Ada Sertifikat Tanah Ganda, Lakukan Langkah Ini

7 Jenis Aliran Hukum dalam Rechtsvinding

Lalai yang Merugikan Orang Lain, Bisakah Dipidana?

Bikin Polisi Tidur Jangan 'Ngasal'! Ikuti Standar Ukuran Ini

Si Pokrol

PKWT yang tidak memenuhi ketentuan pekerjaan tertentu, termasuk apabila diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, demi hukum berubah jadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;), atau yang biasa dikenal dengan pekerja tetap.

Apabila hubungan kerja pekerja kontrak (PKWT) berakhir, pengusaha kini wajib memberikan uang kompensasi sesuai hitungan masa kerja. Selain kompensasi, apakah pekerja kontrak yang resign dapat pesangon?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?

Mogok kerja (strike) adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Sedangkan penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan. Keduanya dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan kedua belah pihak. Namun, dalam menjalankan strike maupun lock out terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pekerja/serikat pekerja dan pengusaha/instansi. Apa saja persyaratan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenali Aturan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

Untuk mengetahui persyaratan usaha apa saja yang diperlukan untuk PT A agar dapat menjalankan kegiatan usahanya yaitu perdagangan batu kapur, Anda perlu mengetahui tingkat risiko usaha yang bersangkutan terlebih dahulu. Sebab, di Indonesia saat ini berlaku perizinan berusaha berbasis risiko.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Usaha dan Kode KBLI Perdagangan Batu Kapur

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Seseorang yang membuat akun palsu di media sosial dengan menggunakan foto artis atau selebgram dapat dipidana karena melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. 51 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Hukum Membuat Akun Palsu dan Menggunakan Foto Artis

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners

Perbedaan utama antara unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan antara Pasal 3 dan Pasal 4 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU TPPU</a> adalah terletak pada sikap batin dan tujuan yang hendak dicapai yakni.

Dalam Pasal 3 UU TPPU, menunjukkan adanya mens rea untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 4 UU TPPU unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (actus reus) pencucian uang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

PAHAM Indonesia

Legal 1O1

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PBH Peradi

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya

Koruptor Kabur ke Luar Negeri, Ini Langkah yang Bisa Ditempuh

Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Dalam hal terdapat sertifikat ganda atas tanah, maka bukti yang kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Adapun, langkah hukum yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan hak-hak Anda antara lain melakukan penyelesaian sengketa melalui Kantor Pertanahan, mengajukan gugatan pembatalan sertifikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan membuat laporan kepolisian apabila ada dugaan pemalsuan sertifikat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya

Saat ini metode pembayaran menggunakan pay later diminati oleh masyarakat karena menawarkan kemudahan, ragam diskon bahkan cashback yang menggiurkan. Namun, penggunaan pay later yang diakses secara online ini memiliki risiko pembajakan akun sebagaimana Anda alami. Apa jerat hukum bagi hacker akun pay later dan langkah hukum apa yang sebaiknya Anda tempuh?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Akun Pay Later Anda Di-Hack? Lakukan Langkah Ini

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)

Anda Bisa Dapatkan Jawaban Segera

Arsip Jawaban Populer