Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Si Pokrol

The relationship between the adoptive parents and the adopted child is legally recognized/acknowledged, where the adoptive parents are responsible for the care, education, and raising of their adopted child. However, it should be noted that the adoption of a child does not sever the blood relationship between the adopted child and his/her biological parents.

Then, in order to prove the existence of a legal relationship between the adoptive parents and their adopted child, and in order to list the family members of your employees, we suggest that you may request the relevant employee to attach a copy of the birth certificate of his/her adopted child, and the court decision/stipulation regarding the child adoption.

Please read the review below for a further explanation.

Legal Relationship between an Adopted Child and the Adoptive Parents

Document legalization here is the validation of the document and is only conducted on signatures and does not include the validity of the contents of the documents.

It should be noted that any Indonesian documents which will be used in other countries or foreign documents which will be used in Indonesia need to be legalized by authorized institutions.

However, there are now exceptions for certain documents from this legalization provision. What are those?

Please read the review below for a further explanation.

Should Foreign Documents Be Legalized at the Indonesian Embassy?

Regarding schools abroad, the <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57e8a8c8a9cd7/peraturan-bersama-menteri-luar-negeri-dan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-7--1-tahun-2015/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=peraturan_bersama_menteri_7_1_2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Joint Regulation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Education and Culture Number 7, 1 of 2015 on the Management and Organization of Indonesian Education Abroad</a> has stipulated Indonesian Schools Abroad (Sekolah Indonesia di Luar Negeri/ &quot;SILN&quot;).

SILN is an educational unit in the formal channel organized abroad, which may be organized by the government or the Indonesians (Indonesian society). Thus, it can be briefly concluded that SILN is a legal school according to the law.

Please read the review below for a further explanation.

Indonesian Schools Abroad, Here Are the Legal Basis

Correct. If you have rights or business licenses for lands/zones but they are not being used/cultivated/utilized/preserved properly, then the lands/zones may be designated as abandoned lands/zones which will then be directly controlled by the state.

Meanwhile, your business license will be revoked and the legal relationship between the lands/zones and you will be terminated in accordance with <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_20_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Government Regulation Number 20 of 2021 on the Control of Abandoned Zones and Lands</a>.

Please read the review below for a further explanation.

Does Abandoned Land Belong to the State?

There are several different opinions regarding the lawful or unlawful use of cryptocurrencies among scholars and economists. In Indonesia, the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/ &ldquo;MUI&rdquo;) has issued a fatwa, which explains that the use of cryptocurrency as a currency is unlawful. Meanwhile, the use of cryptocurrency as commodity assets may or may not be legally traded, for it depends on the characteristics of the cryptocurrencies, whether they meet sharia requirements or not.

Please read the review below for a further explanation.

&nbsp;

Cryptocurrency, Lawful or Unlawful?

There is basically no obligation for you to register a business entity in the form of a Trading Business (Usaha Dagang/ &ldquo;UD&rdquo;). Therefore, there are no legal consequences if you do not establish a UD and register it. However, the establishment of a UD serves as a business identity, and its deed of the establishment will in practice make it easier for your business to cooperate with big companies or government agencies.

Regardless of whether registration is not required, you should pay attention to the business license obligations under Government Regulation 5/2021. Is a trading business license required?

Please read the review below for a further explanation.

Is Trading Business License Required?

Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

&nbsp;

Perlu diketahui, impeachment hanya merupakan sarana yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan mungkin karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden

Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;), bukan ke Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;). Alasannya, karena dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk peraturan daerah) terhadap undang-undang.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap orang. Di sisi lain, setiap individu berkedudukan sebagai pemangku hak atau right holder.

Bukan hanya sebagai pemangku hak, setiap individu juga mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain.

Diatur di mana pasal mengenai kewajiban menghormati hak asasi orang lain?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) diperpanjang, masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan tidak menjadi berakhir, melainkan tetap berlanjut dan masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja PKWT pertama, meskipun uang kompensasi sudah dibayarkan.

Oleh karenanya, karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;) jika pada saat hari raya keagamaan, ia terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan minimum masa kerja, yaitu 1 bulan secara terus menerus atau lebih yang dihitung dari PKWT pertama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

<div>Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional.&nbsp;</div>