Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judulsamayang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Januari 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 1 Agustus 2023, dan dimutakhirkan kedua kali pada 3 Oktober 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebagai informasi, dalam praktiknya, karyawan PKWT adalah mereka yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau kerap disebut pula dengan istilah karyawan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalah adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[1]
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, salah satu ketentuan yang diatur oleh Perppu Cipta Kerja menerangkan bahwa pengusaha wajib membayarkan uang kompensasi PKWT kepada karyawan kontrak saat PKWT karyawan tersebut berakhir, yakni ketika jangka waktu perjanjian kerja berakhir atau ketika suatu pekerjaan tertentu telah selesai.[2]
Serupa dengan ketentuan Perppu Cipta Kerja, Pasal 15 ayat (1) PP 35/2021 juga mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
Uang kompensasi PKWT yang diberikan disesuaikan dengan lamanya masa kerja karyawan[3] dan diberikan pada saat berakhirnya PKWT,[4] dengan syarat karyawan yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus.[5]
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021, besaran uang kompensasi diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan upah;
- PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: Masa Kerja: 12 x 1 bulan upah;
- PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: Masa Kerja: 12 x 1 bulan upah;
Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi dalam ketentuan di atas terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.[6]
Adapun jika PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.[7]
Kemudian, perlu diperhatikan bahwa pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing (“TKA”) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT.[8]
Lantas, jika karyawan kontrak resign atau mengundurkan diri, apakah karyawan kontrak berhak menerima uang kompensasi? Berikut ulasannya.
Karyawan kontrak yang resign sebelum PKWT habis jangka waktunya juga berhak menerima uang kompensasi.
Hal ini didasarkan pada Pasal 17 PP 35/2021 yang berbunyi:
Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerjasebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) PP 35/2021 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.
Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, jika karyawan kontrak yang resign tersebut telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, ia tetap berhak atas uang kompensasi dari perusahaan yang besarannya disesuaikan dengan masa kerjanya.
Namun patut dicatat, karyawan kontrak yang resign sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT.[9] Perihal ini lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Besaran Ganti Rugi Jika Resign Sebelum Kontrak Selesai.
Demikian jawaban dari kami terkait uang kompensasi PKWT untuk pekerja kontrak yang resign sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)
[2] Pasal 81 angka 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) jo. Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) hurud b dan c UU Ketenagakerjaan.
[3] Pasal 81 angka 17 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 15 ayat (2) PP 35/2021
[5] Pasal 15 ayat (3) PP 35/2021
[6] Pasal 16 ayat (2) PP 35/2021
[7] Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021
[8] Pasal 15 ayat (5) PP 35/2021
[9] Pasal 62 UU Ketenagakerjaan