Hukumnya Mengambil Barang yang Jatuh di Jalan

PERTANYAAN

Saya izin bertanya sering kali saya menemukan adanya barang yang jatuh di jalan raya. Lantas, apa hukumnya menemukan barang di jalan raya yang kita tidak tahu pemiliknya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Apakah Penggelapan Tanpa Kerugian Dipidana?

29 Apr, 2025

Apa itu Bezit dan Bezitter?

18 Des, 2024

Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya

08 Jan, 2024

Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

18 Des, 2023

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Konsekuensi Hukum Mengambil Barang Temuan di Jalanyang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasian pertama kali pada 7 Desember 2012.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dalam hal ini, kami berasumsi bahwa menemukan barang di jalan raya yang Anda maksud adalah menemukan dan kemudian mengambilnya untuk dimiliki. Selain itu, kami asumsikan bahwa barang yang Anda maksud adalah benda bergerak, yaitu barang yang dapat berpindah atau dipindahkan.^[1]

Mengambil Barang yang Jatuh di Jalan Menurut Hukum Perdata

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 63-64), pengambilan suatu benda bergerak dari suatu tempat untuk memiliki benda tersebut mengakibatkan diperolehnya bezit atas benda tersebut. Bezit adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai benda itu seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.

Bezit atas suatu benda bergerak diperoleh dengan cara pengambilan barang tersebut dari tempatnya, sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk memiliki barang itu.^[2]

Bezitter (orang yang menguasai benda) ada yang merupakan bezitter dengan iktikad baik dan bezitter dengan iktikad buruk. Akan tetapi, setiap orang dianggap memiliki iktikad baik sehingga iktikad buruk harus dibuktikan.^[3]

Disarikan dari artikel Apa itu Bezit dan Bezitter? bezitter beriktikad baik adalah bezitter yang memperoleh benda yang dikuasainya dengan salah satu cara memperoleh hak milik, di mana ia tidak mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan bezitter beriktikad buruk mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1977 KUH Perdata, orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku bagi barang-barang yang hilang atau dicuri. Jadi, barang siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, di dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hilang/dicurinya barang tersebut, berhak meminta kembali barang yang hilang/dicuri itu sebagai miliknya, dari setiap orang yang memegangnya.^[4]

Pemilik barang tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemegang barang, kecuali jika barang itu dibeli di pasar tahunan/pasar lainnya, di pelelangan umum, atau seorang pedagang yang lazim memperdagangkan barang-barang demikian, maka pemilik barang harus mengembalikan barang yang telah dibayar oleh pemegang barang itu.^[5]

Tindakan Mengambil Barang yang Jatuh di Jalan Menurut KUHP

Dari sisi hukum pidana, tindakan mengambil barang yang ditemukan di tengah jalan untuk dimiliki dapat dijerat dengan pasal penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[6] yaitu tahun 2026. Selain itu, dapat pula dikenakan pasal pencurian yaitu Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 UU 1/2023.

Pertama, setidaknya tindak pidana penggelapan haruslah memenuhi unsur dalam KUHP lama dan UU 1/2023 sebagai berikut:

Pasal 372 KUHP	Pasal 486 UU 1/2023
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[7]	Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.[8]

Disarikan dari Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya, menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, setidaknya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan (hal. 105) yaitu:

1. unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;
2. unsur objektif:
   • menguasai secara melawan hukum;
   • suatu benda;
   • sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
   • berada padanya bukan karena kejahatan.

Kedua, memenuhi unsur pasal tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 UU 1/2023 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 362 KUHP	Pasal 476 UU 1/2023
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[9]	Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebanyak Rp500 juta.[10]

Terkait dengan pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249-250) menjelaskan bahwa pasal ini adalah “pencurian biasa”, dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

1. perbuatan mengambil;
2. yang diambil harus sesuatu barang;
3. barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Mengambil Barang Jatuh di Jalan: Pencurian atau Penggelapan?

Mengomentari Pasal 372 KUHP, R. Soesilo dalam buku yang sama (hal. 258) ia mengatakan bahwa:

Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemukan uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah: “uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi” dan betul diserahkannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A salah menggelapkan.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya yang menjelaskan bahwa dalam hal menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya, mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu dengan barang tersebut ketika dia: menemukan barang tersebut, atau mengetahui barang yang tertinggal tersebut atau menyadari keterbawaan barang tersebut jika pada saat seketika itu dia mengatakan: “Oh, ini rejeki nomplok, menjadilah barang itu milikku”, maka dalam hal ini dipandang telah terjadi pengambilan (pemindahan kekuasaan) yang menjadi unsur tindakan utama dari Pasal 362 (red-pasal pencurian). Tetapi, jika pada saat itu ia mengatakan: “Ah, kasihan pemilik barang itu, nanti cari-cari dia. Pada kesempatan pertama saya harus mengembalikannya”. Namun, setelah beberapa hari berselang timbul keinginannya untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah penggelapan (hal. 625-626).

Kemudian, Penjelasan Pasal 486 UU 1/2023 menerangkan bahwa pada tindak pidana penggelapan, pertama barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku. Kedua, saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga dapat menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian, sedangkan pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Ketiga, unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam penguasaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Dengan demikian, apa hukumnya menemukan barang di jalan dan mengambilnya, dalam perspektif hukum pidana dapat dikenakan pasal pencurian atau pasal penggelapan, tergantung pada kapan niat memiliki barang tersebut muncul. Sebagaimana dijelaskan oleh S.R. Sianturi di atas, jika saat mengambil barang yang jatuh di jalan itu pelaku berniat untuk mengembalikannya, namun setelah beberapa waktu muncul niat untuk memilikinya sehingga barang tidak dikembalikan, maka dikenakan pasal penggelapan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Referensi:

1. A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Bandung: Sinar Baru, 2009;
2. Soesilo.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
3. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermasa, 1983;
4. Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cet II. Bandung: Alumni, 1989.

^[1] Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

^[2] Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermasa, 1983, hal. 63 – 64

^[3] Lihat Pasal 533 KUH Perdata dan Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermasa, 1983, hal. 63 – 64

^[4] Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cet II. Bandung: Alumni, 1989, hal. 137

^[5] Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cet II. Bandung: Alumni, 1989, hal. 137

^[6] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

^[7] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”).

^[8] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023.

^[9] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)

^[10] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023