Bacaan 7 Menit
Seseorang menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis. Namun, namanya tidak tercantum dalam akta perubahan terakhir, yang tercantum hanya nama direktur utama. Apakah jabatan direktur pengembangan bisnis tersebut tetap sah tanpa tercantum di akta perubahan terakhir? Bagaimana legalitas nama direksi yang tak tercantum dalam akta perubahan data Perseroan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 03 Oktober 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada UU PT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
Direksi adalah organ perseroan/Perseroan Terbatas (“PT”) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[1] Adapun direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT serta perubahannya dan/atau anggaran dasar.[2]
Tugas dan wewenang direksi dapat Anda baca selengkapnya dalam artikel Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas.
Selanjutnya, menurut Pasal 92 ayat (3) UU PT, direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih. Namun, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi.[3] Apabila direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS)”.[4] Kemudian, dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.[5]
Perlu diketahui, anggota direksi diangkat oleh RUPS.[6] Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.[7] Lebih lanjut, anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi.[8]
Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.[9] Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.[10]
Sebelumnya, kami asumsikan bahwa direktur yang Anda maksud telah melalui proses pengangkatan direksi sesuai ketentuan UU PT. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 363) yang menjelaskan bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, oleh UU PT, tidak dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar (“AD”) yang digariskan Pasal 21 ayat (2) dan (3) UU PT yang berbunyi:
Ayat (1)
Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
Ayat (2)
Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Ayat (3)
Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
Ayat (4) dan seterusnya.
Adapun perubahan susunan direksi dapat dikategorikan sebagai perubahan data perseroan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c UU PT yang menyebutkan bahwa “perubahan data perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota direksi dan dewan komisaris, pembubaran perseroan.
Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri Hukum dan HAM (“Menteri”) untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.[11] Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan.[12]
“Permohonan” dan “pemberitahuan” adalah yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (8) UU PT yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Dengan demikian, menurut hemat kami, tidak tercantumnya nama direktur sebagai anggota direksi di dalam akta perubahan data perseroan tidak serta merta menghapus legalitas jabatan tersebut, sepanjang keseluruhan proses pengangkatan direksi sesuai UU PT telah terpenuhi.
Selanjutnya, yang perlu dilakukan oleh direksi adalah memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri. Apabila tidak diberitahukan, maka permohonan dan pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan yang dilakukan oleh direksi yang tidak tercatat dalam daftar perseroan, tidak akan diterima oleh Menteri.
Di sisi lain, pengangkatan direksi yang tidak tercantum dalam akta juga tidak batal demi hukum. Hal ini karena sifat batal demi hukum dari pengangkatan seorang direksi diatur dalam Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (1) UU PT sebagai berikut.
Pasal 95 ayat (1) UU PT
Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
Pasal 93 ayat (1) UU PT
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
Oleh karena itu, sepanjang syarat dalam Pasal 93 ayat (1) UU PT terpenuhi, maka pengangkatan seorang direksi tidak batal demi hukum.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
[1] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 92 ayat (2) UU PT
[3] Pasal 92 ayat (4) UU PT
[4] Pasal 92 ayat (5) UU PT
[5] Pasal 92 ayat (6) UU PT
[6] Pasal 94 ayat (1) UU PT
[7] Pasal 94 ayat (3) UU PT
[8] Pasal 94 ayat (4) UU PT
[9] Pasal 94 ayat (5) UU PT
[10] Pasal 94 ayat (6) UU PT
[11] Pasal 94 ayat (7) UU PT
[12] Pasal 94 ayat (8) UU PT
