Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu dipahami sebelumnya bahwa istilah long service award atau uang penghargaan masa kerja dikenal dalam beberapa aturan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Misalnya, UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja, serta PP 35/2021 sebagai aturan turunannya juga memuat beberapa pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai uang penghargaan masa kerja.
Adapun ketentuan uang penghargaan masa kerja sering kali dikaitkan dengan pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021 dan Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Baca juga: Bedanya Uang Pesangon, UPMK, dan UPH
Adapun uang penghargaan masa kerja tersebut diberikan dengan ketentuan sesuai Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021 berikut:
- masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
- masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
- masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
- masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
- masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
- masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
- masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah; dan
- masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
Ketentuan di atas juga diatur dalam Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.
Baca juga: Hitungan Pesangon 2025 Berdasarkan UU Cipta Kerja
Namun, jika melihat pertanyaan Anda, kami asumsikan long service award atau uang penghargaan masa kerja yang Anda tanyakan tidak diberikan ketika terjadi PHK, melainkan sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang telah berjasa secara konsisten bertahun-tahun kepada perusahaan. Lantas, bagaimana ketentuannya?
Dalam konsep bisnis modern, sumber daya manusia dianggap sebagai aset strategis yang esensial karena dapat menentukan keberlangsungan serta kinerja organisasi. Oleh karena itu, perusahaan berupaya meningkatkan dan memperkuat budaya kerja, salah satu caranya dilakukan melalui pemberian reward atau penghargaan. Reward sendiri dipahami sebagai insentif atau pengakuan dari perusahaan kepada individu atas kinerja atau indikator lainnya seperti masa kerja yang sesuai dan bahkan melebihi ekspektasi.[1]
Banyak hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian reward berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini karena pemberian reward sendiri dirancang untuk membangun semangat dan memotivasi karyawan untuk bekerja sebaik mungkin. Imbalan ini berupa hadiah untuk menunjukkan bahwa perusahaan merasa bahagia dan puas atas apa yang dilakukan oleh karyawannya.[2]
Dari berbagai sumber yang kami temukan, fenomena perusahaan memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan, baik karena kinerja maupun indikator lainnya seperti lamanya masa kerja, merupakan hal yang lumrah terjadi. Bahkan, hal ini didedikasikan agar karyawan dapat menjadi aset strategis perusahaan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja.
Sebagai informasi, ketentuan uang penghargaan masa kerja untuk karyawan berlaku juga bagi Aparatur Sipil Negara (“ASN”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU ASN yang mengatur bahwa pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau non-materiel, yang terdiri atas:
- penghasilan;
- penghargaan yang bersifat motivasi;
- tunjangan dan fasilitas;
- jaminan sosial;
- lingkungan kerja;
- pengembangan diri; dan
- bantuan hukum.
Adapun dalam UU ASN, UU Ketenagakerjaan, Perppu Cipta Kerja, maupun PP 35/2021, kami tidak menemukan pengaturan khusus mengenai sanksi atas tidak dibayarkannya uang penghargaan masa kerja kepada karyawan.
Walau demikian, menurut hemat kami, ketentuan seputar pemberian penghargaan kepada karyawan dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).
Hal ini karena hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[3] Selain itu, disarikan dari artikel Sahkah Perjanjian Kerja secara Lisan?, perjanjian kerja dapat memuat hak dan kewajiban karyawan, yang mana menurut hemat kami termasuk hak untuk mendapat uang penghargaan masa kerja jika karyawan memenuhi kriteria, sebagaimana diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Jika ketentuan pemberian uang penghargaan masa kerja diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, maka perusahaan wajib melaksanakannya karena perjanjian berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Jika tidak sesuai dengan perjanjian, besar kemungkinan terjadi perselisihan hak dan/atau kepentingan antara pengusaha dan karyawan.
Jika uang penghargaan masa kerja sudah menjadi hak (sudah dijanjikan dan diatur dalam perjanjian kerja/PP/PKB), atau sudah menjadi praktik tetap dalam perusahaan, namun kemudian tidak dibayarkan atau dihentikan sepihak, maka hal ini merupakan perselisihan hak. Menurut Pasal 1 angka 2 UU PPHI, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB.
Di lain sisi, jika uang penghargaan masa kerja akan dihapus keberlakuannya, hal ini berarti mengubah syarat kerja. Maka, kondisi seperti ini merupakan perselisihan kepentingan. Pasal 1 angka 3 UU PPHI mengatur bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.
Perselisihan hak dan kepentingan merupakan perselisihan hubungan industrial, yang mekanisme penyelesaiannya dapat melalui upaya bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Penjelasan selengkapnya mengenai langkah hukum di atas dapat Anda simak dalam artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Kesimpulannya, uang penghargaan masa kerja (long service award) pada dasarnya bukan merupakan kewajiban yang secara khusus diatur dan disertai sanksi dalam UU Ketenagakerjaan, Perppu Cipta Kerja, maupun PP 35/2021, kecuali dalam konteks PHK yang memang mewajibkan pembayaran komponen tertentu termasuk uang penghargaan masa kerja. Namun, di luar itu, pemberiannya sebagai bentuk apresiasi sepenuhnya bergantung pada pengaturan dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, sehingga apabila telah diperjanjikan atau menjadi praktik tetap, maka wajib dipenuhi dan berpotensi menimbulkan perselisihan hak jika tidak dilaksanakan, sedangkan rencana penghapusannya ke depan dapat dikategorikan sebagai perselisihan kepentingan karena berkaitan dengan perubahan syarat kerja.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
- Angeline Delvana dan Ratih Mukti Azhar. Evaluasi Dampak Pemberian Reward Terhadap Budaya Kerja Positif di PT Grandprix Indoagung. Jurnal Innovative, Vol. 5, No. 4, 2025;
- Irna Irhamna dan Shalahuddin. Implementasi Pemberian Reward Pada Karyawan Head Office PT Kalimantan Prima Persada. Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol. 10, No. 1. 2025.
[1] Angeline Delvana dan Ratih Mukti Azhar. Evaluasi Dampak Pemberian Reward Terhadap Budaya Kerja Positif
di PT Grandprix Indoagung. Jurnal Innovative, Vol. 5, No. 4, 2025, hal. 2
[2] Irna Irhamna dan Shalahuddin. Implementasi Pemberian Reward Pada Karyawan Head Office PT Kalimantan Prima Persada. Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol. 10, No. 1. 2025, hal. 22