Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Si Pokrol

Regarding schools abroad, the <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57e8a8c8a9cd7/peraturan-bersama-menteri-luar-negeri-dan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-7--1-tahun-2015/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=peraturan_bersama_menteri_7_1_2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Joint Regulation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Education and Culture Number 7, 1 of 2015 on the Management and Organization of Indonesian Education Abroad</a> has stipulated Indonesian Schools Abroad (Sekolah Indonesia di Luar Negeri/ &quot;SILN&quot;).

SILN is an educational unit in the formal channel organized abroad, which may be organized by the government or the Indonesians (Indonesian society). Thus, it can be briefly concluded that SILN is a legal school according to the law.

Please read the review below for a further explanation.

Indonesian Schools Abroad, Here Are the Legal Basis

Correct. If you have rights or business licenses for lands/zones but they are not being used/cultivated/utilized/preserved properly, then the lands/zones may be designated as abandoned lands/zones which will then be directly controlled by the state.

Meanwhile, your business license will be revoked and the legal relationship between the lands/zones and you will be terminated in accordance with <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_20_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Government Regulation Number 20 of 2021 on the Control of Abandoned Zones and Lands</a>.

Please read the review below for a further explanation.

Does Abandoned Land Belong to the State?

There are several different opinions regarding the lawful or unlawful use of cryptocurrencies among scholars and economists. In Indonesia, the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/ &ldquo;MUI&rdquo;) has issued a fatwa, which explains that the use of cryptocurrency as a currency is unlawful. Meanwhile, the use of cryptocurrency as commodity assets may or may not be legally traded, for it depends on the characteristics of the cryptocurrencies, whether they meet sharia requirements or not.

Please read the review below for a further explanation.

&nbsp;

Cryptocurrency, Lawful or Unlawful?

There is basically no obligation for you to register a business entity in the form of a Trading Business (Usaha Dagang/ &ldquo;UD&rdquo;). Therefore, there are no legal consequences if you do not establish a UD and register it. However, the establishment of a UD serves as a business identity, and its deed of the establishment will in practice make it easier for your business to cooperate with big companies or government agencies.

Regardless of whether registration is not required, you should pay attention to the business license obligations under Government Regulation 5/2021. Is a trading business license required?

Please read the review below for a further explanation.

Is Trading Business License Required?

Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

&nbsp;

Perlu diketahui, impeachment hanya merupakan sarana yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan mungkin karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden

Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;), bukan ke Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;). Alasannya, karena dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk peraturan daerah) terhadap undang-undang.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap orang. Di sisi lain, setiap individu berkedudukan sebagai pemangku hak atau right holder.

Bukan hanya sebagai pemangku hak, setiap individu juga mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain.

Diatur di mana pasal mengenai kewajiban menghormati hak asasi orang lain?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) diperpanjang, masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan tidak menjadi berakhir, melainkan tetap berlanjut dan masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja PKWT pertama, meskipun uang kompensasi sudah dibayarkan.

Oleh karenanya, karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;) jika pada saat hari raya keagamaan, ia terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan minimum masa kerja, yaitu 1 bulan secara terus menerus atau lebih yang dihitung dari PKWT pertama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?

Menurut hemat kami kedua skenario pembagian dividen tahap 1 yang Anda sampaikan dalam pertanyaan berpotensi melanggar ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_pt" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>. Perusahaan Anda tidak dapat membagian dividen final jika laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, dan pembagian dividen interim setelah berakhirnya tahun buku perseroan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) UU PT.

Lalu, apa alternatif yang dimungkinkan secara hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT

Berdasarkan <a href="https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Montevideo Convention</a>, unsur-unsur terbentuknya negara adalah mencakup:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Penduduk tetap;</li>
	<li style="text-align:justify">Wilayah;</li>
	<li style="text-align:justify">Pemerintahan; dan</li>
	<li style="text-align:justify">Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Unsur-unsur Berdirinya Negara?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

<div>Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional. </div>