Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jerat Hukum Bagi Pihak yang Menghalang-halangi Kegiatan Keagamaan yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 13 Desember 2016.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, hak beribadah dan beragama dijamin oleh konstitusi, yaitu pada Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:
- Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Kata “setiap orang” pada pasal di atas menandakan bahwa konstitusi menjamin siapa pun berhak secara bebas untuk memilih dan meyakini agama dan menjalankan kegiatan agamanya sesuai apa yang ia yakini, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal daerah, dan status sosial.[1]
Menurut Muwaffiq Jufri dalam jurnal yang berjudul Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit (hal. 401), merujuk pada pasal yang disebutkan di atas, kebebasan beragama berada pada tempat yang sejajar dengan hak kebebasan berpikir dan menyatakan pikirannya (pendapat). Hal ini menandakan bahwa hak memilih agama dan menjalankan ritualnya merupakan hak yang paling mendasar bagi manusia sebagai hasil dari kinerja akal dalam menentukan dan meyakini agama yang dianut.
Selain itu, terdapat juga ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
Sebagai informasi, terkair kebebasan beragama ini juga diatur dalam ketentuan UU HAM. Pada Pasal 4 UU HAM disebutkan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun atau non-derogable rights.
Baca juga: Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights
Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 22 UU HAM, diatur lebih lanjut mengenai kebebasan beragama, yaitu:
- Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Negara menjadi kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Adapun yang dimaksud hak bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.[2]
Dapat disimpulkan bahwa hak beragama ini merupakan hak yang dimiliki orang tanpa terkecuali serta hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun atau non-derogable rights.
Baca juga: Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia
Lantas, apa hukumnya jika menghalang-halangi kegiatan keagamaan?
Perlu diketahui sebelumnya, sepanjang penelusuran kami, tindakan menghalang-halangi kegiatan keagamaan bahkan sampai melakukan kekerasan dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU HAM, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golong, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Padahal, Pasal 3 ayat (3) UU HAM secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Namun, berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku yang merintangi kegiatan keagamaan, kami akan merujuk pada Pasal 175 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 303 ayat (2) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:
Pasal 175 KUHP | Pasal 303 ayat (2) UU 1/2023 |
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. | Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta.[4] |
Mengenai Pasal 175 KUHP, R. Soesilo pada bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 148), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan merintangi adalah mengalang-halangi sehingga tidak jadi berlangsung. Dalam pasal ini yang dirintangi adalah 3 hal, sebagai berikut:
- pertemuan umum agama, yaitu semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebakaran agama;
- upacara agama, yaitu kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, masjid atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu; atau
- upacara penguburan mayat, yaitu baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, baik waktu sedang berada diperjalanan ke kubur, maupun di makam tempat mengubur.
Berkenaan pertemuan umum agama, terdapat syarat bahwa pertemuan tersebut tidak dilarang oleh negara.
Sedangkan, Penjelasan Pasal 303 UU 1/2023 menerangkan bahwa pertemuan keagamaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan merintangi kegiatan keagamaan seperti retret pelajar Kristen yang dibarengi dengan kekerasan dapat dijerat dengan pasal di atas. Hal ini karena menurut hemat kami, retret pelajar Kristen yang Anda tanyakan merupakan kegiatan keagamaan atau perempuan umum agama.
Kemudian, dalam pertanyaan Anda juga menyebut terjadi perusakan secara beramai-ramai yang dilakukan terhadap rumah singgah kegiatan retret tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaku juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 262 UU 1/2023 tentang KUHP baru, yang berbunyi:
Pasal 170 KUHP | Pasal 262 UU 1/2023 |
- Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- Yang bersalah diancam:
- Dengan pidana penjara paling alam 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- Pasal 89 tidak diterapkan.
| - Setiap orang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[5]
- Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[6]
- Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
|
Mengenai penjelasan terhadap pasal di atas, dapat anda temukan pada artikel berikut Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
- Muwaffiq Jufri. Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, 2017;
- R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
[1] Muwaffiq Jufri. Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, 2017, hal. 400
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
