Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 2 Juli 2021, dimutakhirkan pertama kali pada 9 September 2022, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 1 September 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas cara mencabut berkas gugatan cerai secara spesifik, mari kenali dulu konsep mencabut gugatan, yang dapat diartikan sebagai tindakan menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan.
Secara garis besar, disarikan dari Pencabutan Gugatan Perdata Sebelum Masuk Tahap Pemeriksaan, pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat sebagaimana diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”).[1]
Lantas, apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi pencabutan gugatan di pengadilan agama?
Pada dasarnya, UU Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama beserta perubahannya.[2]
Adapun sepanjang penelusuran kami, UU Peradilan Agama dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai pencabutan gugatan, sehingga ketentuan mengenai pencabutan gugatan di pengadilan agama merujuk pada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yakni ketentuan dalam Rv sebagaimana diterangkan di atas.
Baca juga: Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya
M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 89-92), menerangkan bahwa ada 2 cara mencabut gugatan ditinjau dari sudah atau belumnya perkara diperiksa di sidang pengadilan.
1. Jika Gugatan Belum Diperiksa di Sidang Pengadilan
Pencabutan gugatan cerai yang belum diperiksa di pengadilan mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan tergugat, yang dilakukan dengan cara berikut.
- Pencabutan Dilakukan dengan Surat
- Ditujukan dan disampaikan kepada ketua pengadilan.
- Berisi penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan yang dilakukan dengan lisan pada prinsipnya tidak sah dan harus ditolak. Akan tetapi, dapat juga dibenarkan dengan syarat.
- Pencabutan dilakukan di depan ketua pengadilan atau panitera.
- Atas pencabutan itu, dibuat akta pencabutan yang ditandatangani penggugat dan ketua pengadilan/panitera, dengan tujuan agar tercipta dan terbina kepastian hukum (legal certainty) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan.
- Ketua Pengadilan Menyelesaikan Administrasi Yustisial atas Pencabutan
- Dalam hal panggilan sidang belum disampaikan kepada tergugat, ketua pengadilan cukup memerintahkan panitera mencoret perkara dari buku register.
- Jika panggilan sidang sudah disampaikan kepada tergugat, tindakan administrasi yustisial yang mesti diselesaikan ketua pengadilan atau majelis ialah:
- memerintahkan jurusita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat;
- pemberitahuan pencabutan dapat disampaikan pada hari sidang yang ditentukan; dan
- memerintahkan panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register.
2. Jika Gugatan Sudah Diperiksa di Sidang Pengadilan
- Pencabutan Dilakukan pada Sidang
Jika perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban, maka pencabutan harus dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan yang dihadiri oleh para pihak. Pencabutan gugatan secara ex-parte (tanpa dihadiri tergugat) tidak dibenarkan.
- Meminta Persetujuan Penggugat
Majelis hakim kemudian menanyakan pendapat tergugat. Tergugat dapat diberikan tenggat waktu untuk berpikir dan memberikan jawaban terkait persetujuannya.
Jika tergugat menolak pencabutan gugatan, maka majelis hakim harus:
- menaati (comply) atas penolakan.
- menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- memerintahkan panitera mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bahan bukti autentik atas penolakan itu, tidak perlu dituangkan dalam penetapan atau putusan sela.
Jika tergugat menyetujui pencabutan gugatan, maka majelis hakim harus:
- menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan, yang mengakibatkan penyelesaian gugatan (perkara) menjadi bersifat final, yakni sengketa antara penggugat dan tergugat berakhir; dan
- memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.
Berapa biaya cabut gugatan cerai di pengadilan agama? Perlu kami informasikan bahwa besaran biaya permohonan cabut gugatan cerai antara satu pengadilan agama dengan pengadilan agama lainnya dapat berbeda. Namun, berdasarkan data yang kami lansir dari laman Mahkamah Agung untuk tahun 2025 di Pengadilan Agama Purwodadi, Pengadilan Agama Sentani, dan Pengadilan Agama Malang, biaya permohonan cabut gugatan adalah sebesar Rp10 ribu.
Menjawab pertanyaan Anda, secara hukum Anda selaku penggugat memang berhak untuk mencabut gugatan cerai. Oleh karena perkara belum diperiksa di sidang pengadilan, Anda dapat menyampaikan surat pencabutan untuk mencabut gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama tanpa perlu izin atau persetujuan dari tergugat.
Baca juga: Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Tahun 2025
Demikian jawaban dari kami terkait cara mencabut gugatan cerai di pengadilan agama sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Reglement op de Rechtsvordering;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Referensi:
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1899 /KP.W11-/HK2.6/VII/2025, yang diakses pada 11 Juli 2025, pukul 17.00 WIB;
- SK Bersama Ketua Pengadilan Negeri Magelang dan Ketua Pengadilan Agama Magelang tentang Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Melakukan Pemanggilan/Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Agama Magelang, yang diakses pada 11 Juli 2025, pukul 17.00 WIB;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor: 9 /PAN.PA.W25-A7/HK.01.2/1/2025, yang diakses pada 11 Juli 2025, pukul 17.00 WIB.