Jenjang Kepangkatan, Gelar, dan Syarat Menjadi Diplomat

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan profesi diplomat serta apa persyaratan umumnya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

18 Nov, 2024

Gugatan Kelompok atau Class Action: Syarat dan Prosedurnya

24 Agt, 2022

Syarat Menjadi Advokat bagi Penyandang Disabilitas

23 Agt, 2022

Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya

11 Agt, 2022

Perlu Anda ketahui bahwa salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat. Adapun diplomasi sendiri menurut Sumaryo Suryokusumo adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ lainnya.[1] Diplomasi terdiri atas teknik dan prosedur pelaksanaan hubungan antar negara.[2]

Adapun secara yuridis jabatan fungsional diplomat atau diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia.[3]

Fungsi Diplomat

Diplomat memiliki fungsi utama untuk:

1. mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi dunia dan forum internasional;
2. melakukan advokasi guna mempengaruhi para pengambil keputusan di negara penerima;
3. terhadap diplomat lainnya untuk menjalin pendekatan, agar tercipta peningkatan hubungan baik antara negara penerima dan negara pengirim.[4]

Fungsi lain dari seorang diplomat dapat Anda baca selengkapnya dalam Pasal 3 VCLT 1961.

Klasifikasi Kepangkatan dan Gelar Diplomat

Pasal 14 VCLT 1961 secara tegas menentukan bahwa kepala perwakilan diplomatik dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu:

1. Para duta besar atau nunsius yang diakreditasikan kepada kepala negara, dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya;
2. Para utusan, duta, dan internuncios yang diakreditasikan pada kepala negara;
3. Para kuasa usaha atau charge d’affaires yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri.

Praktik di Indonesia, berdasarkan Penjelasan Pasal 37 UU 37/1999, jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik yang berlaku adalah:

1. Duta Besar;
2. Minister;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris Pertama;
6. Sekretaris Kedua;
7. Sekretaris Ketiga;
8. Atase.

Kemudian, berdasarkan Pasal 8 UU 37/1999, menteri atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah non-departemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut. Artinya, Menteri Luar Negeri dapat mengangkat pejabat dari departemen dan lembaga lain untuk melaksanakan tugas seperti atase-atase tersebut di atas.[5]

Baca juga: Beda Hak Keistimewaan Pejabat Diplomatik dan Konsuler

Persyaratan Umum Pelamar Jabatan Fungsional Diplomat

Untuk mengangkat diplomat, pada dasarnya dilakukan melalui 3 jenis, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi.[6] Jika Anda ingin mendaftar diplomat dari awal, dapat melalui mekanisme pengangkatan pertama dari calon PNS.[7]

Berdasarkan persyaratan yang lami lansir dari laman E-Recruitment Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berikut adalah persyaratan umum pelamar jabatan fungsional diplomat:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD NRI 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (anggota Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk di negara/wilayah yang rawan secara politik, ekonomi maupun keamanan;
10. Bersedia mengabdi pada Kementerian Luar Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS.

Adapun syarat menjadi diplomat secara spesifik melalui pengangkatan pertama atau dari calon PNS adalah:[8]

1. berstatus PNS
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani
4. mempunyai ijazah S1 pada bidang studi ilmu hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu media dan komunikasi, ilmu administrasi negara, sosiologi, ilmu budaya/sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri;
5. mengikuti dan lulus sekolah dinas luar negeri;
6. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk pengangkatan pertama; dan
7. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat
3. Vienna Convention on Diplomatik Relations 1961.

Referensi:

1. Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Bandung: Offset Angkasa, 1986;
2. Syahmin, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008;
3. E-Recruitment Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada Senin, 1 Agustus 2022, pukul 15.23 WIB;
4. KBBI Nunsius yang diakses pada Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 13.45 WIB.

---

[1] Syahmin, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 6.

[2] Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Bandung: Offset Angkasa, 1986, hal. 14.

[3] Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat (“Permenlu 16/2019”)

[4] Syahmin, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 7.

[5] Syahmin, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 56.

[6] Pasal 56 Permenlu 16/2019

[7] Pasal 58 ayat (1) Permenlu 16/2019

[8] Pasal 59 ayat (1) Permenlu 16/2019