Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Penerapan Pasal tentang Penganiayaan Ringan yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 26 Oktober 2011.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Hilman Hadikusuma sebagaimana dikutip oleh Hiro R. R. Tompodung, aniaya artinya suatu tindakan bengis atau penindasan. Sedangkan penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan, dan lainnya terhadap pihak teraniaya.[1]
Lebih lanjut, R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Fariaman Laia, penganiayaan merupakan tindakan memberikan rasa tidak enak kepada seseorang seperti mendorong sampai jatuh, memberikan rasa sakit seperti mencubit atau memukul, membuat luka misalnya dengan mengiris atau menusuk menggunakan pisau, dan merusak kesehatan seseorang seperti membiarkan orang sakit. Semua tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas.[2]
Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan antara lain:[3]
- Ada kesengajaan;
- Ada tindakan/tindakan;
- Ada akibat dari tindakan/perbuatan tersebut yang meliputi rasa sakit dan luka pada tubuh.
Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur dalam dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[4] yaitu tahun 2026 sebagai berikut.
Mengenai penganiayaan yang termuat pada Pasal 351 KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.245), mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Adapun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.
Lebih lanjut, penjelasan Pasal 466 UU 1/2023 menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut sama halnya tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran.
Selain itu, sebagaimana disarikan dari artikel Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat, penganiayaan sendiri dapat terbagi atas penganiayaan ringan dan penganiayaan berat yang keduanya diatur sebagai berikut.
Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:[8]
- menjadikan sakit (“ziek” bukan “pijn”), atau
- terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut hemat kami, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 352 ayat (1) KUHP atau Pasal 471 ayat (1) UU 1/2023 tentang penganiayaan ringan, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Referensi:
- Hiro R. R. Tompodung. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Lex Crimen. Vol. 10, No. 4, 2021;
- Fariaman Laia et.al. Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak. Jurnal MathEdu. Vol. 6 No. 2, 2023;
- Rivero Christian Rimporok, Tommy F. Sumakul, Veibe V. Sumilat. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol. 10, No. 9, 2021;
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
[1] Hiro R. R. Tompodung. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Lex Crimen. Vol.10, No.4, 2021, hal. 65
[2] Fariaman Laia et.al. Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak. Jurnal MathEdu. Vol.6 No.2, 2023, hal. 242
[3] Rivero Christian Rimporok, Tommy F. Sumakul, Veibe V. Sumilat. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol.10, No.9, 2021, hal. 58
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[7] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan 1.000 kali
[8] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991, hal. 246