Bacaan 8 Menit
Apakah sistem blacklist yang dulu sempat ramai dilakukan online shop dengan menyebarkan foto, data diri, dan isi chat customer/pembeli dibenarkan secara hukum? Dapatkah pihak online shop dituntut/digugat secara hukum? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan Olshop Sebar Isi Chat Customer dan Ajakan Blacklist yang dibuat oleh Nico Poltak Sihombing, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 13 April 2021 kemudian dimutakhirkan oleh David Christian, S.H. pada Rabu, 26 Oktober 2022, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 16 Desember 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Foto customer, termasuk juga data dirinya beserta isi chat yang memuat hal-hal berkaitan dengan diri customer termasuk data pribadi yang dilindungi undang-undang.
Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.[1]
Data pribadi terdiri atas:[2]
Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat kami, foto, data diri, bahkan jika tangkapan layar chat customer tersebut memuat nomor telepon pribadi, maka termasuk sebagai data pribadi yang bersifat umum karena berkenaan tentang hal-hal untuk mengidentifikasi seseorang.
Lalu, menyambung pertanyaan Anda, online shop (olshop) yang Anda maksud dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yaitu setiap orang/korporasi, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.[3]
Dalam Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 disebutkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
Penyebarluasan merupakan bentuk dari pemrosesan data pribadi yang diatur dalam UU PDP dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 33/2026.[4] Dalam melakukan pemrosesan data pribadi tersebut, pengendali harus memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebelum pemrosesan dilakukan.[5]
Salah satunya adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[6]
Di samping itu, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi serta wajib bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi.[7]
Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka customer selaku subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]
Selain itu, online shop selaku pengendali data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.[9]
Lantas, menyebarkan data pribadi kena pasal berapa? Jawabannya Pasal 65 ayat (3) UU PDP yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[10] yaitu sebesar Rp200 juta.[11]
Selain itu, jika pihak online shop menyebarkan data pribadi ditujukan untuk melakukan ajakan blacklist disertai dengan muatan penghinaan, maka dapat melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian dengan dasar penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[12] dengan sanksi pidana 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,[13] yaitu sebesar Rp10 juta,[14] dan jika pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III,[15] yaitu sebesar Rp50 juta.[16]
Selengkapnya mengenai bunyi pasal pencemaran nama baik dapat Anda baca dalam artikel Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik.
Khusus untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi (misalnya melalui media sosial atau platform internet lainnya), ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 433 UU 1/2023 ditambah 1/3.[17]
Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa yang berhak membuat laporan polisi secara langsung adalah korban yang merasa dirugikan sebab tindak pidana pencemaran baik merupakan delik aduan.[18]
Demikian jawaban dari kami tentang hukumnya online shop menyebarkan data pribadi customer, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).
[2] Pasal 4 UU PDP.
[3] Pasal 1 angka 4 UU PDP.
[4] Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP dan Pasal 8 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”).
[5] Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP 33/2026.
[6] Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP.
[7] Pasal 36 dan 47 UU PDP.
[8] Pasal 12 ayat (1) UU PDP.
[9] Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP.
[10] Pasal 67 ayat (2) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[11] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[12] Pasal 624 UU 1/2023.
[13] Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023
[14] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[15] Pasal 433 ayat (2) UU 1/2023
[16] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[17] Pasal 441 ayat (1) UU 1/2023.
[18] Pasal 440 UU 1/2023.
