Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 02 Juni 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menyoal hukum pajak, perlu diketahui bahwa dalam pemasangan iklan pajak, yang harus dibayar adalah pajak reklame. Menurut Pasal 1 angka 50 UU 1/2022, pajak reklame adalah pajak atau penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.[1]
Terkait hal tersebut, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 1/2022, pajak reklame ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
Objek pajak reklame sendiri adalah semua penyelenggaraan reklame,[2] yang meliputi reklame apan/billboard/videotron/megatron, kain, reklame melekat/stiker, selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), udara, apung, film/slide, dan peragaan.[3]
Namun, terdapat pengecualian terhadap objek pajak reklame, antara lain:[4]
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- reklame lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
Merujuk pada penjelasan di atas, iklan melalui internet dalam hal ini pada situs pemerintah dan iklan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak dapat dikenai pajak reklame, karena merupakan reklame yang dikecualikan sebagai objek pajak reklame.
Lantas, apakah boleh beriklan di website pemerintah?
Selanjutnya, terkait dengan domain instansi penyelenggara dengan label go.id sebagaimana Anda tanyakan, kami akan merujuk pada ketentuan Permenkomdigi 5/2025.
Menurut Pasal 1 angka 17 Permenkomdigi 5/2025, nama domain instansi penyelenggara negara adalah alamat internet dari instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
Sebagai informasi, yang dimaksud dengan instansi penyelenggara negara di sini adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.[5]
Terkait dengan penggunaan nama domain instansi, merujuk pada Pasal 31 Permenkomdigi 5/2025, instansi penyelenggara negara harus menggunakan nama domain instansi dan bertanggung jawab atas penggunaan nama domain instansi yang digunakan.
Adapun nama domain instansi terdiri atas:[6]
- nama domain tingat kedua, yang terdiri dari[7] nama domain .go.id; nama domain .desa.id.; dan nama domain lain terkait penyebutan lain dari desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- nama domain tingkat turunan.
Untuk nama domain .go.id, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Permenkomdigi 5/2025, nama domain tersebut digunakan untuk:
- alamat elektronik resmi instansi penyelenggara negara;
- layanan administrasi pemerintahan nasional atau layanan publik nasional; dan/atau
- kegiatan berskala nasional atau internasional.
Penggunaan nama domain .go.id untuk instansi penyelenggara negara juga diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Permenkominfo 23/2013, yang berbunyi:
Nama domain untuk kebutuhan instansi penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nama domain .go.id dan .mil.id.
Bagi instansi penyelenggara negara yang menggunakan nama domain instansi harus menggunakan server nama domain yang berbeda di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8] Untuk nama domain .go.id, instansi penyelenggara negara harus menggunakan server nama domain yang disediakan oleh kementerian.[9]
Lalu, bagi instansi yang menggunakan server nama domain instansi harus menggunakan alamat protokol internet (IP address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]
Berdasarkan penjelasan tersebut, menjawab pertanyaan, walaupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit mengatakan bahwa terdapat larangan mengenai pemasangan iklan komersial di situs pemerintahan. Namun, berlandaskan pada harusnya ada pertanggungjawaban atas penggunaan nama domain instansi yang digunakan, maka menurut hemat kami, situs milik pemerintah sebaiknya tidak digunakan untuk iklan secara komersial, melainkan hanya untuk memberikan informasi-informasi ke publik yang berkaitan dengan aktivitas instansi yang berkaitan.
Terlebih, pengelola nama domain wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan nama domain kepada menteri melalui direktur jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.[11]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Politik.
[2] Pasal 60 ayat (1) UU 1/2022
[3] Pasal 60 ayat (2) UU 1/2022
[4] Pasal 60 ayat (3) UU 1/2022
[6] Pasal 32 ayat (1) Permenkomdigi 5/2025
[7] Pasal 32 ayat (2) Permenkomdigi 5/2025
[8] Pasal 58 ayat (1) Permenkomdigi 5/2025
[9] Pasal 58 ayat (2) Permenkomdigi 5/2025
[10] Pasal 58 ayat (4) Permenkomdigi 5/2025