Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

PERTANYAAN

Apakah betul Pancasila sebagai sumber hukum merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas UUD 1945 dalam hierarki?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

23 Mei, 2025

Apa itu Politik Hukum dan Contohnya

26 Agt, 2024

Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat dengan Iktikad Buruk

06 Agt, 2024

Hukumnya Penggunaan Lambang Garuda Pancasila pada Produk Komersial

22 Jun, 2020

Makna Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila merupakan sumber hukum, sehingga peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai apakah Pancasila sebagai hukum tertinggi dalam hierarki dan berada di atas UUD 1945, mari kenali dulu apa itu hierarki.

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011, hierarki dalam konteks ini adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari definisi tersebut, jika dilihat secara hierarki, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada susunan hierarki tersebut, UUD 1945 berada pada tingkatan tertinggi, bukan Pancasila. Mengapa demikian? Menurut Rizky Argama Direktur Eksekutif di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia (PSHK), dalam teori norma Hans Nawiasky yang dikenal dengan die Stuferordnung der Recht Normen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan yakni:

1. Staatsfundamentalnorm (Norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila);
2. Staatsgrundgesetz (Aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/ UUD);
3. Formell gesetz (Undang-Undang);
4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana Peraturan Pemerintah-Peraturan Daerah).

Sejalan dengan pendapat tersebut, UUD 1945 berada pada tataran staatsgrundgesetz atau sebagai konstitusi suatu negara. Bagaimana dengan Pancasila sebagai sumber hukum? Ketentuan Pasal 2 UU 12/2011 menerangkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jika kembali ke teori Hans Nawiasky, berarti letak Pancasila ada pada tataran staatsfundamentalnorm.

Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjawab pertanyaan Anda, sebagaimana Penjelasan Pasal 2 alinea 2 UU 12/2011, posisi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di UUD 1945. Hal ini sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011, yakni:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Maksudnya “hukum dasar” sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011 adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Jika disederhanakan, Pancasila bukanlah dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum.

Artikel ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Negara yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Mei 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 23 Maret 2022, kedua kali pada 9 Maret 2023, ketiga kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, pada 20 September 2024, dan keempat kali pada 9 Mei 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami mengenai Pancasila sebagai sumber hukum, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Catatan:

Pendapat Rizky Argama yang disampaikan pada internal training/sharing session Hukumonline, pada Rabu 15 Mei 2019.