Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Hukumnya Menerima Uang Hasil Kejahatan

Hukumnya Menerima Uang Hasil Kejahatan

PERTANYAAN

Baru-baru ini saudara saya (X) melakukan penggelapan uang di kantornya. Di sisi lain, saya pernah meminta bantuan uang ke si X dan saya tidak tahu bahwa ternyata uang yang diberikan kepada saya tersebut termasuk dari uang penggelapan yang dilakukannya. Kemudian oleh pihak kantor tempat si X bekerja saya diancam akan ikut dilaporkan ke polisi. Bagaimana posisi saya di mata hukum? Mohon penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Menerima Uang Hasil Kejahatan yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Agustus 2013.

    Sepanjang penelusuran kami, menerima uang hasil kejahatan dapat dikenai hukuman pidana, terutama jika penerima mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana. Jerat hukum yang diterapkan bergantung pada kesadaran dan niat penerima, yang dapat masuk ke dalam tindak pidana penadahan atau pencucian uang.

    Disarikan dari artikel Pasal 480 KUHP tentang Penadahan, menurut M. Kholil tindak pidana penadahan dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan. Kemudian, untuk mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan, serta apakah pelaku tersebut mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Tindak pidana penadahan ini diatur di dalam Pasal 480 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 591 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026 berikut.

    Pasal 480 KUHP

    Pasal 591 UU 1/2023

    Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu:[2]

    1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
    2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

    Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta,[3] Setiap Orang yang:

    1. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
    2. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.

    Sepanjang penelusuran kami, unsur-unsur utama dalam pasal penadahan adalah:

    1. pengetahuan atau dugaan, yang artinya penerima mengetahui atau seharusnya menduga bahwa uang atau barang tersebut berasal dari kejahatan.
    2. keuntungan, yaitu penerima mendapatkan keuntungan dari uang atau barang tersebut. Contohnya, seorang pembeli menerima harga suatu barang jauh di bawah harga barang tersebut pada umumnya, kemudian penjualnya terburu-buru ingin barang tersebut segera dibeli, dan tidak adanya surat-surat yang lengkap atau dokumen pendukung yang seharusnya ada. Di saat seperti ini, pembeli seharusnya sudah menduga adanya keraguan mengenai barang tersebut yang bisa jadi diperoleh dari suatu tindak pidana.

    Selain dapat dijerat pasal penadahan di atas, menurut hemat kami, orang yang menerima uang hasil kejahatan juga dapat dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (“TPPU”) jika uang tersebut berusaha disamarkan asal usulnya.

    Menurut definisinya, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa TPPU adalah harta kekayaan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

    Adapun sanksi pidana pencucian uang ini diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 UU TPPU berikut.

          1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar;[4]
          2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dapat dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar;[5]
          3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Khusus ketentuan ini tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai UU TPPU.[6]

    Namun, perlu diingat bahwa untuk dapat dijerat pasal penadahan menurut KUHP dan UU 1/2023 maupun pasal TPPU, pelaku harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tersebut. Misalnya saja pasal penadahan, pelaku harus terbukti memiliki pengetahuan dan mendapat keuntungan dari uang yang dihasilkan akibat sebuah tindak kejahatan. Selain itu, pelaku juga harus terbukti memenuhi unsur kesengajaan dan kesalahan agar dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Begitu pun dengan tindak pidana pencucian uang. Pelaku harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU TPPU.

    Baca juga: Apa itu Tindak Pidana Pencucian Uang?

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

    4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000