Diam-diam Foto Orang Lain, Gimana Hukumnya?

Begini Risiko Hukum Jadi 'Pelakor'

Waktu yang Tepat Terbitkan Perppu dan Bagaimana Perppu Dicabut?

Terdakwa Wakili Dirinya Sendiri Jadi Advokat, Bisakah?

Si Pokrol

Life imprisonment is one of two variants of imprisonment in the <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Criminal Code</a>. Life imprisonment does not mean that the convict is imprisoned for a period of time equal to his/her age at the time the verdict was handed down, but life imprisonment means imprisonment for as long as the convict is still alive until he/she passes away. What is the legal basis?

Please read the review below for a further explanation.

The Definition of Life Imprisonment

If a migrant was born in Indonesia to parents who are Indonesian Citizens and then his/her parents changed their nationality, then the person concerned is still an Indonesian Citizen. So, what are the factors that cause migrants to lose their citizenship? And how to get it back, especially for children?

Please read the review below for a further explanation.

Can Overseas Migrants Lose their Citizenship?

If you wish to change your citizenship from an Indonesian Citizen (Warga Negara Indonesia/ &ldquo;WNI&rdquo;) to a Foreign Citizen (Warga Negara Asing/ &ldquo;WNA&rdquo;), then you should pay attention to the provisions for losing your citizenship of the Republic of Indonesia.

There are several requirements that must be fulfilled in order to submit an application for the loss of citizenship. What are the procedures? What documents are required?

Please read the review below for a further explanation.

How to Change Your Citizenship from Indonesian to Foreign Citizen

Apa itu VCS? Kami asumsikan VCS adalah singkatan dari video call sex. Pada dasarnya, konsumen VCS tidak dapat dijerat pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?r=0&amp;p=1&amp;q=uu%2044%202008&amp;rs=1847&amp;re=2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_44_2008">UU Pornografi</a>. Namun demikian, si penyedia jasa VCS masih dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi.

Di sisi lain, harus diingat bahwa dalam VCS adalah telah terjadi komunikasi dua arah antara konsumen dan penyedia jasa VCS. Dengan kata lain, yang mentransmisikan konten asusila bukan hanya penyedia jasa VCS, melainkan konsumennya juga, dengan penyedia jasa VCS sebagai penerimanya. Lantas apakah penyedia dan konsumen VCS berpotensi dipidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Untuk mendapatkan buku pendaftaran rujuk, maka suami-istri terkait dapat datang bersama-sama ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami-istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak/cerai dan surat keterangan lain yang diperlukan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;

Tata Cara Rujuk dalam Masa Iddah

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Badranaya Partnership

Tjoetiar Tandjung & Associates

Law Office Simanjuntak & Partners

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Mitra Klinik Hukum

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PBH Peradi

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Arti Pidana Penjara Seumur Hidup

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan

Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya

Nationality Status of Chinese Indonesian Born in Indonesia

Can You Be Imprisoned for Having Sexual Intercourse with Your Boyfriend/Girlfriend?

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Perlu diketahui bahwa terjemahan memiliki hak cipta tersendiri dan bukan termasuk plagiarisme. Namun demikian, sebelum Anda melakukan penerjemahan e-book atau novel, Anda perlu melakukan hal-hal agar tidak melanggar hak cipta. Apa saja hal yang harus dilakukan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Saham sebagai benda bergerak pada dasarnya dapat dihibahkan. Namun dalam melakukan hibah saham, lebih lanjut harus diperhatikan ketentuan dalam hukum perseroan tentang peralihan hak kepemilikan pada saham.

Dalam melakukan hibah saham, jika anggaran dasar PT mengatur pemindahan hak atas saham harus ada penawaran kepada pemegang saham lainnya, maka ketentuan ini berlaku juga untuk hibah.

Lantas, bagaimana syarat dan prosedur hibah saham?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Syarat dan Prosedur Hibah Saham

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

Menyadap WhatsApp Pacar, Termasuk Cybercrime? - Kristiani Virgi Kusuma Putri (Persada UB)

Pasal Buat Menjerat 'Perusak' Nama Baik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Anda Bisa Dapatkan Jawaban Segera

Arsip Jawaban Populer