Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Izin Komersial/Operasional Tidak Berlaku, Ini yang Harus Dipenuhi

Izin Komersial/Operasional Tidak Berlaku, Ini yang Harus Dipenuhi
Izin Komersial/Operasional Tidak Berlaku, Ini yang Harus Dipenuhi

PERTANYAAN

Kami sedang dalam proses tender perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Menurut peserta tender dokumen izin komersial/operasional sudah dihapuskan oleh pemerintah dan sekarang hanya cukup dengan NIB ber-KBLI 78200 dan izin usaha penyedia jasa pekerja/buruh saja. Mohon advisnya apakah benar demikian?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan? yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 28 Desember 2021.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Apakah Izin Komersial/Operasional Masih Berlaku?

    Secara historis, pengaturan mengenai izin komersial/operasional dapat ditemukan pada PP 24/2018. Definisi dari izin komersial/operasional terdapat dalam Pasal 1 angka 9 PP 24/2018, sebagai berikut:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

    Akan tetapi, saat ini PP 24/2018 sudah dicabut dengan PP 5/2021. Kemudian, PP 5/2021 telah dicabut dengan peraturan terbaru yaitu PP 28/2025.

    Adapun, saat ini perizinan berusaha dilaksanakan berbasis risiko atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PBBR”) dengan OSS Risk Based Approach (RBA). PBBR sendiri adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.[1]

    Menurut Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”). PB ini diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[2] Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”).[3]

    Berikut tahapan yang perlu dilalui pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha:[4]

    1. Memulai usaha, yang meliputi:[5]
      1. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;
      2. subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), dan persetujuan lingkungan (PL) untuk usaha dan/atau kegiatan tidak wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); dan
      3. subtahapan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha.
    2. Menjalankan usaha, yang meliputi:[6]
      1. subtahapan persiapan; dan
      2. subtahapan operasional dan/atau komersial.

    Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa PB ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan perikat skala usaha kegiatan usaha.[7] Menurut Pasal 128 PP 28/2025, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:

    1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
    2. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; dan
    3. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
    4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

    Bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, PB berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[8]

    Sedangkan, bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, PB berupa NIB dan sertifikat standar.[9] Sertifikat standar ini merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[10]PB ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.[11]

    Berbeda dengan tingkat risiko menengah rendah, bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggiPB berupa NIB dan sertifikat standar.[12] Dalam tingkat risiko menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar harus telah terverifikasi agar dapat menjadi PB bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.[13]

    Terakhir, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi PB berupa NIB dan izin.[14] Izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.[15] Sebelum memperoleh izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.[16]NIB dan izin merupakan PB bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.[17]

    Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa izin operasional/komersial secara tersendiri sudah tidak lagi berlaku, melainkan dokumen-dokumen lain seperti NIB dan sertifikat standar (untuk risiko menengah rendah), sertifikat standar terverifikasi (untuk risiko menengah tinggi), dan izin (untuk risiko tinggi) adalah bentuk dari perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

    Oleh karena itu, adalah benar bahwa benar izin komersial/operasional sudah dihapuskan.

    Tingkat Risiko KBLI 78200

    Berkenaan dengan KBLI 78200 pada pertanyaan Anda, KBLI berkaitan dengan aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.

    Berkenaan dengan tingkat risikonya dapat dilihat pada Lampiran SE Menves/BKPM 18/2021 (hal. 14) yang menyatakan bahwa kode KBLI 78200 memiliki tingkat risiko menengah tinggi. Hal ini berarti pelaku usaha NIB dan sertifikat yang telah terverifikasi merupakan PB bagi pelaku usaha pada kegiatan usaha tersebut untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    2. Surat Edaran Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS.

    Referensi:

    KBLI 2020, diakses pada 27 Desember 2021, pukul 20.00 WIB.

    [1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

    [2] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

    [3] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

    [4] Pasal 7 PP 28/2025

    [5] Pasal 8 ayat (1) PP 28/2025

    [6] Pasal 9 ayat (2) PP 28/2025

    [7] Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025

    [8] Pasal 130 PP 28/2025

    [9] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

    [10] Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025

    [11] Pasal 131 ayat (4) PP 28/2025

    [12] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

    [13] Pasal 132 ayat (6) PP 28/2025

    [14] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

    [15] Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025

    [16] Pasal 133 ayat (3) PP 28/2025

    [17] Pasal 133 ayat (4) PP 28/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000