Bisnis
Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

PERTANYAAN
Untuk membuka pelatihan bagi karyawan dalam pengembangan diri, pelaku usaha membutuhkan izin apa?



Untuk membuka pelatihan bagi karyawan dalam pengembangan diri, pelaku usaha membutuhkan izin apa?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang pertama kali dipublikasikan pada 7 Mei 2024.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Berdasarkan Lampiran Peraturan BPS 2/2020, pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha pelatihan kerja berupa pengembangan diri dapat menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 78429 (hal. 662).
Kode KBLI 78429 mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.
Sebagai informasi, kode KBLI:
Berdasarkan Lampiran I.R. – Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan PP 28/2025, disebutkan bahwa Kode KBLI 78429 termasuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan sertifikat standar yang terverifikasi.[1] Selain itu, kegiatan usaha ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar.
Sertifikat standar merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[2]
Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.[3]
Terhadap pernyataan tersebut, kemudian OSS akan menerbitkan sertifikat standar yang belum tersertifikasi dan akan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.[4]
Adapun berdasarkan Lampiran Permenaker 14/2025 (hal. 38) ketentuan persyaratan yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan kode KBLI 78429, antara lain:
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
KBLI 78429, yang diakses pada Jumat, 28 November 2025 pukul 15.01 WIB.
[1] Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)
[2] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025
[3] Pasal 132 ayat (3) PP 28/2025
[4] Pasal 132 ayat (4) dan (5) PP 28/2025