Bisnis
Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

PERTANYAAN
Saya mau bertanya terkait izin usaha angkutan bermotor untuk barang umum. Apa yang harus saya lakukan untuk memiliki izin angkutan barang umum?



Saya mau bertanya terkait izin usaha angkutan bermotor untuk barang umum. Apa yang harus saya lakukan untuk memiliki izin angkutan barang umum?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama dan pertama kali dipublikasikan pada 12 April 2024.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Sebelum membahas mengenai izin usaha angkutan barang umum, kami akan menerangkan mengenai kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (“KBLI”) angkutan bermotor untuk barang umum.
Pada Lampiran Permenhub PM 13/2023 (hal. 25) diterangkan bahwa angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan, angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
Kemudian, perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor. Adapun barang umum terdiri atas:
Untuk mendapatkan izin usaha angkutan bermotor untuk barang umum, pertama-tama Anda perlu mengetahui terlebih dahulu kode KBLI untuk usaha tersebut.
Masih dalam Lampiran Permenhub PM 13/2023, diterangkan bahwa angkutan bermotor untuk barang umum menggunakan kode KBLI 49431. Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini berlaku juga Peraturan BPS 7/2025. Pada peraturan ini, kode KBLI angkutan bermotor untuk barang umum diganti menjadi KBLI 49231, yang mana kelompok ini mencakup operasional transportasi barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti transportasi barang dengan truk, pikap/pick up, bak terbuka, bak tertutup (box). Namun, kelompok ini tidak mencakup transportasi barang dengan dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang.[1]
Walaupun kode KBLI angkutan bermotor untuk barang umum sudah berubah menjadi KBLI 49231, sepanjang penelusuran kami, sampai saat artikel ini diterbitkan, peraturan mengenai perizinan berusaha masih menggunakan kode KBLI 49431 untuk angkutan bermotor untuk barang umum. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada kode KBLI 49431.
Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa perizinan berusaha (“PB”) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan tingkat skala usaha kegiatan usaha.[2] Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:[3]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[4]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[5] Menurut Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025, sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar.[6] Menurut Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025, sertifikat standar merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[7] Berdasarkan Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025, izin merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem Online Single Submission (“OSS”).
Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
Perihal kode KBLI 49431 tentang angkutan bermotor untuk barang umum, dalam Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I.94 – I.I.95), tingkat risikonya adalah menengah tinggi dengan skala usaha adalah mikro, kecil, menengah, atau besar. Oleh karena itu, PB yang harus dipenuhi untuk melaksanakan usaha angkutan bermotor untuk barang umum adalah NIB dan sertifikat standar.
Selain PB, terdapat juga perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”) yang harus dipenuhi berupa:
Selanjutnya, terdapat persyaratan dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pemilik usaha dengan nomor KBLI 49431. Untuk persyaratan antara lain:
Sedangkan untuk kewajibannya mencakup:
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
KBLI 49431, yang diakses pada 12 Desember 2025 pukul 13.54 WIB.
[1] Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, hal. 311
[2] Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)
[3] Pasal 128 PP 28/2025
[4] Pasal 130 PP 28/2025
[5] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025
[6] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025
[7] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025