Karyawan Meninggal Dunia, Apa Saja Hak Ahli Warisnya?
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Saya adalah ahli waris dari pekerja/karyawan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pertanyaan saya, apa hak ahli waris jika karyawan meninggal dunia?


Bacaan 6 Menit

Saya adalah ahli waris dari pekerja/karyawan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pertanyaan saya, apa hak ahli waris jika karyawan meninggal dunia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hak Ahli Waris Jika Pekerja Meninggal Dunia yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 13 September 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 5 Juni 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Ahli waris dari karyawan (pekerja) yang meninggal dunia pada dasarnya mendapatkan beberapa hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau hak yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Lantas, apa saja hak-hak karyawan yang meninggal dunia? Terkait dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa pekerja yang meninggal dunia dianggap sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Hal ini diatur di dalam Pasal 36 huruf o PP 35/2021 yang menyatakan bahwa PHK dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh meninggal dunia.
Mengacu pada ketentuan tersebut, peristiwa meninggalnya pekerja menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai PHK, sehingga menimbulkan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha.
Baca juga: 10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum
Terhadap pekerja yang meninggal dunia, maka menurut Pasal 57 PP 35/2021 ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:
Begitu juga dengan hak karyawan kontrak yang meninggal dunia, yang juga termasuk dalam hak-hak tersebut.
Anda dapat menyimak artikel Hitungan Pesangon 2025 Berdasarkan UU Cipta Kerja untuk mengetahui cara menghitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Baca juga: Bedanya Uang Pesangon, UPMK, dan UPH
Selain berhak atas sejumlah uang sebagaimana disebutkan sebelumnya, Anda selaku ahli waris juga berhak atas manfaat jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan ketika peserta (pekerja) meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja.[1]
Perlu diketahui bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan kecelakaan kerja (“JKK”) dan jaminan kematian (“JKM”) pada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 44/2015.
Lebih lanjut, ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) PP 44/2015 bahwa apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKM ke BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP 44/2015 dan perubahannya.
Baca juga: Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?
Adapun manfaat JKM yang diterima ahli waris pekerja yang meninggal dunia dalam masa aktif,[2] yaitu peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar iuran, adalah:[3]
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anda selaku ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia, berhak memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
[2] Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (“PP 82/2019”), yang dimaksud dengan peserta meninggal dunia dalam masa aktif adalah peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar iuran
[3] Pasal 34 ayat (1) dan (3) PP 82/2019
[4] Lihat Pasal 34 ayat (2) PP 82/2019 yang mengatur bahwa dalam hal peserta (pekerja yang meninggal dunia) tidak ada ahli waris, biaya pemakaman diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman