Ketenagakerjaan

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Bacaan 4 Menit
Karyawan Kontrak <i>Resign</i>, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Pertanyaan

Mohon infonya. Berdasarkan PP 35/2021, apabila karyawan habis kontrak maka mendapatkan kompensasi. Sedangkan untuk karyawan yang belum habis kontrak dan mengundurkan diri, apakah mendapatkan kompensasi?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ya, benar. Karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak berhak menerima uang kompensasi. Hal ini tertuang secara tegas dalam Pasal 17 PP 35/2021.

Namun, di sisi lain, karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[1] Dalam praktiknya, karyawan PKWT sering juga disebut dengan karyawan kontrak.

Penjelasan selengkapnya tentang aturan mempekerjakan karyawan kontrak pasca diundangkannya UU Cipta Kerja telah kami ulas ke dalam Pengaturan Pekerja Kontrak Pasca UU Cipta Kerja.

Menyambung pertanyaan Anda, salah satu yang diatur oleh UU Cipta Kerja adalah kewajiban pengusaha membayarkan uang kompensasi kepada karyawan saat PKWT berakhir, yakni apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[2]

Uang kompensasi yang diberikan disesuaikan dengan lamanya masa kerja di perusahaan yang bersangkutan[3] dan diberikan pada saat berakhirnya PKWT,[4] dengan syarat karyawan yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus.[5]

Jika PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.[6]

Untuk rumus perhitungan uang kompensasi selanjutnya dapat Anda simak dalam artikel Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Perusahaan dan Uang Kompensasi bagi Karyawan PKWT.

 

Berhakkah Karyawan Kontrak yang Resign Terima Uang Kompensasi?

Lalu, bagaimana dengan karyawan kontrak yang mengundurkan diri (resign) sebelum jangka waktu kontraknya habis, berhakkah menerima uang kompensasi?

Jawabannya, benar. Karyawan kontrak yang resign sebelum PKWT habis jangka waktunya juga berhak menerima uang kompensasi. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 17 PP 35/2021 yang berbunyi:

Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

Sehingga, jika karyawan kontrak yang resign tersebut telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, ia tetap berhak atas uang kompensasi dari perusahaan yang besarannya disesuaikan dengan masa kerjanya.

Namun, patut dicatat, karyawan kontrak yang resign sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT.[7]

Sebagai gambaran, jika misalnya karyawan kontrak mengundurkan diri dan mengakhiri PKWT yang sebenarnya masih tersisa jangka waktunya untuk 2 bulan lagi, ia wajib untuk membayar ganti rugi sebesar 2 bulan upahnya ke perusahaan.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perusahaan tetap wajib memberi uang kompensasi kepada karyawan kontrak yang resign sebelum jangka waktu PKWT habis, tapi di sisi lain, si karyawan kontrak juga wajib membayar ganti rugi ke perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

[2] Pasal 81 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) jo. Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) huruf b dan c UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 81 angka 17 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 15 ayat (2) PP 35/2021

[5] Pasal 15 ayat (3) PP 35/2021

[6] Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021

[7] Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

Tags: