Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Jika Dilarang Bertemu Anak oleh Pemegang Hak Asuh

Jika Dilarang Bertemu Anak oleh Pemegang Hak Asuh
Jika Dilarang Bertemu Anak oleh Pemegang Hak Asuh

PERTANYAAN

Saya mau bertanya, apakah saya bisa menuntut keluarga mantan istri saya yang memiliki hak asuh anak? Sebab jika ingin bertemu dan mengajak main anak saya ke tempat wisata dan sekalian main ke rumah, pihak keluarga melarang atau seolah-olah mempersulit saya untuk bisa mengajak pergi anak saya. Saya sudah pisah talak dua, lalu istri dan anak sekarang tinggal bersama orang tuanya. Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dilarang Bertemu Anak Pasca Cerai, Hak Asuh Bisa Digugat yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 2 Juli 2021 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 14 Oktober 2022.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa mantan istri Anda berdasarkan penetapan pengadilan agama ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam perceraian.

    Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Bercerai

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada dasarnya, setelah bercerai, baik ibu atau bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.[1] Yang dimaksud dengan pengadilan yakni pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang beragama selain Islam.[2]

    Secara khusus, bagi yang beragama Islam, dalam hal terjadinya perceraian, Pasal 105 jo. Pasal 156 KHI mengatur bahwa:

    1. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) adalah hak ibunya. Jika ibunya meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh:
      1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
      2. ayah;
      3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
      4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan
      5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
    2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
    3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, menurut kemampuan ayahnya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

    Berdasarkan ketentuan tersebut, jika anak Anda belum berusia 12 tahun, maka hak asuh tersebut jatuh ke tangan ibunya. Tapi, ayah tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan anak. Lantas secara hukum, bolehkah mantan istri dan pihak keluarganya selaku pemegang hak asuh melarang Anda menemui anak sendiri?

    Melarang Orang Tua Bertemu Anaknya

    Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 UU 35/2014 menerangkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, mantan istri dan pihak keluarganya tidak berhak melarang anak Anda bertemu dengan Anda selaku ayahnya.

    Sebagai informasi tambahan, Huruf c angka 4 Lampiran SEMA 1/2017 (hal. 18) menerangkan terkait syarat hak asuh anak atau hadhanah, dalam amar penetapan hak asuh perlu dicantumkan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya.

    Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak tersebut.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, jika dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) ditetapkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, tapi kewajiban ini tidak dilaksanakan, Anda bisa mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah menggunakan alasan tersebut.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami terkait terkait dilarangnya orang tua untuk bertemu anaknya oleh pemegang hadhanah, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
    6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
    7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

    [1] Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

    [2] Pasal 63 UU Perkawinan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000