Bacaan 11 Menit
Saya bekerja di suatu perusahaan yang mengharuskan menggunakan motor pribadi untuk mobilitas selama jam kerja. Akan tetapi, kemarin atasan saya tiba-tiba memasang GPS di dalam motor pribadi saya. Saya merasa privasi saya terganggu di saat hari libur dan usai jam kerja karena dalam kontrak kerja tidak ada tertulis mengenai pemasangan GPS. Apakah hal ini termasuk pelanggaran hak asasi?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Atasan Memasang GPS di Kendaraan Karyawan yang dibuat oleh Daru Adianto, S.H., M.T. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 6 Juli 2021, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 5 Desember 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Cara kerja global positioning system (“GPS”) pada dasarnya akan merekam informasi dan data terkait pergerakan atau perpindahan dari suatu titik lokasi ke titik lainnya. Pergerakan seseorang dari lokasi satu ke lokasi lain yang terekam melalui GPS ini dapat dikategorikan sebagai privasi seseorang.[1]
Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Kemudian, dalam Pasal 17 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU 12/2005 diatur sebagai berikut.
Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
Lebih lanjut, Kompilasi Komentar Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia pada Angka 10, sebagaimana diterjemahkan dalam buku Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang disusun oleh Komnas HAM pada tahun 2009, disebutkan:
Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badan-badan, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses, dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan. Guna mendapatkan perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individual harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa yang akan disimpan dalam rekaman-data otomatis, dan untuk tujuan apa.
Dengan demikian, data lokasi seseorang merupakan hak individu yang tidak boleh dikumpulkan, diproses atau didistribusikan (termasuk diperjualbelikan) secara tidak sah.[2]
Menjawab pertanyaan Anda, dalam perkembangan teknologi saat ini perekaman, pengambilan, dan penggunaan data posisi dan keberadaan seseorang bisa dilakukan dengan perangkat GPS atau telepon genggam melalui berbagai jenis aplikasi. Baik perangkat GPS atau aplikasi lainnya yang termasuk kriteria sistem elektronik harus memberikan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Maka dari itu dalam hal penyelenggara sistem elektronik akan memproses data pribadi seseorang wajib mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi.
[3]
Kewajiban adanya persetujuan juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 yang berbunyi:
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
Selain itu, data lokasi yang terekam dalam GPS termasuk ke dalam data pribadi yang dilindungi UU PDP. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.[4]
Anda selaku subjek data pribadi berhak mengetahui alasan penggunaan data pribadi (data GPS) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berdasarkan Pasal 5 UU PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.
Selain itu, menurut Pasal 20 UU PDP jo. Pasal 30 ayat (2) PP 33/2026 perusahaan wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebelum pemrosesan data pribadi dilakukan. Dalam konteks kasus Anda, menurut hemat kami, dasar pemrosesan data pribadi tersebut berupa persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[5]
Persetujuan pemrosesan data pribadi tersebut harus dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam, baik secara elektronik ataupun nonelektronik. Apabila persetujuan tidak memenuhi ketentuan ini, maka dinyatakan batal demi hukum.[6] Persetujuan tersebut juga harus didapatkan dari subjek data pribadi secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu.[7]
Selain itu, perusahaan juga wajib menyampaikan informasi kepada Anda mengenai:[8]
Dalam konteks ketenagakerjaan, menurut hemat kami perusahaan tidak memiliki hak mengakses data lokasi karyawan di luar jam kerja. Jika ketentuan mengenai pemasangan GPS termasuk di luar jam kerja pada kendaraan pribadi Anda diatur dalam peraturan perusahaan, maka peraturan tersebut tidak berlaku. Sebab peraturan perusahaan tersebut bertentangan dengan UU ITE dan perubahannya serta UU PDP.
Hal ini berdasarkan pada Pasal 111 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, Anda berhak untuk meminta perusahaan menghentikan pelacakan lokasi Anda menggunakan GPS pada kendaraan pribadi Anda.[9]
Menurut UU ITE, Anda dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan jika pelacakan lokasi Anda dengan GPS dilakukan tanpa persetujuan Anda.[10]
Pun, menurut UU PDP, subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[11]
Selain itu, perusahaan Anda dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan/pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan.[12]
Kemudian terdapat juga sanksi pidana yang dapat dikenakan jika melanggar Pasal 65 ayat (1) UU PDP, yang berbunyi:
Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
Pelanggaran atas pasal di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[13] yaitu sebesar Rp200 juta.[14]
Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Adapun, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.[15]
Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:[16]
Kami menyarankan sebaiknya Anda diskusikan baik-baik kepada atasan Anda untuk mengaktifkan GPS-nya hanya pada jam kerja saja jika memang ada kepentingan tertentu dari perusahaan. Jika tidak, maka hal di luar itu sudah masuk ranah privasi yang tidak seorang pun boleh mencampurinya sebagaimana yang kami jelaskan di atas. Kebijakan atasan Anda yang tiba-tiba memasang GPS pada motor pribadi Anda, menurut hemat kami bertentangan dengan hukum.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Lihat Francesco Pignatelli et.al. Guidelines for Public Administrations on Location Privacy. EUR 28202 EN, 2018, hal. 11 – 12.
[2] Lihat Francesco Pignatelli et.al. Guidelines for Public Administrations on Location Privacy. EUR 28202 EN, 2018, hal. 12.
[3] Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).
[5] Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP.
[6] Pasal 22 ayat (1), (2) dan (5) UU PDP.
[7] Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[8] Pasal 21 ayat (1) UU PDP.
[9] Lihat Pasal 42 ayat (1) huruf c UU PDP.
[10] Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[11] Pasal 12 ayat (1) UU PDP.
[12] Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) UU PDP.
[13] Pasal 67 ayat (1) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[14] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[15] Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) UU PDP.
[16] Pasal 70 ayat (4) UU PDP.
