Jerat Pidana Adik yang Memukul Anak Kakaknya

PERTANYAAN

Saya duda, punya adik kandung perempuan yang masih tinggal sama saya (satu KK). Kami tinggal serumah karena belum mengurus warisan ayah saya untuk berdua. Waktu saya pulang kantor adik perempuan saya mukul anak saya yang masih SD kelas 6. Anak saya bilang sudah sering dipukuli sampe menangis karna sakit merah/memar, akibatnya hingga dia takut untuk melakukan apa-apa dan trauma. Saya tanya ke teman yg orang hukum kalo itu bisa dipenjara karna sudah melakukan KDRT, apa bisa? Lalu berarti adik saya bisa dipenjara? Kalo tiba-tiba saya cabut laporannya trus dia bisa tidak jadi dipidana? Lalu bisakah kalau saya minta hakim agar adik saya tidak boleh ke rumah lagi agar tidak bertemu dan menyiksa anak saya?

 

INTISARI JAWABAN

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh adik kandung perempuan Anda dikatakan sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena adik kandung Anda termasuk dalam lingkup rumah tangga.

 

Karena tindakan pemukulan yang membuat memar dan trauma termasuk tindakan pidana KDRT maka adik Anda tentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Anda tidak dapat mencabut laporannya karena tindakan tersebut bukan delik aduan.

 

Jika dilaporkan dan diproses pidana, dapatkah meminta hakim untuk menjauhkan pelaku dari korban? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU 23/2004”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

 

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU 23/2004 yaitu meliputi:

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:[1]

1. kekerasan fisik, yaitu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. kekerasan psikis, yaitu adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. kekerasan seksual, yang meliputi:

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. penelantaran rumah tangga.

 

Anak Anda di sini sebagai korban KDRT, karena ia orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.[2]

 

Sanksi Pidana

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh adik kandung perempuan Anda dikatakan sebagai perbuatan KDRT. Adik Anda yang memukul hingga mengakibatkan anak Anda menangis sakit bahkan hingga trauma dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal dalam UU 23/2004 sebagai berikut:

 

Pasal 44 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.

 

Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta.

 

Selain itu, karena anak Anda masih berumur kurang dari 18 tahun, adik Anda juga dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”):

 

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

 

Pasal 80 UU 35/2014:

1. 1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
   2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
   4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

 

Namun, karena perbuatan di atas bukan merupakan delik aduan, maka Anda tidak dapat mencabut laporan.

 

Dapatkah Memisahkan Pelaku dengan Korban?

Mengenai pemisahan adik dengan anak Anda, pada saat putusan dijatuhkan, hakim dimungkinkan dapat melarang adik Anda untuk bertemu anak Anda, supaya agar adik Anda (pelaku) menjauh dari anak Anda (korban) bahkan bisa sampai untuk tidak menemui anak Anda lagi. Namun ini bukan permintaan dari Anda, melainkan wewenang hakim. Hakimlah yang nanti menentukan dan memutuskan.

Informasi tambahan, Anda dapat meminta bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) karena seorang korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman.[3]

 

Selain itu mungkin adik Anda akan diberikan konseling agar tidak melakukan KDRT di masa yang akan datang. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 50 UU 23/2004, yakni:

 

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:[4]

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

[1] Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU 23/2004

[2] Pasal 1 angka 3 UU 23/2004

[3] Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[4] Pasal 50 UU 23/2004