Mau Buka Kafe? Ini Izin Usahanya

Biaya Urus Cerai

Diam-Diam istriku Nikah Lagi, Aku Kudu Piye?

Cinta Ditolak, Oknum Order Fiktif Bertindak

Si Pokrol

Karena Anda tidak menyebutkan secara spesifik pasal yang dimaksud, kami mengasumsikan Anda menanyakan bunyi Pasal 94 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> (&ldquo;UU Ketenagakerjaan&rdquo;) yang telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>. Frasa &ldquo;dalam hal&rdquo; pada pasal tersebut menunjukkan hitungan persentase minimal upah pokok berdasarkan komponen upahnya. Sehingga, secara hukum ketentuan ini wajib ditaati.

Namun sayangnya, tidak diatur sanksi jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan. Meski demikian, jika ketentuan besarnya upah pokok paling sedikit 75% tidak dipenuhi, hal ini akan berdampak pada perhitungan dalam rumus penentuan uang pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan lain-lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Persentase Upah Pokok Kurang dari 75%, Ini Akibat Hukumnya

PERSADA UB

Berpijak pada Pasal 63 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, jawaban dari pertanyaan Anda sudah sangat jelas bahwa yang diterapkan ialah aturan yang bersifat khusus (lex specialis), ketentuan a quo merupakan penerapan dari asas lex specialis derogat legi generali yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia.

Jika aturan pidana khusus berhadapan dengan aturan pidana umum dapat berakibat/menjadi kebalikan atau pengecualian dari sistem absorbsi, artinya hakim lalu terpaksa tidak memilih ancaman pidana pokok yang terberat tetapi justru memilih yang khusus yang pada kenyataannya ancaman pidananya lebih ringan dari aturan pidana yang umum.

Sederhananya, jika terjadi concursus idealis yang salah satunya merupakan aturan yang bersifat lex specialis, yang menjadi fokus bukan tentang pidana yang terberat, melainkan aturan khusus (lex specialis) tanpa melihat ancaman pidananya lebih berat atau lebih ringan jika dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum (lex generali).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pengecualian Sistem Absorbsi Pidana

<a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5795af61d7f68/node/lt51064da8e2877/peraturan-menteri-pertanian-no-114_permentan_pd.410_9_2014-tahun-2014-pemotongan-hewan-kurban" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban</a> (&ldquo;Permentan 114/2014&rdquo;) mengatur mengenai siapa yang berwenang menjadi penyembelih hewan kurban. Pengaturan itu tercantum di Pasal 24 Permentan 114/2014, yang berbunyi:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (&ldquo;RPH-R&rdquo;) harus dilakukan oleh juru sembelih halal.</li>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat:</li>
</ol>

<ol style="list-style-type:lower-alpha; margin-left:40px">
	<li style="text-align:justify">beragama Islam dan sudah akil baligh;</li>
	<li style="text-align:justify">memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan</li>
	<li style="text-align:justify">memahami tata cara penyembelihan secara syar&rsquo;i.</li>
</ol>

Dari Pasal 24 Permentan 114/2014 di atas dapat kita pahami, bahwa secara eksplisit memang peraturan menteri ini didasari oleh hukum Islam. Sehingga syarat sah sembelihan hewan kurban di RPH-R maupun di luar RPH-R harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

Kriteria-kriteria bagi penyembelih hewan kurban sifatnya kumulatif, sehingga tidak dapat dipisahkan antara syarat satu dengan syarat lainnya. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Sah Sembelihan Hewan Kurban

Ditinjau dari hukum pidana, perbuatan merusak tembok rumah tetangga, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat dijerat hukum, jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tertentu.

Apa saja pasal yang dapat dikenakan? Lalu, bagaimana ancaman pidananya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Merusak Tembok Rumah Orang Lain

Seleb Jurist

Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</a>.

Meski demikian, harus diakui, MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan putusannya, akan tetapi MK berkepentingan untuk melihat putusannya dihormati dan dipatuhi.

Untuk itu disarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (&ldquo;DPR&rdquo;) dan pemerintah memikirkan kembali bagaimana politik hukum ke depan supaya putusan MK dapat diimplementasikan dan diberikan sanksi bagi addressat putusan yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana?

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

DSLC

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Karna Partnership

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Kantor Advokat Andrian Febrianto

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

PAHAM Indonesia

Legal 1O1

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PBH Peradi

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga

Ini Bedanya Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan

Sanksi Hukum bagi Pengusaha yang Tak Memberikan Slip Gaji

Aturan Tentang Masa Jabatan Ketua RT

Seputar Visum: Syarat, Prosedur, dan Biayanya

Hukumnya Melakukan Prank Ojol Saat Memesan Makanan

Biaya, Prosedur, dan Syarat Membuat SKCK Terbaru

Meminjamkan Uang yang Ternyata untuk Judi, Bisakah Melapor Penipuan?

Kasus yang Anda tanyakan berkaitan erat dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, khususnya asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme. Dalam hal PT A hendak mengubah perjanjian tapi tidak ingin melakukan adendum dan menganggap perjanjian sebelumnya tidak pernah ada, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh PT A dan PT B adalah membuat perjanjian baru.

Namun sebelum membuat perjanjian baru, guna mengakomodir kepentingan PT A dan sebagai perwujudan asas iktikad baik, PT A harus mengomunikasikan dan mengusulkan perjanjian baru ke PT B terlebih dahulu, sekaligus mencabut keberlakuan perjanjian sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

Untuk dapat bercerai resmi secara hukum, salah satu pihak atau kuasanya dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Sebagai bukti perceraian atau hubungan perkawinan telah putus secara hukum, kedua belah pihak memperoleh surat cerai atau istilah hukumnya yaitu akta cerai. Bagaimana cara mengurus akta cerai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Mengurus Surat Cerai

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan go public dan siapa pihak yang dapat melakukan go public berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang penelusuran kami, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi dapat melakukan Initial Public Offering (&ldquo;IPO&rdquo;) atau penawaran umum perdana atau yang sering disebut pula dengan go public.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya

Somasi (somatie atau legal notice) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya

Lakukan Ini Jika Laporan Perkaramu Dicuekin Polisi

YouTube Live Klinik : Mengungkap Motif 456 Orang Nekat Taruhan Nyawa di Ajang Squid Game (Part 1)

#BeginiHukumnya - Driver Beda Sama Di Aplikasi?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Data

berita

Klinik

Events

Jurnal

Produk

Anda Bisa Dapatkan Jawaban Segera

Arsip Jawaban Populer

Mitra Prosolution

Tips Hukum

Video Klinik

Layanan Kami

Hukumonline

Grup

Sertifikat

Login