Beda Laporan dan Aduan Pidana

'Azab' Hukum Sebar Spoiler Cuplikan Film

Partner in Crime dalam KUHP

Benarkah SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi?

PBH Peradi

Pasal 148 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009">Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</a> memberikan pengaturan secara khusus bagi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda namun tidak dapat membayar denda tersebut, yaitu penjatuhan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

Jika Terpidana Narkotika Tak Mampu Bayar Denda

Si Pokrol

Lazimnya, hubungan kontraktual diawali dengan tahap pra-kontrak. Pada fase ini, para pihak saling bernegosiasi dan berusaha menyamakan semua perbedaan yang ada. Sehingga, pada tahap penutupan kontrak, para pihak dianggap telah memahami semua klausul yang tertera dalam kontrak.

Meski demikian, perbedaan penafsiran seringkali masih muncul, terutama pada tahap pelaksanaan kontrak. Perbedaan penafsiran inilah yang mengantarkan hubungan kontraktual pada sengketa kontrak.

Lantas, upaya hukum apa yang bisa dilakukan para pihak jika terjadi sengketa kontrak akibat adanya perbedaan penafsiran perjanjian? Lalu, bagaimana cara melakukan penafsiran perjanjian menurut hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Menafsirkan Perjanjian Menurut KUH Perdata

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">Kompilasi Hukum Islam</a> (&ldquo;KHI&rdquo;) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Karena nikah siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak ada akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa Anda dan suami Anda telah menikah dan sah secara agama.

Lalu, apa upaya hukum yang bisa dilakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Adakah Surat Bukti untuk Nikah Siri?

Somasi (somatie atau legal notice) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya

Konsumen yang dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a> (&ldquo;UU Perlindungan Konsumen&rdquo;) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kasus Anda, karena Anda merupakan pemilik toko yang membeli barang untuk dijual kembali, Anda bukan konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

Meski demikian, terdapat aturan hukum lain yang melindungi hak-hak Anda selaku pembeli, yakni menggunakan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?

Nia Mahesa & Co.

Karna Partnership

PERSADA UB

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

PAHAM Indonesia

Legal 1O1

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Pasangan Nikah Siri Punya KK, Bisakah?

Karyawan Tetap Digaji Harian, Bolehkah?

Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Swasta

Karyawan Kontrak Diminta Resign dan Ikut Rekrutmen Baru, Bolehkah?

Menyuruh Karyawan Bawa Alat Kerja Sendiri, Bolehkah?

Identitas Anak Korban Tindak Pidana Wajib Dirahasiakan, Ini Sanksi Jika Dilanggar

Waralaba Gagal, Bolehkah Pemberi Waralaba Mengakhiri Bisnis Sepihak?

Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa bank syariah adalah juga sebuah lembaga bisnis, dan tentu saja memiliki orientasi untuk mendapatkan profit.&nbsp; Meski demikian, dalam kasus yang Anda hadapi, sebaiknya Anda melakukan langkah-langkah berikut ini untuk menyelesaikan sengketa dengan bank, dengan tujuan dapat membantu meringankan beban bayaran: 

<ol>
	<li style="text-align:justify">Mencermati ulang isi kontrak;</li>
	<li style="text-align:justify">Meminta penjelasan atau konsultasi ke bank;</li>
	<li style="text-align:justify">Membuat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan</li>
	<li style="text-align:justify">Memohon pendampingan hukum. </li>
</ol>

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan Anda akan mendapatkan keringanan beban bayaran dan keadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika pinjaman online atau kerap disebut pinjol menjadi salah satu alternatif solusi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau bahkan sekedar sebagai pelengkap gaya hidup modern. Dengan menjamurnya penyelenggara pinjol di kalangan masyarakat, bagaimana cara memilih pinjol yang aman, legal, dan berizin? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tips Aman Agar Tak Terjebak Pinjol Abal-Abal

Dari kronologis yang Anda ceritakan, Anda beserta ahli waris lainnya (jika ada) dapat mengurus pendaftaran dan sertifikat hak atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</a>.

Untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, yang harus dilakukan adalah datang ke Kantor Pertanahan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Apa saja dokumen-dokumen yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Langkah-Langkah Mengurus Sertifikat Tanah Warisan

Tak Semua Kasus Pertanahan Harus Diselesaikan di Jalur Peradilan

#JajakPendapat - UU Cipta Kerja: Sahkan Dahulu, Debat Kemudian (ft. Rizky Argama)

KDRT Psikis itu Nyata dan Banyak yang Tak Sadar

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Data

berita

Klinik

Events

Jurnal

Produk

Anda Bisa Dapatkan Jawaban Segera

Arsip Jawaban Populer

Mitra Prosolution

Tips Hukum

Video Klinik

Layanan Kami

Hukumonline

Grup

Sertifikat

Login