KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Syarat dan Ketentuan Impor Snack di Indonesia

Share
Bisnis

Syarat dan Ketentuan Impor Snack di Indonesia

Syarat dan Ketentuan Impor <i>Snack</i> di Indonesia
Muhammad Raihan Nugraha, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Syarat dan Ketentuan Impor <i>Snack</i> di Indonesia

PERTANYAAN

Apakah snack impor juga harus memiliki izin dari BPOM? Kemudian dalam proses pengurusannya, apakah API diperlukan sebagai syarat pengurusan?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Makanan olahan, dalam hal ini snack yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI post border. Salah satu persyaratan permohonan SKI post border adalah Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang berlaku juga sebagai Angka Pengenal Impor (“API”). Ini berarti API diperlukan untuk pengurusan impor makanan (snack). Apa itu izin edar, SKI post border, dan NIB? Bagaimana ketentuannya?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Izin Edar Snack Impor yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 12 Januari 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 1 Agustus 2023.

    KLINIK TERKAIT

    Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?

    Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Izin Edar Snack Impor dari BPOM

    Untuk menjawab pertanyaan Anda pengaturan mengenai snack impor kita dapat merujuk pada Peraturan BPOM 27/2022 yang telah diubah dengan Peraturan BPOM 28/2023.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Berdasarkan Pasal 2 Peraturan BPOM 27/2022, obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki izin edar. Selain wajib memiliki izin edar obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan pangan olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan kosmetik telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.[1]

    Pemasukan obat dan makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.[2] Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya maka:[3]

    1. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar;
    3. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas; dan
    4. pelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar.

    Selain harus memenuhi ketentuan izin edar, pemasukan obat dan makanan juga wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) berupa:[4]

    1. Surat Keterangan Impor (“SKI”) border, untuk pemasukan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik ke dalam wilayah Indonesia; atau
    2. SKI post border, untuk pemasukan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia.

    Adapun, SKI border atau SKI post border tersebut hanya berlaku untuk 1 kali pemasukan (impor).[5]

    Berdasarkan ketentuan di atas, maka snack termasuk sebagai pangan olahan yang perlu mendapatkan SKI post border. SKI post border adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan aebean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.[6]

    Perlu diperhatikan bahwa pangan olahan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKI post border paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal terbit persetujuan pengeluaran barang.[7]

    Ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah untuk memperoleh SKI post border pada makanan atau snack yang dimasukkan ke wilayah Indonesia pada saat pengajuan permohonan SKI post border harus memiliki masa simpan paling singkat 2/3 dari masa simpan.[8]

    Persyaratan dan Prosedur Memperoleh SKI Post Border

    Pemohon SKI post border harus memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.[9]

    Dalam hal ini, NIB yang wajib dimiliki oleh importir adalah NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Improtir (“API”).[10] API merupakan tanda pengenal sebagai importir.[11] NIB yang berlaku sebagai API, terdiri dari:[12]

    1. API-U (API Umum); dan
    2. API-P (API Produsen)

    NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.[13]

    Sedangkan, NIB yang berlaku sebagai API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.[14]

    Dalam konteks pengurusan impor makanan (snack) untuk diperdagangkan, maka Anda dapat menggunakan API-U.

    Setelah memiliki NIB melalui sistem OSS, pemohon baru mendapatkan pelayanan SKI border atau SKI post border.[15] Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.[16]

    Pemohon SKI post border melakukan pendaftaran melalui entry data secara elektronik dan mengunggah dokumen pendukung pada laman resmi pelayanan SKI post border BPOM atau Sistem Indonesia National Single Window (“SINSW”) yang terdiri atas hasil pemindaian:[17]

    1. asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi;
    2. asli surat pernyataan penanggung jawab bermeterai cukup;
    3. asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris, jika pemohon SKI borderatau pemohon SKI post border sebagai penerima kuasa dalam pelaksanaan impor;
    4. daftar HS Code komoditi yang akan diimpor;
    5. asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; dan
    6. foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang.

    Selain harus memenuhi persyaratan di atas, permohonan SKI post border pangan olahan juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran.[18]

    Pendaftaran pemohon SKI post border hanya dilakukan 1 kali. Pemohon SKI border atau SKI post border dapat melakukan perubahan data pendaftaran yang telah disetujui melalui laman resmi pelayanan SKI border atau SKI post border atau SINSW dengan melampirkan data dukung yang berhubungan dengan data yang diubah.[19]

    Berdasarkan uraian di atas, makanan (dalam hal ini snack) yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI postborder. Adapun, salah satu persyaratan permohonan SKI post border adalah NIB yang berlaku sebagai API, dalam konteks memperdagangkan snack impor, maka dapat menggunakan API-U.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

    DASAR HUKUM

    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengaturan Impor
    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
    Peraturan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengaturan Impor
    Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
    Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentnag Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Daam Wilayah Indonesia

    [1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 28/2023”)

    [2] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 27/2022”)

    [3] Pasal 6 ayat (4) Peraturan BPOM 27/2022

    [4] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 28/2023

    [5] Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPOM 28/2023

    [6] Pasal 1 angka 4 Peraturan BPOM 28/2023

    [7] Pasal 3 ayat (5) Peraturan BPOM 28/2023

    [8] Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan BPOM 28/2023

    [9] Pasal 1 angka 17 Peraturan BPOM 28/2023

    [10] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (“Permendag 36/2023”)

    [11] Pasal 1 angka 12 Permendag 36/2023

    [12] Pasal 2 ayat (2) Permendag 36/2023

    [13] Pasal 1 angka 13 Permendag 36/2023

    [14] Pasal 1 angka 14 Permendag 36/2023

    [15] Pasal 8 ayat (1) Peraturan BPOM 27/2022

    [16] Pasal 8 ayat (5) Peraturan BPOM 27/2022

    [17] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 27/2022

    [18] Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPOM 28/2023

    [19] Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan BPOM 27/2022

    Tags

    ekspor - impor
    impor

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank

    6 Mei 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!