Perdata
Kapan Hak Milik Suatu Benda Beralih?
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Kapan hak milik suatu benda beralih pada jual beli? Apakah ada perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak?


Bacaan 5 Menit

Kapan hak milik suatu benda beralih pada jual beli? Apakah ada perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu Anda ketahui bahwa dalam hukum perdata, kesepakatan (seperti perjanjian jual beli) belum serta-merta menyebabkan hak milik atas suatu benda berpindah. Peralihan hak milik memerlukan suatu tindakan hukum lanjutan berupa penyerahan (levering) sesuai dengan jenis benda yang menjadi objek transaksi.[1]
Dalam KUH Perdata definisi dari hak milik dapat ditemukan pada Pasal 570 KUH Perdata, yang berbunyi:
Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata, hak milik hanyalah dapat diperoleh dengan jalan:[2]
Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal.71), saat ini, yang terpenting adalah cara yang terakhir disebut, yaitu penyerahan (levering).
Dengan demikian, perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Hak milik baru beralih setelah dilakukan penyerahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[3]
Pada benda bergerak, peralihan hak milik pada umumnya terjadi melalui penyerahan nyata (feitelijke levering), yaitu ketika benda secara fisik diserahkan dari pemilik lama kepada pemilik baru. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:
Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengen penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
Selain itu, terhadap benda bergerak berlaku asas bezit geldt als volkomen titel sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 KUH Perdata, yang berarti penguasaan atas benda bergerak oleh seseorang dengan itikad baik dianggap sebagai dasar kepemilikan yang sempurna. Misalnya, seseorang yang membeli telepon genggam dari penjual yang tampak sebagai pemilik sah dan menerimanya dengan itikad baik pada prinsipnya memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik.
Berbeda dengan benda bergerak, peralihan hak milik atas benda tidak bergerak memiliki mekanisme yang lebih formal. Dalam konteks tanah, peralihan hak tidak dilakukan dengan peralihan nyata, melainkan dilakukan dengan akta autentik di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.[4] Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997.
Pendaftaran peralihan hak atas tanah bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai subjek dan objek hak atas tanah. Oleh karena itu, jual beli tanah baru dianggap memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga setelah dilakukan pendaftaran perubahan data kepemilikan dalam administrasi pertanahan.[5]
Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar mengenai waktu beralihnya hak milik antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada benda bergerak, hak milik umumnya berpindah melalui penyerahan nyata (feitelijke levering), sedangkan pada benda tidak bergerak, khususnya tanah, peralihan hak harus memenuhi prosedur formal berupa pembuatan akta dan pendaftaran. Pemahaman mengenai mekanisme tersebut penting agar setiap transaksi memiliki kepastian hukum serta dapat mencegah timbulnya sengketa kepemilikan di kemudian hari.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003, hal. 71.
[2] Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003, hal. 71-72
[3] Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 79.
[4] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hal. 158
[5] Urip Santoso. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2017, hal. 95.