Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jika Suami Selingkuh dan Ingin Menceraikan Istri yang Sedang Hamil yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 11 Februari 2021, dan pertama kali dimutakhirkan pada 15 Mei 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Suami selingkuh dapat dijerat pidana atas pengaduan dari istri sah jika perselingkuhan itu telah mengarah ke perbuatan berhubungan badan (zina), sebagaimana diatur Pasal 411 UU 1/2023.
Atas perbuatan zina yang dilakukan itu dapat menjadi salah satu alasan perceraian. Selain itu, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[1]
Talak dalam Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[2]
Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam menyatakan bahwa asal hukum talak itu adalah haram (dilarang), namun karena ‘illat-nya (sebab), maka hukum talak itu menjadi halal, atau mubah atau kebolehan. Suami baru boleh menjatuhkan talak apabila terdapat sebab yang menghalalkannya. Dalam hal ini, talak merupakan taraf terakhir dalam penyelesaian ketidakserasian dalam rumah tangga (hal. 100).
Selain itu, perceraian baik yang dilakukan melalui talak maupun gugat cerai tidak dapat dilakukan sembarangan, tapi hanya dapat dilakukan jika memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan hukum, sebagai berikut:[3]
- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- suami melanggar taklik talak;
- peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Kemudian, talak dapat dikatakan sah secara hukum jika suami mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.[4]
Dengan demikian, menanggapi pernyataan Anda soal suami selingkuh yang sudah menjatuhkan talak secara lisan tersebut, talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama saja dan belum sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum dan masih sah tercatat sebagai suami-istri.
UU Perkawinan beserta perubahannya, PP 9/1975, KHI, maupun hadits tidak mengatur larangan menceraikan istri saat sedang hamil. Namun demikian, kami tetap menyarankan kepada si istri untuk menyelesaikan permasalahan in secara damai dengan si suami, terlebih karena saat ini dalam kondisi hamil.
Menjawab bolehkah aborsi dilakukan, kami sampaikan bahwa pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi.[5] Namun, larangan ini dikecualikan dengan kriteria yang diperbolehkan aborsi hanya dapat dilakukan:[6]
- oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri; dan
- dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.
Dengan demikian, berdasarkan kriteria tersebut, sudah jelas bahwa si istri tidak boleh melakukan aborsi
Menjawab pertanyaan Anda, kami sarankan agar si suami dan istri yang dimaksud mempertimbangkan opsi perceraian sebagai jalan terakhir. Sebelum memutuskan bercerai, ada baiknya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Komunikasikan dua arah, dari hati ke hati.
Selanjutnya, jika Anda membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yang profesional di bidangnya, ada baiknya pihak suami dan istri menemui konselor perkawinan (“marriage counselor”) untuk mencari jalan keluar terbaik.
Demikian jawaban dari kami terkait kasus talak suami selingkuh dan pertanyaan soal aborsi yang diajukan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Referensi:
Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.
[3] Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 PP 1975, dan Pasal 116 KHI
[6] Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan
