Nikah Siri Diam-Diam, Sahkah?

Beli Tiket Konser Tak Dapat Kursi, Lakukan Ini

Ogah Lapor SPT, Adakah Sanksinya? 

Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Ide bisnis yang diwujudkan dalam bentuk nyata dapat dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual apabila memenuhi standar sebagai Ciptaan, Paten, Desain Industri, atau Merek. 

Namun, bagaimana penjelasan masing-masing standar tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?

Si Pokrol

Singkatnya jika ditanya pengangkatan hakim agung oleh siapa? Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan yang mengajukan calon hakim agung ke DPR adalah tugas Komisi Yudisial (KY) yang mana dilakukan oleh Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat. Lalu, apa syarat menjadi hakim agung?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Menjadi Hakim Agung dan Proses Pengangkatannya

Karamoy Nelson & Associates

Sama-sama dalam kondisi debitur memiliki utang kepada kreditur, namun terdapat perbedaan kepailitan dan wanprestasi. Kepailitan merupakan sita umum semua kekayaan debitur yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang. Sementara wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atas dasar suatu perikatan antara debitur dan kreditur. Selain itu, apa saja perbedaan antara kepailitan dan wanprestasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

5 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi

Any employer who employs Foreign Workers (Tenaga Kerja Asing/ &ldquo;TKA&rdquo;) for temporary work needs to have a Foreign Workers Recruitment Plan (&ldquo;Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing/ &ldquo;RPTKA&rdquo;) which is validated by the Central Government.

What are the requirements for RPTKA validation? Are there any other requirements besides RPTKA ownership?

Please read the review below for a further explanation.

&nbsp;

Requirements and Procedures to Employ Temporary Foreign Workers

Tunjangan Hari Raya atau THR adalah hak pekerja/buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Lantas, bagaimana aturan perhitungan THR bagi pekerja/buruh?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Aturan Perhitungan THR bagi Karyawan

A&CO Law Office

ILUMNI FH UNPAR

Warganegara & Partners 

MT Partnership

Tamba & Kumara Law Offices

Arsjad Yusuf and Partners

LAPS SJK

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Badranaya Partnership

Tjoetiar Tandjung & Associates 

Law Office Simanjuntak & Partners 

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners 

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB 

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) 

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

Jakarta Advokasi Zeta (JAZ)

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Assegaf Hamzah & Partners

ADCO Law

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?

Criminal Penalty for Foreigners Working Illegally in Indonesia

Terms of Transaction via Foreign Exchange Account in Indonesia

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pada dasarnya, perceraian tanpa pengacara dapat dilakukan. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi advokat atau pengacara karena awam soal hukum serta belum mengetahui prosedur persidangan.

Dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bagaimana prosedur pengajuan gugatan tersebut?

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

#BeginiHukumnya - Mencuri Wi-Fi Bisa Dipidana! Ini Hukumannya

Skill Khusus yang Harus Dipunyai Lulusan S.H.

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Anda Bisa Dapatkan Jawaban Segera

Arsip Jawaban Populer

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!