Perlindungan Konsumen

Hukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian

Bacaan 5 Menit
Hukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian

Pertanyaan

Selama bulan Februari s/d Maret, salah satu distributor pulsa di daerah kami membuat undian berhadiah bagi pemegang chip reseller (RS) mereka. Dalam selebarannya ada syarat bahwa SERVER tidak boleh mengikuti undian tersebut. Istri saya adalah pemegang chip RS dari distributor tersebut, juga sekaligus agen (perantara penjualan) antara distributor tersebut dengan pemegang chip RS. Namun tanpa alasan yang jelas, distributor tersebut menyatakan bahwa istri saya beserta semua pemegang chip RS yang berbelanja lewat istri saya dinyatakan tidak berhak mengikuti undian tersebut. Saat saya melakukan komplain terhadap manajemen distributor tersebut, mereka hanya menjawab bahwa aturannya telah diubah. Pertanyaan saya:

  1. Adakah aturan tentang penyelenggaraan undian?
  2. Bolehkah penyelenggara undian berhadiah mengubah aturan saat undian berhadiah sedang berjalan?
  3. Saya merasa bahwa pihak distributor telah semena-mena terhadap istri saya, langkah hukum apa yang bisa saya lakukan?

Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Aturan mengenai penyelenggaran undian tercantum dalam UU Undian dan Permensos 4/2021, di mana untuk menyelenggarakan undian diperlukan permohonan izin kepada Menteri Sosial. Nantinya, penyelenggara akan menerima Keputusan Pemberian Izin Undian. Singkatnya menjawab pertanyaan Anda, syarat mengikuti undian termasuk mekanisme yang sudah ditetapkan tidak dapat diubah secara sepihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Ikut Undian Berhadiah Dibatalkan yang dibuat oleh Jecky Tengens, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 18 Mei 2011.

 

Mengubah Syarat Ikut Undian

Menjawab pertanyaan pertama Anda, aturan maupun regulasi yang mengatur mengenai undian pada dasarnya tercantum dalam UU Undian. Adapun yang dimaksud undian menurut Pasal 1 ayat (2) UU Undian adalah:

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa hanya pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berhak untuk mengikuti undian. Jadi, harus dipastikan terlebih dahulu sebelumnya apakah istri Anda memang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai peserta undian.

Patut Anda ketahui, setiap penyelenggaraan undian atau dalam hal ini undian gratis berhadiah harus memenuhi unsur penyelenggara, produk barang/jasa yang dipromosikan, hadiah sudah tersedia, terbatas, dan telah ditetapkan, peserta undian tidak terbatas, jangka waktu terbatas, dan bersifat untung-untungan.[1] Selain itu, penyelenggaraan undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial.[2]

Di mana dapat mengurus izin penyelenggaraan undian? Silakan Anda kunjungi laman simppsdbs.kemensos.go.id/ atau Anda bisa mengikuti tahapan melalui video Prosedur Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.  Pasal 7 UU Undian mengatur:

  1. Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat dicantumkan berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian. Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya izin itu dianggap tidak berlaku lagi.
  2. Atas permohonan yang berkepentingan di dalam surat keputusan izin undian syarat yang menyebutkan batas waktu penyelenggaraan undian dapat diubah dan batas waktu itu dapat diperpanjang satu kali.
  3. Surat keputusan tentang pemberian izin mengadakan undian serta syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas harus dicantumkan pada surat-surat undian atau, apabila tidak ada surat undian, diumumkan didalam harian-harian umum untuk diketahui oleh umum.

Artinya, di sini pihak penerima izin undian telah diberikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian. Sehingga, menjawab pertanyaan Anda tentang mengubah aturan undian, maka pihak penerima izin/penyelenggara undian tidak boleh secara sepihak mengubah aturan saat undian sedang berjalan, karena hal tersebut akan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.

Di lain sisi, sebab, sebelumnya pengajuan permohonan izin undian dilakukan dengan menginput beberapa hal di antaranya:[3]

  1. nama program undian;
  2. mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian;
  3. jangka waktu penyelenggaraan undian;
  4. cara penentuan pemenang undian;
  5. cara pengumuman pemenang, dan lain-lain.

Bagi penyelenggara undian yang menyimpangi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 12 ayat (1) UU Undian yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp10 ribu.

Tak hanya itu, disarikan dari Sanksi Undian Menyimpang, penyelenggaraan undian menyimpang dari ketentuan dari Keputusan Pemberian Izin Undian dapat dijerat Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.

 

Langkah Hukum

Sanksi administratif pun juga bisa dikenakan bagi penyelenggara undian yang bersangkutan, yang bisa berupa teguran secara tertulis, penangguhan izin, penolakan izin, dan/atau pencabutan izin.[4]

Kemudian, menjawab pertanyaan terakhir Anda, langkah yang bisa Anda lakukan, kami menyarankan Anda bersama istri memastikan penyelenggaraan undian itu telah mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Setelah itu, mengecek kembali mengenai ketentuan syarat mengikuti undian. Jika benar ada aturan yang diubah secara sepihak oleh penyelenggara undian, sebaiknya Anda dan istri menyampaikan kepada penyelenggara undian secara baik-baik.

Namun, jika penyelenggara terkesan mengabaikan atau tidak meresponsnya, Anda bisa mengajukan pengaduan dengan mengikuti tahapan Pelayanan Pengaduan Kemensos.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah.

 

Referensi:

  1. Prosedur Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 14.00 WIB;
  2. Pelayanan Pengaduan Kemensos, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 14.30 WIB;
  3. Sanksi Undian Menyimpang, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 14.15 WIB;
  4. simppsdbs.kemensos.go.id/, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 13.30 WIB.

[2] Pasal 3 ayat (2) Permensos 4/2021

[3] Pasal 17 ayat (1) Permensos 4/2021

[4] Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permensos 4/2021

Tags: