Bedanya Pekerja Harian Lepas dan Pekerja Bulanan

PERTANYAAN

Menurut definisi dalam hukum di Indonesia, apa itu pekerja harian lepas? Lalu, apa bedanya pekerja harian lepas dan pekerja bulanan? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul beda karyawan harian dan bulanan? yang ditulis oleh Si Pokrol dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 13 Juli 2005 dan dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 8 April 2021, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada Kamis, 2 Desember 2021, lalu dimutakhirkan ketiga kali pada 24 Juli 2023.

KLINIK TERKAIT

Mangkir Berulang, Bolehkah Pekerja Diminta TTD Surat Resign?

05 Okt, 2026

Pekerja Harian Lepas Di-PHK, Dapat Pesangon?

14 Nov, 2023

Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas

13 Apr, 2023

Hak Pekerja Harian Lepas yang Mengalami Kecelakaan Kerja

01 Nov, 2022

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dua Macam Perjanjian Kerja

Pada dasarnya, perjanjian kerja yang mendasari pekerja dibedakan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”).

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.^[1] Sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.^[2]

Pekerja harian dan pekerja bulanan terikat dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang dapat berupa PKWT atau PKWTT. Untuk itu, kami akan membahasnya satu per satu.

Pekerja Harian

Definisi pegawai harian lepas atau pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan pada kehadirannya secara harian.^[3]

Lebih lanjut, dasar hukum pekerja harian lepas atau pegawai harian lepas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021 yang berbunyi:

PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja harian dengan PKWT, dalam bentuk perjanjian kerja harian yang dibuat secara tertulis, yang dapat dibuat secara kolektif dan minimal memuat:^[4]

1. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
2. nama/alamat pekerja;
3. jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
4. besarnya upah.

Patut diperhatikan, pekerja dengan perjanjian kerja harian tersebut hanya dapat dipekerjakan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.^[5] Jika pekerja harian bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan demi hukum berubah menjadi PKWTT.^[6]

Selain itu, pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja harian lepas, termasuk hak atas program jaminan sosial.^[7] Salah satu hak pekerja harian lepas adalah upah atau gaji.

Menurut hemat kami, gaji pekerja harian lepas, ketentuan upah sebulannya (meski dibayarkan per hari), hitungannya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Sebab, Pasal 23 ayat (3) PP Pengupahan menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Jika upah ditetapkan secara harian, maka perhitungan upah sehari adalah sebagai berikut.[8]

1. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25.
2. Bagi perusahaan dengan sistem kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.

Pekerja Bulanan

Pada dasarnya di dalam UU Ketenagakerjaan maupun Perppu Cipta Kerja tidak dikenal istilah pekerja bulanan. Untuk itu, kami asumsikan bahwa ‘pekerja bulanan’ adalah status karyawan yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan kecuali tunjangan-tunjangan dan perangsang lainnya yang tergantung jumlah hari kerjanya/jam kerja karyawan yang bersangkutan).

Adapun, perhitungan upah dan pembayaran pekerja bulanan diatur dalam PP Pengupahan.^[9]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai pekerja bulanan adalah yang mendapat besaran upah yang tetap dalam suatu periode pembayaran (umumnya bulanan), berbeda dengan pekerja harian yang besaran upahnya tergantung pada kehadiran.

Selain itu, berbeda dengan pekerja harian yang perjanjian kerjanya adalah PKWT, pekerja bulanan dalam praktik dan secara normatif dapat dipekerjakan baik berdasarkan PKWT maupun PKWTT.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait bedanya pekerja harian lepas dan pekerja bulanan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

^[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”.

^[2] Pasal 1 angka 11 PP 35/2021.

^[3] Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

^[4] Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 35/2021.

^[5] Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021.

^[6] Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021.

^[7] Pasal 11 ayat (3) PP 35/2021.

[8] Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”).

^[9] Pasal 15 huruf c dan Pasal 55 PP Pengupahan.