, Vol. 2 No. 4 Oktober-Desember 2013.
[2] Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 8/2015”)
[3] Pasal 39 huruf b UU 8/2015
[4] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, hal. 65
[5] Harmin Hatta, Tahir Kasnawi, dan Iqbal Sultan, Kampanye Politik Isu “Putra Daerah” dalam Hubungannya dengan Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 2013, Jurnal Komunikasi Kareba, Vol. 2 No. 4 Oktober-Desember 2013, hal. 306