Terima kasih untuk pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Mei 2013.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mengenai definisi dari perbudakan sebagaimana Anda tanyakan, dapat ditemukan pada Penjelasan Umum UU TPPO, sebagai berikut:
Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.
Berkaitan dengan perbudakan, pada dasarnya UUD 1945 sudah mengatur bahwa hak untuk tidak diperbudak merupakan hak asasi manusia (“HAM”) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Hal yang serupa juga diatur pada ketentuan Pasal 4 UU HAM:
Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Adapun yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat. Sedangkan “siapapun” adalah negara, pemerintah, dan/atau anggota masyarakat.[1]
Selain itu, dalam Pasal 20 UU HAM, diatur bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.
Adapun perbudakan juga termasuk pada pelanggaran HAM berat, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU HAM.
Baca juga: Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM
Sebagai informasi, perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.[2] Selain itu, perbudakan juga merupakan salah satu bentuk eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.[3]
Baca juga: Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mengingat perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, pelaku perbudakan dapat dijerat dengan Pasal VII angka 40 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 455 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[4] yang berbunyi:
- Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[5]
- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.
Selain itu, pelaku perbudakan juga dapat dipidana dengan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 599 huruf b UU 1/2023, sebagai berikut:
Dipidana karena tindak pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:
- perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya mengenai majikan tidak membayar upah, menurut hemat kami, dalam perspektif HAM, tidak dibayarkannya upah secara sengaja dan sistematis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kerja paksa atau perbudakan modern, yang dilarang oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan kasus majikan tidak membayar upah karyawannya, menurut Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88A ayat (1) s.d. (3) UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Lalu, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
Bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban membayar upah, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[6] yaitu sebesar Rp200 juta.[7]
Sebagai informasi tambahan, jika yang terlibat pekerjaan adalah anak, pada dasarnya siapapun dilarang untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk,[8] salah satunya segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.[9] Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[10] yaitu sebesar Rp200 juta.[11]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[3] Pasal 1 angka 1 dan 7 UU TPPO
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023
[7] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[8] Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[9] Pasal 74 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan
[10] Pasal 183 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026
[11] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023