Mau Buka Usaha Gym? Berikut Izin Usahanya

PERTANYAAN

Saya berencana membangun tempatgym karena bisnis ini memiliki prospek yang bagus. Apa saja izin usaha yang diperlukan jika ingin membangun bisnisfitness/gym?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Syarat dan Prosedur Mendirikan Usaha Pusat Kebugaran (Fitness Center) yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 3 April 2018, yang dimutakhirkan pertama kali pada 24 Januari 2024.

KLINIK TERKAIT

Izin Usaha dan Kode KBLI Perdagangan Batu Kapur

26 Mei, 2026

KBLI dan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk Pertambangan

07 Jan, 2025

KBLI untuk PT PMA Bidang Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan

22 Mei, 2023

KBLI untuk Pengemasan pada Usaha Perdagangan Besar Aksesori Mobil

19 Mei, 2023

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perlu ketahui bahwa pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”).[1]

Dasar hukum penyelenggaraan PBBR secara spesifik diatur dalam PP 28/2025. Menurut Pasal 1 angka 1 PP 28/2025, PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Adapun perizinan berusaha (“PB”) adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[2] PB ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.[3] Sedangkan yang dimaksud dengan risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.[4]

Pelaku usaha dapat memperoleh PB setelah melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025,[5] yang meliputi:[6]

1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (“KKPR”);
2. persetujuan lingkungan (“PL”); dan
3. persetujuan bangunan gedung (“PBG”) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (“SLF”).

Baca juga: Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya

Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[7]

Persyaratan dasar dan PB serta PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission atau OSS,[8] yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[9]

Menurut Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025, PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi:[10]

1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
3. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
4. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Adapun penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi sektor:[11]

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. ketenaganukliran;
6. perindustrian;
7. perdagangan dan metrologi legal;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. transportasi;
10. kesehatan, obat, dan makanan;
11. pendidikan dan kebudayaan;
12. pariwisata;
13. keagamaan;
14. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
15. pertahanan dan keamanan.

Izin Usaha Gym

Menjawab pertanyaan Anda perihal izin usaha gym atau tempat fitness, hal tersebut termasuk pada sektor pariwisata. Lalu, kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (“KBLI”) yang dapat digunakan adalah 93116 – Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center, yang memiliki uraian sebagai berikut:[12]

Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam sekelompok ini.

Kemudian, dalam Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.62 – I.L.64), KBLI 93116 termasuk skala usaha kecil, menengah dan besar.

Selain itu, KBLI 93116 memiliki tingkat risiko menengah rendah, oleh karena itu harus memenuhi perizinan berusaha berupa nomor induk berusaha (“NIB”) dan sertifikat standar.[13]

NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[14] Sedangkan sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[15]

Kemudian, pelaku usaha yang ingin membuat usaha gym juga wajib memiliki PB UMKU berupa sertifikat laik sehat.

Selanjutnya, terdapat kewajiban lainnya yang harus dipenuhi pelaku usaha gym, antara lain:

1. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus penanaman modal asing);
2. memiliki dokumen penilaian mandiri kesiapan penerapan standar usaha fasilitas pusat kebugaran/fitness center meliputi sarana, struktur organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, produk usaha dan sistem manajemen usaha; dan
3. memiliki sertifikat laik sehat.

Baca juga: Izin Usaha untuk Lapangan Padel

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Referensi:

1. KBLI 93116, yang diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 17.10 WIB;
2. OSS, yang diakses pada 20 Oktober 2025, pukul 16.43 WIB.

---

[1] Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

[2] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

[3] Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025

[4] Pasal 1 angka 2 PP 28/2025

[5] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

[6] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025

[7] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

[8] Pasal 4 ayat (4) PP 28/2025

[9] Pasal 4 ayat (5) PP 28/2025

[10] Pasal 128 PP 28/2025

[11] Pasal 5 ayat (1) PP 28/2025

[12] Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (hal. 765)

[13] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

[14] Pasal 1 angka 12 PP 28/2025

[15] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025