Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Izin Usaha Jasa Editing Video Terbaru

Izin Usaha Jasa Editing Video Terbaru
Izin Usaha Jasa Editing Video Terbaru

PERTANYAAN

Apabila saya ingin mendirikan perusahaan jasaeditingvideo berbentuk perseroan terbatas (PT), izin apa sajakah yang saya perlukan? Untuk operasional usaha saya, apakah dapat dilakukan dengan memanfaatkan tempat tinggal saya sebagai kantor, atau haruskah saya membangun kantor?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Izin untuk Jasa Editing Video yang pertama kali dipublikasikan pada 12 Juni 2020 dan dimutakhirkan pertama kali pada 27 Oktober 2025.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Persoalan mengenai izin usaha pasca berlakunya Perppu Cipta Kerjaditerapkan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Saat ini ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai PBBR adalah PP 28/2025. Di dalam Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025 diatur dengan jelas bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”), yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[2]

    PB ini baru diperoleh pelaku usaha setelah melakukan pemenuhan persyaratan dasar dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[3] Adapun persyaratan dasar tersebut meliputi:[4]

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”);
    2. Persetujuan Lingkungan (PL); dan
    3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

    Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), maka pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[5]

    Baik persyaratan dasar, PB, maupun PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem OSS atau Online Single Submission yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[6]

    PB sendiri dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha,[7] sebagai berikut:[8]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[9]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini berupa NIB dan sertifikat standar[10] yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[11] Sertifikat standar ini diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) sesuai kewenangan masing-masing.[12]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

    Sama seperti tingkat risiko menengah rendah, PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini berupa NIB dan sertifikat standar[13] yaitu sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[14]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini adalah NIB dan izin[15] yang merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.[16]

    Jasa Editing Video

    Editing atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai menyunting adalah menyusun atau merakit (film, pita rekaman) dengan cara memotong-motong dan memasang kembali.

    Kemudian menjawab pertanyaan Anda soal izin usaha jasa video editing, kami menemukan beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang dapat digunakan untuk aktivitas produk video. Namun, karena ini video editing dan kami asumsikan bahwa yang melakukan kegiatan usaha adalah swasta, maka KBLI yang dapat digunakan adalah KBLI 59122 – Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, dengan uraian sebagai berikut:[17]

    Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, animasi dan special effects, transfer film atau tape, dan konversi ke format video streaming, termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop, serta kegiatan dokumentasi rekaman/stock footage film atau gambar bergerak lain yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

    Kelompok ini mencakup

    • aktivitas pascaproduksi film, video, dan/atau program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta;
    • aktivitas penyensoran film, video, dan/atau program televisi yang dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha yang dikelola swasta sebagai bagian dari proses pascaproduksi.

    Dalam website OSS, KBLI 59122 terbagi menjadi 2 ruang lingkup, yakni seluruh kecuali animasi dan khusus untuk animasi.

    Pertama adalah seluruh kecuali animasi. Pada ruang lingkup ini tingkat risikonya rendah. Oleh karena itu, PB yang harus dimiliki adalah NIB.

    Kedua adalah khusus untuk animasi. Sebagaimana diterangkan dalam Lampiran I.F – Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian PP 28/2025 (hal. I.F.5510 – I.F.5515), untuk ruang lingkup ini terbagi antara skala usaha kecil, menengah, dan besar. Tingkat risikonya berbeda, di mana untuk skala usaha kecil dan menengah tingkat risikonya adalah menengah rendah. Sedangkan, untuk skala usaha besar tingkat risikonya adalah menengah tinggi.

    PB yang dibutuhkan untuk ruang lingkup ini adalah NIB dan sertifikat standar. Serta, terdapat PB UMKU yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha berupa pemberitahuan pembuatan film.

    Kesimpulannya, dalam melakukan kegiatan usaha jasa editing video, izin usaha yang harus dipenuhi bergantung pada skala usaha dan ruang lingkup usahanya. Jadi, perlu dilihat kembali jasa editing video apa yang ingin Anda lakukan dan seberapa besar skala usahanya.

    Tempat Tinggal Jadi Kantor

    Perihal dengan penggunaan tempat tinggal sebagai kantor, pernah dijelaskan dalam artikel Aturan Izin Usaha Restoran Rumahan Terbaru. Pada dasarnya, rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Adapun maksudnya sebagai berikut:[18]

    1. usaha secara terbatas adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian;
    2. kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian;
    3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

    Selain itu, perlu juga diperhatikan ketentuan mengenai KKPR yang merupakan salah satu persyaratan dasar yaitu kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.[19]

    Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perppu Cipta Kerja, yang menyatakan KKPR merupakan kesesuaian lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan rencana detail tata ruang (“RDTR”) yang disusun dan disediakan oleh pemerintah daerah.[20]

    Oleh karena itu, dalam hal ini Anda perlu memastikan apakah kegiatan usaha yang Anda buat berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana terdapat dalam peraturan daerah masing-masing tentang RDTR dan peraturan zonasi setempat.

    Demikian jawaban kami terkait izin usaha editing video terbaru sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    1. KBLI 59122, yang diakses pada 31 Maret 2026, pukul 15.20 WIB;

    Menyunting, yang diakses pada 31 Maret 2026, pukul 15.25 WIB.

    [1] Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”)

    [2] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

    [3] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

    [4] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025

    [5] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

    [6] Pasal 4 ayat (5) PP 28/2025

    [7] Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025

    [8] Pasal 128 PP 28/2025

    [9] Pasal 130 PP 28/2025

    [10] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

    [11] Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025

    [12] Pasal 131 ayat (3) PP 28/2025

    [13] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

    [14] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025

    [15] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

    [16] Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025

    [17] Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (hal. 364)

    [18] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

    [19] Pasal 1 angka 27 PP 28/2025

    [20] Pasal 14 ayat (2) Perppu Cipta Kerja

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000