David Christian, S.H.

Si Pokrol

Hak opsi adalah hak&nbsp;lessee&nbsp;untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.&nbsp;Penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna usaha&nbsp;(leasing)&nbsp;disebut juga sebagai&nbsp;finance leasing.

Apa akibat hukum jika lessee menggunakan hak opsinya di akhir jangka waktu masa leasing?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Hak Opsi dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)

Dengan asumsi bahwa jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan konsumen dan telah dibebankan jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan berwenang mengeksekusi mobil tersebut dalam hal Anda cidera janji.

Pelunasan sisa utang diambil dari hasil eksekusi mobil tersebut dengan melaksanakan cara-cara tertentu. Tetapi jika hasil eksekusi masih belum mampu menutup utang, Anda tetap berkewajiban melunasi sisa utang yang belum dilunasi.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Perizinan kepemilikan&nbsp;air gun&nbsp;(pistol angin) secara legal dibuktikan dengan kartu izin kepemilikan. Untuk mendapatkan izin tersebut, Anda harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6253f6f3112b9/peraturan-polri-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=peraturan_polri_1_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Perpolri 1/2022</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Kepemilikan Air Gun, Apa Syarat Mendapatkannya?

Dalam penempatan dan pembuatan alat pembatas kecepatan atau dengan nama lain polisi tidur, tidak boleh dilakukan sembarangan karena harus diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk itu.

Apabila masyarakat ingin memasang alat pembatas kecepatan, hal itu hanya dimungkinkan apabila mengacu pada ketentuan peraturan daerah masing-masing.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Ini Aturan Membuat 'Polisi Tidur’ dan Standarnya

Pemasangan iklan berupa spanduk maupun baliho yang Anda lakukan merupakan bentuk dari penyelenggaraan reklame, sehingga dapat dikenai pajak reklame, yang merupakan pajak daerah.

Kemudian, apa dasar hukum pengenaan pajak reklame dan retribusi? Dapatkah wajib pajak mengajukan keberatan/banding?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Keberatan Atas Pajak Reklame? Lakukan Ini

Secara singkat, pengertian supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Kemudian, tujuan supremasi hukum adalah menjadikan hukum untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Pengertian Supremasi Hukum

Ketentuan pengembalian uang akibat pembatalan pembelian rumah atau properti tergantung padafase saat pembatalan terjadi dan alasan pembatalan. Misalnya karena kelalaian&nbsp;developer&nbsp;atau kelalaian pembeli. Namun, kelalaian di sini tidak bisa disamakan dengan&nbsp;force majeure. Lantas, apakah pembeli yang membatalkan membeli rumah dapat menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?

Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis terletak pada penulisan naskah. Konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal seperti konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

Sepanjang penelusuran kami, subjek hukum internasional terdiri dari enam subjek yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional

Kami mengasumsikan bahwa masih terdapat hubungan kerja yang antara pekerja dengan perusahaan Jepang, sehingga status pekerja masih tunduk pada hukum ketenagakerjaan di Jepang.

Kemudian mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perlu dipahami bahwa pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) karena bukan Warga Negara Asing (WNA).

Lalu, apakah pekerja yang bersangkutan perlu dibuatkan perjanjian kerja baru?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)

David Christian merupakan intern di Klinik Hukumonline dan mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2019 dengan peminatan

David Christian, S.H.

Arsip Jawaban

Begini Hak Opsi dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Izin Kepemilikan Air Gun, Apa Syarat Mendapatkannya?

Ini Aturan Membuat 'Polisi Tidur’ dan Standarnya

Keberatan Atas Pajak Reklame? Lakukan Ini

Begini Pengertian Supremasi Hukum

Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?

Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional

Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri

Arsip Jawaban Populer

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Mitra Prosolution

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Tips Hukum

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Video Klinik

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)