Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

PERTANYAAN

Untuk membuka pelatihan bagi karyawan dalam pengembangan diri, pelaku usaha membutuhkan izin apa?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang pertama kali dipublikasikan pada 7 Mei 2024.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Kode KBLI untuk Usaha Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

    Berdasarkan Lampiran Peraturan BPS 2/2020, pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha pelatihan kerja berupa pengembangan diri dapat menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 78429 (hal. 662).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kode KBLI 78429 mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

    Sebagai informasi, kode KBLI:

    1. 78421 ditujukan untuk pelatihan kerja teknik swasta;
    2. 78422 ditujukan untuk pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi swasta;
    3. 78423 ditujukan untuk pelatihan kerja industri kreatif swasta;
    4. 78424 ditujukan untuk pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta;
    5. 78425 ditujukan untuk pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta;
    6. 78426 ditujukan untuk pelatihan kerja pekerjaan domestik swasta;
    7. 78427 ditujukan untuk pelatihan kerja pertanian dan perikanan swasta.

    Perizinan Berusaha untuk Usaha Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

    Berdasarkan Lampiran I.R. – Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan PP 28/2025, disebutkan bahwa Kode KBLI 78429 termasuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan sertifikat standar yang terverifikasi.[1] Selain itu, kegiatan usaha ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar.

    Sertifikat standar merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[2]

    Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.[3]

    Terhadap pernyataan tersebut, kemudian OSS akan menerbitkan sertifikat standar yang belum tersertifikasi dan akan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.[4]

    Adapun berdasarkan Lampiran Permenaker 14/2025 (hal. 38) ketentuan persyaratan yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan kode KBLI 78429, antara lain:

    1. surat permohonan;
    2. pas foto penanggung jawab PJK3;
    3. berita acara pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan setempat diketahui oleh pimpinan unit;
    4. profil perusahaan;
    5. struktur organisasi dan uraian tugasnya;
    6. daftar dan foto dokumentasi sarana dan prasarana PJK3;
    7. surat pernyataan sebagai tenaga ahli dan tenaga teknis yang menyatakan bekerja penuh di perusahaan;
    8. sertifikat ahli K3 sesuai bidang jasa dan khusus untuk bidang kesehatan kerja sertifikat dokter hiperkes;
    9. sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
    10. sertifikat Training of Trainer (TOT) sesuai bidangnya;
    11. Nomor Pokok Wajib Pajak dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterangan status valid;
    12. dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) online;
    13. KTP dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga teknis;
    14. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) tenaga ahli yang masih berlaku;
    15. Standar Operasional Prosedur (“SOP”) pembinaan; dan
    16. SOP keberlangsungan usaha.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Poduk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
    3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    KBLI 78429, yang diakses pada Jumat, 28 November 2025 pukul 15.01 WIB.

    [1] Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

    [2] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025

    [3] Pasal 132 ayat (3) PP 28/2025

    [4] Pasal 132 ayat (4) dan (5) PP 28/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000