Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pada dasarnya, setiap orang dilarang untuk memasukkan dan mengimpor sampah serta bahan berbahaya dan beracun (&ldquo;B3&rdquo;) ke wilayah Indonesia.

Namun, importir dapat mengimpor limbah non B3 sebagai bahan baku industri. Daftar limbah yang dapat diimpor ke Indonesia diatur dalam Lampiran III <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6177e7aad65a0/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-20-tahun-2021/appendices">Permendag 20/2021</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jenis Limbah yang Boleh Diimpor

Seleb Jurist

Benar. Pasca diundangkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020">UU Cipta Kerja</a>, terdapat perubahan sejumlah ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999">UU 5/1999</a> di mana ketentuan kewenangan pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (&ldquo;KPPU&rdquo;) dipindahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

Hal ini tentu berdampak bagi lembaga peradilan terkhusus untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastrukturnya terutama hukum acara, yang tak bisa dilakukan secara instan. Selain lembaga peradilan, KPPU juga terkena imbasnya terkait pengenaan denda yang hanya mengatur ketentuan minimum tanpa ditentukan berapa ketentuan denda maksimalnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Haris Satiadi & Partners

Doktrin fiduciary duty adalah doktrin tentang kepercayaan/kehati-hatian sehingga jika dihubungkan dengan kepengurusan sebuah PT, maka para pengurus yaitu Direksi dan Dewan Komisaris wajib memegang tugas dan tanggung jawab dalam mengurus PT.

Jadi, setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya &ldquo;dapat dipercaya&rdquo; (must always bonafide) dan selamanya harus &ldquo;jujur&rdquo; (must always be honest) dalam menjalankan tugasnya

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Salah Beri Surat Pemutusan Kontrak, Langgar Fiduciary Duty?

Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) bukan merupakan bukti sah kepemilikan hak atas tanah, melainkan seharusnya berupa sertifikat tanah. Jadi, Anda harus terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran tanah hingga terbit sertifikat. 

Setelah terbit sertifikat tanah, Anda baru dapat melakukan proses penyetoran modal saham PT dalam bentuk lain (tanah). Mengenai proses penyetoran saham dalam bentuk tanah, Anda dapat merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 34 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Penyetoran Saham berupa Tanah

Apabila suatu perusahaan melakukan hibah tanah sebagai wujud penerapan program CSR (corporate social responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (&ldquo;TJSL&rdquo;), maka status tanah hibah tersebut menjadi beralih ke pihak penerima hibah dan berada dalam kekuasaan pihak yang menerima hibah tersebut.

Meski demikian, dengan merujuk pada Pasal 1669 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>, pemberi hibah tetap berhak menikmati objek yang dihibahkan sepanjang disepakati para pihak. Dalam praktik, PT tetap dapat mencantumkan namanya pada objek yang telah dihibahkan. Misalnya, tanah itu dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (&ldquo;RPTRA&rdquo;), maka di RPTRA tersebut dicantumkan nama PT yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Hibah Tanah untuk CSR

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (&ldquo;RUPS&rdquo;) bagi Perusahaan Terbuka bukanlah hal yang dilarang, namun RUPS wajib dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e9fe997e96c5/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-15-pojk04-2020-tahun-2020/document">POJK 15/2020</a>, salah satunya yaitu dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Apabila Perseroan Terbuka melanggar ketentuan dan tata cara tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif dan tindakan tertentu lainnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perusahaan Terbuka Menunda RUPS, Adakah Sanksinya?

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan hanya mengatur secara umum jenis-jenis asuransi, yaitu asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang asuransi anggota tubuh.

Meski demikian, objek asuransi salah satunya adalah raga. Adapun raga ini dapat dimaknai termasuk anggota tubuh manusia. Tapi, asuransi anggota tubuh ini tetap memerlukan payung hukum tersendiri.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia

Ada perbedaan pendapat mengenai halal atau haramnya penggunaan cryptocurrency di kalangan para ulama dan ahli ekonomi. Adapun di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram, sedangkan sebagai aset komoditi bisa jadi sah atau tidak sah diperjualbelikan tergantung dari karakteristik cryptocurrency tersebut, apakah memenuhi syarat syar&rsquo;i atau tidak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cryptocurrency, Halal atau Haram?

Pengurangan modal Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) memang dapat dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang telah dibeli kembali oleh PT. Adapun penguasaan atas saham yang dibeli kembali ini boleh dilakukan paling lama 3 tahun. Dalam jangka waktu 3 tahun tersebut, PT dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah PT telah menguasai saham yang dibeli kembali selama 3 tahun hingga 31 Januari 2021, maka PT tersebut dapat mengalihkan saham tersebut dengan penarikan kembali saham (pengurangan modal) di akhir jangka waktu 3 tahun, namun dengan tetap melalui prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan pengumuman melalui surat kabar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pengurangan Modal PT dengan Penarikan Saham yang Dibeli Kembali

Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka (&ldquo;Lembaga Kliring Berjangka&rdquo;) adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka.

Pasal 9 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Bappebti 8/2021</a> memang mengatur proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi jual beli aset kripto di pasar fisik aset kripto hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

Namun, untuk dapat memfasilitasi proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi jual beli aset kripto tersebut, Lembaga Kliring Berjangka harus memenuhi persyaratan tertentu. Apa saja itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisnis