Aturan Kuota Haji dan Daftar Tunggunya

PERTANYAAN

Sedang ramai diberitakan mengenai KPK yang tengah menyidiki kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa menteri agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam perkara ini KPK menduga adanya penyelewangan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Sebenarnya, bagaimana sih aturan kuota haji? Berapa kuota haji Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 12 Juni 2014, lalu dimutakhirkan pada 06 September 2016.

KLINIK TERKAIT

Apakah Ibadah Haji Memotong Cuti Tahunan?

03 Jun, 2025

Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan

19 Jun, 2024

Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah

13 Jun, 2024

Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji

26 Mar, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Ibadah Haji

Sebelum membahas kuota haji, kami akan membahas ibadah haji itu sendiri. Penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya diatur dalam UU 8/2019 dan perubahannya. Pasal 68 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 8/2019, mendefinisikan ibadah haji sebagai berikut:

Ibadah haji adalah rukun kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.

Setiap warga negara Indonesia (“WNI”) yang beragama Islam pada dasarnya dapat mendaftar sebagai jemaah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.[1] WNI diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan,[2] yang meliputi:[3]

1. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah;
2. memenuhi persyratan kesehatan;
3. melunasi biaya perjalanan ibadah haji (“Bipih”), yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji;[4]
4. belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

Namun, persyaratan di atas dikecualikan bagi:[5]

1. petugas penyelenggara ibadah haji reguler;
2. pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU);
3. petugas penyelenggara ibadah haji khusus (“PIHK”).

Jadi, seseorang baru dapat diberangkatkan haji atau menjadi jemaah haji jika sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud di atas, serta bukan pihak yang dikecualikan.

Perlu diketahui bahwa jemaah haji, yaitu warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,[6] terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. jemaah haji reguler, yaitu jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri Agama;[7] dan
2. jemaah haji khusus, yaitu jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri Agama.[8]

Terhadap masing-masing jenis jemaah haji, terdapat persyaratan khusus. Untuk WNI yang mendaftar sebagai jemaah haji reguler harus memenuhi persyaratan:[9]

1. beragama Islam;
2. berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar;
3. memiliki kartu keluarga;
4. memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
5. memiliki akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
6. memiliki rekening atas jemaah rekening atas nama jemaah haji reguler pada bank penerima setoran (BPS) Bipih.

Sedangkan, untuk dapat mendaftar sebagai jemaah haji khusus, harus memenuhi persyaratan:[10]

1. warga negara Indonesia;
2. beragama islam;
3. berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar;
4. memiliki kartu keluarga; dan
5. memiliki kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, atau akta kelahiran.

Lantas, bagaimana aturan kuota haji?

Aturan Kuota Haji

Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa kuota haji adalah batasan jumlah jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.[11] Pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 8/2019, jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Kemudian, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU 8/2019 kuota haji Indonesia terdiri atas kuota haji reguler dan kuota haji khusus.

Kuota Haji Reguler

Ketentuan kuota haji reguler dapat ditemukan pada Permenag 13/2021. Merujuk pada Pasal 23 ayat (2) dan (3) Permenag 13/2021, kuota haji reguler dibagi menjadi kuota haji provinsi, yang pembagiannya didasarkan pada pertimbangan:

1. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/atau
2. proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.

Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi ke dalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan:[12]

1. proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota; dan/atau
2. proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji di setiap kabupaten/kota.

Dalam menetapkan kuota haji reguler, Menteri Agama memberi prioritas kuota kepada jemaah haji reguler lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun dengan persentase tertentu.[13] Pemberian prioritas kuota kepada jemaah haji reguler lanjut usia dilakukan secara sistem berdasarkan urutan usia tertua dan/atau masa tunggu di masing-masing provinsi dan telah mendaftar paling singkat 5 tahun sebelum keberangkatan jemaah haji kloter pertama.[14]

Menteri Agama menetapkan pengisian kuota haji dan masa pelunasan dana setoran lunas haji reguler.[15] Pengisian kuota jemaah haji ini diperuntukkan bagi:[16]

1. jemaah haji reguler tunda berangkat;
2. jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; dan
3. prioritas jemaah haji reguler lanjut usia.

Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji, Menteri Agama dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 hari.[17] Pengisian sisa kuota haji dilakukan berdasarkan urutan:[18]

1. jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
2. jemaah haji reguler pendampingan jemaah haji reguler lanjut usia;
3. jemaah haji reguler terpisah dengan mahram atau keluarga;
4. jemaah haji reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya;
5. jemaah haji reguler lunas tunda; dan
6. jemaah haji reguler pada urutan berikutnya.

Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah kuota haji ditetapkan, maka Menteri Agama menetapkan kuota tambahan yang disertai penetapan masa pelunasan Bipih.[19]

Berapa kuota haji Indonesia? Berkaitan dengan jumlahnya, pada tahun 2025 Kepmenag 1196/2024 menetapkan bahwa kuota haji reguler tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sejumlah 203.320 orang.

Sebagai informasi, karena terdapat kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (waiting list)”. Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.[20]

Kuota Haji Khusus

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permenag 6/2021, kuota haji khusus adalah jumlah jemaah haji khusus dan petugas haji khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menunaikan ibadah haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.

Kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia yang ditetapkan Menteri Agama.[21] Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional dan harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman resmi Kementerian Agama.[22]

Pengisian kuota haji khusus sendiri dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak penetapan kuota haji khusus oleh Menteri Agama.[23] Pengisian ini diperuntukkan bagi jemaah haji khusus lunas tunda, masuk alokasi kuota tahun berjalan, dan lanjut usia.[24]

Dalam hal pengisian kuota haji sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, maka Menteri Agama dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota dalam jangka waktu 7 hari kerja yang dialokasikan untuk:[25]

1. jemaah haji khusus yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
2. pendampingan jemaah haji khusus lanjut usia;
3. jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
4. jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
5. jemaah haji khusus pada urutan berikutnya.

Jika telah dilakukan perpanjangan namun tetap tidak terpenuhi, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK dan berdasarkan kesiapan jemaah haji khusus serta setiap PIHK dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja.[26]

Pada tahun 2025 sendiri, Kepmenag 73/2025 menetapkan kuota haji khusus tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sejumlah 17.680 orang.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446H/2025M;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

---

[1] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (“UU 8/2019”)

[2] Pasal 4 ayat (2) UU 8/2019

[3] Pasal 5 ayat (1) UU 8/2019

[4] Pasal 68 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah pasal 1 angka 12 UU 8/2019

[5] Pasal 5 ayat (2) UU 8/2019

[6] Pasal 68 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU 8/2019

[7] Pasal 68 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU 8/2019

[8] Pasal 68 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU 8/2019

[9] Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (“Permenag 13/2021”)

[10] Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (“Permenag 6/2021”)

[11] Pasal 1 angka 11 Permenag 13/2021

[12] Pasal 24 ayat (1) Permenag 13/2021

[13] Pasal 25 ayat (1) Permenag 13/2021

[14] Pasal 25 ayat (2) Permenag 13/2021

[15] Pasal 26 ayat (1) Permenag 13/2021

[16] Pasal 26 ayat (2) Permenag 13/2021

[17] Pasal 26 ayat (3) Permenag 13/2021

[18] Pasal 26 ayat (4) Permenag 13/2021

[19] Pasal 28 ayat (1) dan (2) Permenag 13/2021

[20] Pasal 1 angka 13 Permenag 13/2021

[21] Pasal 22 ayat (1) Permenag 6/2021

[22] Pasal 23 ayat (1) dan (2) Permenag 6/2021

[23] Pasal 23 ayat (3) Permenag 6/2021

[24] Pasal 23 ayat (4) Permenag 6/2021

[25] Pasal 24 Permenag 6/2021

[26] Pasal 25 ayat (1) Permenag 6/2021