Hukumnya PHK Mendadak terhadap Pekerja Hamil

PERTANYAAN

Saya melihat sebuah video yang viral di TikTok mengenai seorang pekerja perempuan yang mengaku di-PHK oleh perusahaannya saat sedang hamil. Selain itu, menurut berita yang beredar, PHK dilakukan tanpa pemberitahuan.

Berdasarkan kejadian tersebut, saya ingin mengetahui apakah pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan sedang hamil? Apakah boleh PHK tanpa pemberitahuan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak Cuti Melahirkan Pekerja Perempuan

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai boleh atau tidak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja wanita hamil, kami akan membahas mengenai cuti melahirkan.

Ketentuan mengenai cuti melahirkan dapat ditemukan pada Pasal 82 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidang, baik sebelum maupun setelah melahirkan.[1]

Aturan mengenai cuti melahirkan lebih lanjut diatur pada UU KIA, yang menyatakan bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan:

1. paling singkat 3 bulan pertama; dan
2. paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ketentuan selengkapnya dapat Anda temukan dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIA.

Kemudian, hak cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja.[2] Bagi ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud, tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.[3] Adapun ketentuan hak upahnya adalah sebagai berikut:[4]

1. secara penuh untuk 3 bulan pertama;
2. secara penuh untuk bulan keempat; dan
3. 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.

Baca juga: Aturan Cuti Melahirkan: Apakah Mengurangi Cuti Tahunan?

Hukumnya Jika PHK Ibu Hamil

Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya terdapat beberapa hal yang dilarang untuk menjadi alasan dilakukannya PHK terhadap pekerja/buruh, antara lain:[5]

1. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;
2. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4. menikah;
5. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
6. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;
7. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
8. mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
9. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
10. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jang waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Melihat uraian di atas, salah satu alasan yang tidak dapat menjadi dasar dilakukannya PHK adalah hamil atau melahirkan. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pengusaha dalam kasus yang Anda tanyakan telah melanggar hukum dengan melakukan PHK terhadap pekerja perempuan yang hamil.

Akibatnya, menurut Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, PHK yang dilakukan batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Namun, jika pengusaha tetap bersikukuh untuk melakukan PHK dengan alasan tersebut, maka telah terjadi perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[6]

Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan PHK, dapat Anda temukan pada artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Baca juga: Hukumnya Melakukan PHK terhadap Karyawan yang Hamil

Pemberitahuan PHK

Kemudian, dalam pertanyaan Anda juga disampaikan bahwa PHK dilakukan tanpa pemberitahuan. Dasar hukum diwajibkannya pemberitahuan saat PHK adalah Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK.[7]

Pekerja/buruh yang menerima surat pemberitahuan PHK dapat menerima atau menolak terhadap PHK yang dilakukan. Jika menerima PHK, pengusaha harus melaporkan PHK kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.[8]

Namun, jika menolak, pekerja/buruh harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.[9] Kemudian, penyelesaian PHK dilanjutkan dengan perundingan bipartit.[10]

Perlu diketahui bahwa menurut Dr. Willy Farianto, advokat dan pengajar hukum perburuhan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam artikel Pemberitahuan PHK dan Masalah Penerapannya, tanpa adanya dokumen hukum yang menunjukkan pekerja menerima PHK, pemahaman hukumnya adalah hubungan kerja belum berakhir, sehingga hak dan kewajiban tetap harus dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja.

Jadi, PHK tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Pengusaha wajib memberitahukan rencana PHK kepada pekerja paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK dilaksanakan. Dalam kasus Anda, selain alasan PHK yang patut dipertanyakan keabsahannya, pengusaha juga telah melanggar ketentuan mengenai pemberitahuan PHK karena tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

---

[1] Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA”)

[3] Pasal 5 ayat (1) UU KIA

[4] Pasal 5 ayat (2) UU KIA

[5] Pasal 81 angka 43 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

[7] Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

[8] Pasal 38 PP 35/2021

[9] Pasal 39 ayat (1) PP 35/2021

[10] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan