Bacaan 8 Menit
Bolehkah kontrak kerja tidak mengatur jam kerja secara tertulis? Maksudnya, pekerja bekerja sehari lebih dari 8 jam, tidak ada uang lembur, tanggal merah atau libur masih masuk kerja? Sementara kalau resign, akan dikenakan pinalti. Bisakah resign tanpa pinalti apapun? Mohon jawab dengan UU Cipta Kerja tentang jam kerja.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Bagi pekerja/buruh, berapa jam kerja menurut UU Cipta Kerja? Perlu diketahui bahwa terkait waktu kerja, pada dasarnya setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja,[1] yang meliputi:[2]
Baca juga: Aturan Waktu Kerja Shift
Berapa waktu minimal istirahat? Selain harus mematuhi aturan waktu kerja, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada waktu kerja di atas wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja/buruh meliputi:[3]
Baca juga: Begini Aturan Jam Istirahat Kerja
Selain itu, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam beberapa sektor usaha atau pekerjaan tertentu, ketentuan waktu kerja sebagaimana disebutkan di atas tidak berlaku.[4]
Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda, menurut Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Merujuk pada ketentuan di atas, mengenai pelaksanaan jam kerja pada dasarnya tidak hanya dapat diatur dalam perjanjian kerja saja. Akan tetapi, dapat juga diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi, dalam kasus Anda, perlu diperhatikan juga apakah aturan jam kerja terdapat dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Namun, untuk mempermudah menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa pelaksanaan ketentuan waktu kerja juga tidak diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.
Perlu diperhatikan sebelumnya, selama pekerjaan yang Anda lakukan bukan merupakan sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dapat mengecualikan ketentuan waktu kerja sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka pengusaha dalam mempekerjakan pekerjanya harus mematuhi ketentuan di atas.
Jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi ketentuan waktu kerja, maka pekerja yang bersangkutan telah masuk waktu kerja lembur, yaitu waktu yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.[5]
Adapun syarat pengusaha untuk mempekerjakan pekerja/buruh pada waktu lembur yaitu:[6]
Baca juga: Batas Waktu Kerja Lembur
Selanjutnya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada waktu lembur wajib membayar upah kerja lembur,[8] dan kewajiban lain seperti:[9]
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, walaupun kontrak kerja Anda tidak mengatur mengenai waktu kerja, pengusaha tetap harus mematuhi ketentuan waktu kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya. Hal ini karena ketentuan tersebut sifatnya wajib untuk pengusaha laksanakan. Jika waktu kerja yang dilakukan melebihi ketentuan, maka pekerjaan sudah masuk waktu kerja lembur yang artinya pengusaha wajib membayar upah kerja lembur serta kewajiban lainnya kepada pekerja.
Akan tetapi, dalam kasus Anda, kami mengasumsikan pengusaha mempekerjakan Anda lebih dari waktu kerja dan tidak memberikan uang lembur. Jika terjadi demikian, maka pengusaha dapat dijerat dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan berikut:
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, terkait denda atau pinalti karena resign, perlu dipahami bahwa dasar hukum dilakukannya resign diatur dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A huruf i UU Ketenagakerjaan sebagai salah satu alasan dapat terjadinya pemutusan hubungan kerja (“PHK”), yang berbunyi:
Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, maka perlu dipastikan terlebih dahulu hubungan kerja yang terjadi antara Anda dan pengusaha. Jika hubungan kerja berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka penalti dapat dikenakan berupa ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan berikut:
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Baca juga: Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
[1] Pasal 81 angka 23 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angkat 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan kerja (“PP 35/2021”)
[4] Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 1 angka 7 PP 35/2021
[6] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 28 ayat (2) PP 35/2021
[8] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[9] Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c PP 35/2021
