Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP

PERTANYAAN

Apa hukuman untuk seseorang yang menggunakan nama palsu?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Februari 2014, kemudian dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 27 Oktober 2022, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 28 Agustus 2025.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam UU PDP

23 Sep, 2026

Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini

20 Jan, 2026

Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen

15 Jan, 2024

Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat

15 Jan, 2024

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hukum Memakai Nama Palsu Menurut KUHP

Sebelum menjelaskan mengenai hukum pemalsuan nama, Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pemalsuan identitas. Secara umum pemalsuan identitas adalah tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar orang atau badan yang dipalsukannya.

Perbuatan pemalsuan nama dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[1]

Apabila pemalsuan nama dilakukan supaya orang menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, maka pelaku dapat dijerat berdasarkan tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 UU 1/2023. Secara historis, ketentuan ini pernah diatur di dalam Pasal 378 KUHP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berikut ini bunyi pasalnya.

Pasal 378 KUHP Lama

Pasal 492 UU 1/2023

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[2]

Menurut Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023, perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Masih dari penjelasan pasal yang sama, ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Baca juga: Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Lain halnya jika pemalsuan identitas tersebut dituangkan pada sebuah akta autentik. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 392 UU 1/2023 yang sebelumnya diatur dalam Pasal 264 KUHP lama, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 8 tahun.

Kemudian, bila pelaku dengan sengaja memakai surat atau akta autentik yang telah dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu serta jika menimbulkan kerugian diancam pula dengan pidana yang sama.[3]

Baca juga: Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen

Lebih lanjut, jika pemalsuan nama yang dilakukan dalam rangka untuk memalsukan paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat izin orang asing masuk ke Indonesia, maka pelaku berpotensi dijerat Pasal 398 UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 37 UU 1/2026, yang sebelumnya pernah juga diatur dalam Pasal 270 KUHP lama, sebagai berikut:

Pasal 270 KUHP Lama

Pasal 398 UU 1/2023

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

(1) Setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta,[4] jika: membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, surat pejalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia; atau meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu. (2) Setiap orang yang menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila timbul pertanyaan pemalsuan identitas kena pasal berapa? Dapat disimpulkan bahwa hukum menggunakan nama palsu dapat dikenakan beberapa tindak pidana dalam KUHP tergantung dari bagaimana nama palsu itu digunakan. Berikut rangkumannya.

1. Pemalsuan identitas yang dilakukan dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak diancam tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 UU 1/2023.
2. Pemalsuan identitas yang dituangkan dalam sebuah akta autentik diancam tindak pidana pemalsuan akta autentik berdasarkan Pasal 392 UU 1/2023.
3. Pemalsuan identitas yang dituangkan dalam paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat izin orang asing masuk ke Indonesia dalam Pasal 398 UU 1/2023.

Hukum Pemalsuan Nama Menurut UU PDP

Selanjutnya, apabila ditinjau dari perspektif UU PDP dan peraturan pelaksananya, yaitu PP 33/2026, nama lengkap merupakan kategori data pribadi yang bersifat umum.[5]

Larangan membuat data pribadi palsu dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 66 UU PDP yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang membuat data pribadi atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pelanggaran atas pasal di atas dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V,[6] yaitu sebesar Rp500 juta.[7]

Kemudian, jika nama palsu yang digunakan merupakan data pribadi orang lain, maka pelaku dapat berpotensi dengan sanksi pidana berikut ini.[8]

1. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pidana denda kategori IV menurut Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 paling banyak sebesar Rp200 juta.

Selain sanksi tersebut, pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.[9]

Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka pidana bisa dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi, sedangkan korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal denda.[10]

Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan/atau pembubaran korporasi.[11]

Selain sanksi pidana, dalam kasus pemalsuan yang menggunakan data pribadi orang lain, maka pemilik data pribadi tersebut berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.[12]

Permintaan ganti rugi tersebut diajukan terlebih dahulu kepada pengendali data pribadi,[13] yaitu pihak yang memalsukan nama. Jika permintaan ganti rugi tersebut ditolak atau tidak tercapai kesepakatan ganti rugi, maka subjek data pribadi atau pemilik identitas dapat mengajukan gugatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

Dalam hal ini, menurut hemat kami, pemilik identitas dapat menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, jika pengendali data pribadi merupakan badan publik negara, maka dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara.[15]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[3] Pasal 392 ayat (2) UU 1/2023

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[5] Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”)

[6] Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) jo. Pasal II ayat 5 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[8] Pasal 67 UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026

[9] Pasal 69 UU PDP

[10] Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP

[11] Pasal 70 ayat (4) UU PDP

[12] Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”)

[13] Pasal 106 ayat (1) PP 33/2026

[14] Pasal 108 PP 33/2026

[15] Lihat Pasal 109 PP 33/2026