Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Arsjad Yusuf and Partners

Pada dasarnya PT adalah subjek hukum yang berbeda dengan pribadi pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris, sehingga PT memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Karena itu, utang sewa rumah yang dimiliki PT sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT itu sendiri, bukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris.

Namun, lain halnya apabila perbuatan hukum menyewa rumah didasari iktikad buruk, siapa yang bertanggung jawab?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Utang Sewa Rumah oleh PT, Siapa yang Tanggung Jawab?

Si Pokrol

Benar bahwa upah dapat diberikan berdasarkan perhitungan dan dibayarkan secara harian menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil. Bagaimana penjelasannya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

2 Macam Sistem Upah di Indonesia dan Formula Penghitungannya

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sementara, obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dengan jangka waktu minimal satu tahun. Selain itu, apa saja perbedaan saham dan obligasi lainnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_37_2004" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 37/2004</a> didasarkan pada antara lain 4 asas kepailitan. Namun pada umumnya undang-undang kepailitan menganut 11 asas kepailitan dari mulai asas mendorong investasi dan bisnis hingga asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana. Apa saja asas kepailitan yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

Voluntary petition&nbsp;adalah permohonan debitur perorangan atau debitur badan hukum (perseroan) untuk mempailitkan diri sendiri secara sukarela. Adapun mengenai ketentuan pemohon&nbsp;voluntary petition&nbsp;yang merupakan perseroan telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_40_2007" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PT</a>. Bagaimana bunyi ketentuannya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Voluntary Petition: Kewenangan Direksi Ajukan Permohonan Pailit PT

Consumer goods, raw materials, and auxiliary materials each have different definitions, examples, and the legal basis. These three matters are basically regulated under several government regulations and regulations of the Minister of Industry. What are the explanations and legal basis of these three goods?

Please read the review below for a further explanation.

&nbsp;

Classifications of Raw Materials, Consumer Goods, and Auxiliary Materials

PSHK

There are basically 3 stages to establishing a foundation according to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/node/540?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_16_2001" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 16 of 2001 on Foundations</a> and its amendments. These stages are the establishment, legalization/validation, and announcement.

The process of the establishment itself is conducted through a notarial deed and drawn up in Bahasa Indonesia or the Indonesian language, except for the establishment of a foundation by foreigners or in cooperation with foreigners which is further regulated under <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28370/nprt/1019/pp-no-63-tahun-2008-pelaksanaan-undang-undang-tentang-yayasan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_63_2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Government Regulation Number 63 of 2008 on the Implementation of the Law on Foundations</a> and its amendments. Legal entity status for a new foundation arises after the deed of foundation establishment has been validated by the Minister of Law and Human Rights. The deed of foundation establishment which has been validated as a legal entity must be announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Please read the review below for a further explanation.

Procedures to Establish a Foundation in Indonesia

In order to find out what business requirements are mandatory for Limited Company A (&ldquo;A Ltd.&rdquo;) in order to be able to carry out its business activities, namely limestone trading, you first need to know the level of business risk. In Indonesia, risk-based business licensing is currently applicable.

Please read the review below for a further explanation.

Limestone Trading Business License and its KBLI Code

In substance, there are no provisions that prohibit beer products from promoting their products by giving gifts in the form of beer for every purchase of a certain amount of beer.

Meanwhile, regarding promotional provisions, registered importers of alcoholic beverages, distributors, sub-distributors, direct sellers, and retailers are prohibited from advertising alcoholic beverages in any mass media.

Please read the review below for a further explanation.

&nbsp;

Alcoholic Beverage Sales and Promotions Conditions

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (&ldquo;TJSL&rdquo;) adalah komitmen perseroan/badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 
Lantas, apakah koperasi dan perbankan wajib melaksanakan TJSL? Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan TJSL?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisnis