Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Si Pokrol

Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

&nbsp;

Perlu diketahui, impeachment hanya merupakan sarana yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan mungkin karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden

Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;), bukan ke Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;). Alasannya, karena dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk peraturan daerah) terhadap undang-undang.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap orang. Di sisi lain, setiap individu berkedudukan sebagai pemangku hak atau right holder.

Bukan hanya sebagai pemangku hak, setiap individu juga mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain.

Diatur di mana pasal mengenai kewajiban menghormati hak asasi orang lain?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) diperpanjang, masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan tidak menjadi berakhir, melainkan tetap berlanjut dan masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja PKWT pertama, meskipun uang kompensasi sudah dibayarkan.

Oleh karenanya, karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;) jika pada saat hari raya keagamaan, ia terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan minimum masa kerja, yaitu 1 bulan secara terus menerus atau lebih yang dihitung dari PKWT pertama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?

Menurut hemat kami kedua skenario pembagian dividen tahap 1 yang Anda sampaikan dalam pertanyaan berpotensi melanggar ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_pt" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>. Perusahaan Anda tidak dapat membagian dividen final jika laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, dan pembagian dividen interim setelah berakhirnya tahun buku perseroan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) UU PT.

Lalu, apa alternatif yang dimungkinkan secara hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT

Berdasarkan <a href="https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Montevideo Convention</a>, unsur-unsur terbentuknya negara adalah mencakup:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Penduduk tetap;</li>
	<li style="text-align:justify">Wilayah;</li>
	<li style="text-align:justify">Pemerintahan; dan</li>
	<li style="text-align:justify">Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Unsur-unsur Berdirinya Negara?

Kami ingin meluruskan terlebih dahulu, mungkin maksud pertanyaan Anda adalah perbedaan Rutan dan Lapas. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Meski berbeda, terdapat beberapa kesamaan juga antara keduanya. Selain itu, Lapas tertentu juga dapat ditetapkan sebagai Rutan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Prinsip kerahasiaan bank atau bank secrecy law adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

Di Indonesia prinsip kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak, dalam artian terdapat sejumlah kondisi yang mengecualikan kerahasiaan data nasabah dan simpanannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia

Perjanjian, persetujuan dan kontrak pada esensinya memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang melahirkan adanya hubungan hukum. Dari perjanjian, persetujuan, dan kontrak lahirlah sebuah perikatan.

Perikatan lebih luas cakupannya dari perjanjian/persetujuan/kontrak, karena perikatan terlahir tak hanya dari perjanjian/persetujuan/kontrak, namun perikatan juga lahir dari undang-undang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian

Dasar hukum yang mengatur varietas tanaman adalah di antaranya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/253/undangundang-nomor-29-tahun-2000/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_29_2000" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 29/2000</a>. Dalam konteks penyilangan tanaman, terdapat Perlindungan Varietas Tanaman (&ldquo;PVT&rdquo;), yaitu secara singkatnya adalah perlindungan khusus yang diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

Untuk itu, si perusahaan yang mendatangi Anda harus dapat memperlihatkan bukti kepemilikan PVT yang diakuinya dalam bentuk sertifikat hak PVT. Di sisi lain, perlu dipahami terkait kekayaan intelektual, saat ini rezim PVT sudah tidak lagi termasuk di dalamnya, walaupun masih berkaitan langsung.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

<div>Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional. </div>