Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

PERTANYAAN

Di dalam peraturan terbaru, ormas kemasyarakatan bisa mendapatkan konsesi tambang. Apa alasan ormas keagamaan bisa mendapat izin pertambangan? Lalu, bagaimana mekanismenya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Alasan Ormas Keagamaan Bisa Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan

KLINIK TERKAIT

Wajibkah Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR?

10 Feb, 2025

Begini Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

12 Jun, 2023

Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

27 Feb, 2023

Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga

22 Sep, 2022

Benar, organisasi kemasyarakatan (“ormas keagamaan”) melalui PP 25/2024 bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun, yang dimaksud dengan “ormas keagamaan” adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat.[1]

Dalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 dinyatakan bahwa alasan pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Lebih lanjut, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

Selain itu, juga ditujukan guna pemberdayaan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.[2]

Sebelumnya, dalam PP 96/2021 penawaran secara prioritas tersebut hanya diberikan oleh menteri kepada BUMN dan BUMD.[3] Namun, pasca diberlakukannya PP 25/2024, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut ditambah untuk ormas keagamaan.

Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah pusat dapat memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Lantas, apa itu WIUPK? WIUPK adalah wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam WUPK, merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.[4] WUPK atau wilayah usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.[5] Adapun, IUPK atau izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.[6]

WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah eks PKP2B atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yaitu perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.[7]

Selain itu, terdapat aturan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan antara lain sebagai berikut:[8]

1. IUPK dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha tidak bisa dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.
2. Kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
3. Badan usaha dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.

Penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP 25/2024 berlaku yaitu sampai dengan 30 Mei 2029.[9]

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan diatur di dalam peraturan presiden.[10] Pada saat artikel ini diterbitkan, peraturan presiden yang dimaksud belum diundangkan.

Baca juga: Ormas Penerima Izin Pertambangan Berpotensi Mewarisi Kerusakan Lingkungan dan Konflik Sosial

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

[1] Penjelasan Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”)

[2] Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024

[3] Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”)

[4] Pasal 1 angka 36a PP 25/2024

[5] Pasal 1 angka 36 PP 25/2024

[6] Pasal 1 angka 12 PP 25/2024

[7] Pasal 83A ayat (2) jo. Pasal 1 angka 8 PP 25/2024

[8] Pasal 83A ayat (3), (4), dan (5) PP 25/2024

[9] Pasal 83A ayat (6) jo. Pasal II PP 25/2024

[10] Pasal 83A ayat (7) PP 25/2024