Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, perlu diketahui bahwa di dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu pada tahun 2026, tidak mengenal istilah selingkuh, melainkan perzinaan sebagai salah satu tindak pidana atau delik aduan.
Dalam KUHP, perzinaan baru dianggap terjadi jika dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan yang sah. Sementara, dalam UU 1/2023 perzinaan dapat pula dikenakan terhadap pelaku yang telah terikat perkawinan maupun yang belum. Berikut ketentuannya:
Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan zina adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (hal. 209).
Sementara, yang dimaksud dengang “bukan suami atau istrinya” dalam Pasal 411 UU 1/2023 di atas termasuk juga laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.[3]
Adapun, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan membahas mengenai perselingkuhan atau perzinaan yang terjadi antara pasangan yang telah menikah dengan pihak lain yang bukan suami atau istrinya.
Baca juga: Kepergok Selingkuh, Bisakah Dipidana?
Kami asumsikan bahwa “perantara perzinaan” yang Anda maksud adalah orang yang menganjurkan atau membujuk laki-laki/perempuan yang sudah menikah untuk melakukan perselingkuhan atau perzinaan dan bukan atas dasar kemauan mereka sendiri.
Artinya, orang yang menjadi perantara tersebut, sebelumnya memiliki inisiatif awal dan kapasitas intelektual sebagai dalang atau mannus domino[4] yang dengan sengaja mendorong terjadinya perzinaan antara pasangan yang sudah menikah dengan pihak lain yang bukan suami atau istrinya.
Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perantara ini yaitu:
Sederhananya, Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 KUHP dan Pasal 55 ayat (2) KUHP di atas mengatur mengenai pembujuk atau penganjur yang disebut juga sebagai uitlokken.[5]
Menjawab pertanyaan Anda bisakah seseorang yang menjadi perantara perzinaan dipidana, menurut hemat kami, orang yang menjadi perantara perzinaan tersebut harus telah memenuhi unsur-unsur sebagai penganjur sebagaimana disyaratkan di atas.
Selain itu, patut untuk diperhatikan bahwa orang yang menjadi perantara perzinaan tersebut juga harus merupakan pihak yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah untuk melakukan tindak pidana zina,[6] baik melalui pemberian kesempatan, daya-upaya, maupun keterangan sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai penganjur atau uitlokken yang dapat dipidana.
Bahkan, apabila pasangan yang dianjurkan dan didorong untuk berzina ternyata tidak melakukan percobaan zina atau sama sekali tidak berzina, maka orang yang menganjurkan perzinaan tersebut tetap dapat dipidana berdasarkan Pasal 163 bis KUHP atau Pasal 248 UU 1/2023, sebagai berikut:
Oleh karena itu, orang yang dengan sengaja menjadi perantara, membujuk, mendorong serta mempengaruhi istri Anda untuk berselingkuh dan berzina dengan yang bukan merupakan suami/istri yang sah, dapat dipidana berdasarkan ketentuan di atas.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami atas pertanyaan tersebut, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Referensi:
- Djefriye Thon. Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001. Jurnal Lex Privatum, Volume IV Nomor 7, 2016;
- Hariyanto, Lalu Parman, dan Ufran. Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP. Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12, 2021;
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Cetakan ke-6. Bogor: Politeia, 1995.
[2] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[3] Pasal 411 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[4] Djefriye Thon. Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001. Jurnal Lex Privatum, Volume IV Nomor 7, 2016, hal. 30.
[5] Hariyanto, Lalu Parman, dan Ufran. Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP. Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12, 2021, hal. 2389.
[6] Hariyanto, Lalu Parman, dan Ufran. Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP. Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12, 2021, hal. 2389.
[8] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023