Bisnis
Haruskah KBLI Diubah Setelah Merger atau Akuisisi?

PERTANYAAN
Apakah perusahaan perlu mengajukan perubahan KBLI pasca merger/akuisisi meski bidang usahanya sama?



Apakah perusahaan perlu mengajukan perubahan KBLI pasca merger/akuisisi meski bidang usahanya sama?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Perusahaan wajib melakukan penyesuaian data perizinan pada sistem Online Single Submission (“OSS”) setelah melakukan merger atau penggabungan badan usaha. Namun, tidak berarti harus selalu mengganti kode KBLI apabila kegiatan usaha yang dilanjutkan tetap sama.
Pasal 233 dan Pasal 234 Permeninveshil 5/2025 mengatur mengenai penyesuaian perizinan berusaha (“PB”) ketika terjadi penggabungan badan usaha. Pasal 234 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha yang menerima penggabungan maupun yang menggabungkan diri untuk menyesuaikan data perizinan yang telah dimiliki pada OSS.
Selanjutnya, surviving company atau perusahaan yang menerima merger/penggabungan, perlu melakukan penyesuaian data penggabungan di sistem OSS.[1] Sistem OSS akan menampilkan seluruh kegiatan usaha yang telah mempunyai PB, baik yang dimiliki perusahaan yang menerima merger atau yang menggabungkan diri. Pelaku usaha dapat memilih kegiatan usaha apa saja yang akan dilanjutkan sesuai dengan akta penggabungan.[2]
Kemudian, sistem OSS akan memutakhirkan PB atas hasil penggabungan tersebut dan membatalkan perizinan jika tidak dilanjutkan.[3]
Dengan demikian, meskipun kegiatan usaha dari surviving company secara substantif sama, perusahaan perlu memeriksa apakah kode KBLI, daftar kegiatan usaha, nomor induk berusaha (“NIB”), dan PB yang tercatat pada sistem OSS telah sesuai dengan akta penggabungan serta kegiatan usaha yang dipilih untuk dilanjutkan. Kewajibannya adalah memastikan data dan perizinan sesuai keadaan hukum pasca-merger; bukan mengganti kode KBLI tanpa alasan, sepanjang KBLI yang ada sudah tepat.
Pengambilalihan atau akuisisi saham berbeda dengan penggabungan (merger) atau peleburan. Dalam peleburan, dua atau lebih badan usaha membentuk badan usaha baru. Pasal 235 Permeninveshil 5/2025 mewajibkan badan usaha hasil peleburan mengajukan permohonan PB melalui OSS.[4]
Sistem OSS akan memvalidasi akta peleburan, menampilkan kegiatan usaha dari badan-badan yang melebur, dan pelaku usaha dapat pemilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sesuai akta peleburan. Lalu, akan diterbitkan NIB dan/atau PB bagi badan usaha hasil peleburan. NIB dan PB badan usaha yang melebur dibatalkan dan datanya dihapus dari OSS.[5] Karena perusahaan hasil peleburan merupakan subjek hukum baru, data kegiatan usaha dan KBLI harus ditetapkan serta dicocokkan dengan kegiatan yang akan dijalankan.
Sementara itu, dalam akuisisi, perusahaan yang diambil alih pada umumnya tetap menjadi badan hukum yang sama. Perubahannya terletak pada kepemilikan saham atau pengendalian perusahaan.
Oleh sebab itu, akuisisi saham tidak otomatis memunculkan kewajiban untuk mengganti KBLI. Meski demikian, perusahaan perlu memeriksa dan memperbarui data korporasi dan perizinan yang terdampak pada sistem administrasi badan hukum dan sistem OSS, serta memenuhi persetujuan, pelaporan, atau persyaratan sektoral yang berlaku. Jika akuisisi disertai perubahan kegiatan usaha atau perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, penyesuaian KBLI dan perizinan kemungkinan akan diperlukan.
Baca juga: Konsekuensi Jika Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025
Jika setelah aksi korporasi (merger, akuisisi, atau peleburan) perlu dilakukan perubahan KBLI, maka perusahaan sebaiknya melakukan langkah berikut ini.
Perusahaan tidak selalu harus mengubah KBLI jika terjadi merger atau akuisisi, tetapi perlu memeriksa dan melakukan penyesuaian data dan perizinan pada sistem OSS pasca-transaksi. Untuk aksi merger atau penggabungan, perusahaan wajib melakukan penyesuaian data perizinan. Sedangkan pada peleburan, perusahaan perlu mengajukan permohonan PB dan penerbitan NIB/PB bagi badan usaha baru.
Sementara, dalam akuisisi saham, perubahan KBLI tergantung pada adanya perubahan kegiatan usaha, anggaran dasar, data perizinan, serta aturan sektoral lainnya, dan bukan semata-mata karena terjadi perubahan pemegang saham.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum
[1] Pasal 234 ayat (3) Permeninveshil 5/2025.
[2] Pasal 234 ayat (5) dan (6) Permeninveshil 5/2025.
[3] Pasal 234 ayat (7) dan (8) Permeninveshil 5/2025.
[4] Pasal 235 ayat (1) Permeninveshil 5/2025.
[5] Pasal 235 ayat (2) s.d. (7) Permeninveshil 5/2025.