Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

 Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum
 Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

PERTANYAAN

Saya mau bertanya terkait izin usaha angkutan bermotor untuk barang umum. Apa yang harus saya lakukan untuk memiliki izin angkutan barang umum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama dan pertama kali dipublikasikan pada 12 April 2024.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Kode KBLI Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

    Sebelum membahas mengenai izin usaha angkutan barang umum, kami akan menerangkan mengenai kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (“KBLI”) angkutan bermotor untuk barang umum.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada Lampiran Permenhub PM 13/2023 (hal. 25) diterangkan bahwa angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan, angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

    Kemudian, perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor. Adapun barang umum terdiri atas:

    1. muatan umum;
    2. muatan logam;
    3. muatan barang pokok;
    4. muatan barang penting;
    5. muatan kayu;
    6. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;
    7. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
    8. kaca lembaran.

    Untuk mendapatkan izin usaha angkutan bermotor untuk barang umum, pertama-tama Anda perlu mengetahui terlebih dahulu kode KBLI untuk usaha tersebut.

    Masih dalam Lampiran Permenhub PM 13/2023, diterangkan bahwa angkutan bermotor untuk barang umum menggunakan kode KBLI 49431. Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

    Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini berlaku juga Peraturan BPS 7/2025. Pada peraturan ini, kode KBLI angkutan bermotor untuk barang umum diganti menjadi KBLI 49231, yang mana kelompok ini mencakup operasional transportasi barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti transportasi barang dengan truk, pikap/pick up, bak terbuka, bak tertutup (box). Namun, kelompok ini tidak mencakup transportasi barang dengan dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang.[1]

    Walaupun kode KBLI angkutan bermotor untuk barang umum sudah berubah menjadi KBLI 49231, sepanjang penelusuran kami, sampai saat artikel ini diterbitkan, peraturan mengenai perizinan berusaha masih menggunakan kode KBLI 49431 untuk angkutan bermotor untuk barang umum. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada kode KBLI 49431.

    Perizinan Berusaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

    Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa perizinan berusaha (“PB”) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan tingkat skala usaha kegiatan usaha.[2] Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:[3]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[4]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[5] Menurut Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025, sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar.[6] Menurut Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025, sertifikat standar merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[7] Berdasarkan Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025, izin merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem Online Single Submission (“OSS”).

    Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

    Perihal kode KBLI 49431 tentang angkutan bermotor untuk barang umum, dalam Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I.94 – I.I.95), tingkat risikonya adalah menengah tinggi dengan skala usaha adalah mikro, kecil, menengah, atau besar. Oleh karena itu, PB yang harus dipenuhi untuk melaksanakan usaha angkutan bermotor untuk barang umum adalah NIB dan sertifikat standar.

    Selain PB, terdapat juga perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”) yang harus dipenuhi berupa:

    1. sertifikat penerapan distribusi ikan;
    2. sertifikat pemenuhan komitmen sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran;
    3. sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran.

    Selanjutnya, terdapat persyaratan dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pemilik usaha dengan nomor KBLI 49431. Untuk persyaratan antara lain:

    1. menggunakan mobil barang, kereta gandingan, dan/atau kereta tempelan sesuai dengan peruntukannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan;
    2. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji;
    3. foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool);
    4. tersedianya fasilitas bongkar muat;
    5. IP global positioning system yang terpasang di kendaraan.

    Sedangkan untuk kewajibannya mencakup:

    1. dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui;
    2. memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan;
    3. memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang;
    4. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
    5. mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan;
    6. melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 tahun sekali kepada menteri dan/atau gubernur.

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
    3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
    4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    KBLI 49431, yang diakses pada 12 Desember 2025 pukul 13.54 WIB.


    [3] Pasal 128 PP 28/2025

    [4] Pasal 130 PP 28/2025

    [5] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

    [6] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

    [7] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000