David Christian, S.H.

Si Pokrol

If you wish to change your citizenship from an Indonesian Citizen (Warga Negara Indonesia/ &ldquo;WNI&rdquo;) to a Foreign Citizen (Warga Negara Asing/ &ldquo;WNA&rdquo;), then you should pay attention to the provisions for losing your citizenship of the Republic of Indonesia.

There are several requirements that must be fulfilled in order to submit an application for the loss of citizenship. What are the procedures? What documents are required?

Please read the review below for a further explanation.

How to Change Your Citizenship from Indonesian to Foreign Citizen

According to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights 3/2016, a company/society is a legal entity in the form of a group of people to realize certain common aims and objectives in the social, religious, and humanitarian fields and does not distribute profits to its members.&quot;

Then what about associations, are associations the same as societies? And what is the procedure for the establishment?

Please read the review below for a further explanation.

Similarities between Association and Company/Society and Their Establishment Procedures

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Sebagai contoh, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fea7ded24/peraturan-gubernur-dki-jakarta-nomor-22-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pergub_dki_22_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Pergub DKI Jakarta 22/2022</a> pada dasarnya, pengurus RT dilarang melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan pengurus RT.

Diskriminasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh ketua RT merupakan tindakan tercela dan tidak terpuji. Akibatnya, ketua RT yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.

Lantas, apakah ketua RT dapat dilaporkan secara pidana jika melakukan diskriminasi terhadap warganya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
</div>

Ketua RT Diskriminasi Warga, Ini Jerat Hukumnya

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat barang-barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor. Hal tersebut diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617781838e421/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=Permendag_18_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permendag 18/2021</a>&nbsp;dan perubahannya.

Lantas, apa saja jenis-jenis barang yang dilarang diekspor dan diimpor?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jenis-Jenis Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor

Untuk menentukan apakah tanah dan/atau bangunan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (&ldquo;BPHTB&rdquo;), maka harus dilihat terlebih dahulu dasar transaksi kedua belah pihak.

Sebab pada prinsipnya BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum salah satunya jual beli sebagaimana Anda sebutkan. Lalu, apakah hak guna bangunan (HGB) juga dikenai BPHTB?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Hak Guna Bangunan Dikenakan BPHTB?

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai (persentase) kenaikan upah secara eksplisit. Namun, struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dan pengusaha meninjau upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. Bagaimana caranya agar pekerja mengetahui struktur dan skala upah tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Kenaikan Gaji Menurut UU Cipta Kerja

Pajak yang dikenakan saat makan di restoran yang Anda maksud kini disebut dengan istilah&nbsp;Pajak Barang dan Jasa Tertentu (&ldquo;PBJT&rdquo;) yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dulunya pajak ini disebut dengan istilah pajak restoran.

Namun ada beberapa tempat makan yang dikecualikan dari objek PBJT atau pajak restoran tersebut. Apa saja kriteria tempat makan yang dikecualikan? Bagaimana cara hitung PBJT?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran

Pajak kendaraan bermotor (&ldquo;PKB&rdquo;) terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor&nbsp;yang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dibayar sekaligus di muka. Bagaimana bunyi aturan selengkapnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

Putusan verstek adalah putusan dimana tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya. Lantas upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap putusan verstek yang telah inkracht?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca pada ulasan di bawah ini

Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek yang Telah Inkracht

Pelayanan pengurusan penerbitan surat cerai atau kutipan akta perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 79A <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_24_2013" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 24/2013</a>. Bagaimana bunyi pasalnya? Cari tahu berapa biaya untuk urus surat cerai atau akta cerai di artikel ini.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Biaya Pengurusan Akta Cerai?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Arti Pidana Penjara Seumur Hidup

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

David Christian merupakan intern di Klinik Hukumonline dan mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2019 dengan peminatan