DPR Desak Perusahaan Pembakar Hutan Disanksi Pidana dan HGU Dicabut
Proses penegakan hukum terhadap korporasi terindikasi membakar hutan dan lahan tidak boleh berhenti ...
Koalisi Reset Kehutanan Soroti Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Izin Karhutla
Proses hukum yang tidak diiringi dengan pemulihan lingkungan akan menjadi catatan merah dalam sistem...
Konsekuensi Jika Tidak Melakukan Penyesuaian KBLI 2025
Implementasi KBLI 2025 pada dasarnya tidak mewajibkan seluruh perusahaan untuk segera mengubah akta ...
Revisi Permen Pertegas Kewajiban Peralihan PBPH ke Multi Usaha Kehutanan
Kementerian Kehutanan tengah menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 T...
Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi Pestisida
Pelaku usaha yang akan melakukan usaha produksi pestisida dapat menggunakan kode KBLI turunan dari K...
Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
Suatu badan usaha yang menjalankan usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik harus memiliki perizi...
Perizinan Berusaha untuk Katering
Perlu usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pada dasarnya wajib memiliki perizinan berusaha ("PB"...
Kriteria Perizinan Berusaha Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar
Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha ("PB"). Untuk mendapa...














