Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Agustus 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 05 Agustus 2025.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Tindak pidana siber merupakan kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi dan informasi pada internet (cyber space) yang terhubung antar benua atau antar negara.[1] Kejahatan siber yang beragam dan dapat diklasifikasi menjadi 4 tipe, antara lain:[2]
- komputer sebagai target, seperti pencurian data dan pemerasan;
- sebagai alat kejahatan, misalnya penipuan kartu ATM dan kartu kredit;
- sebagai unsur pendukung kejahatan lain, seperti pencucian uang; dan
- kejahatan yang muncul akibat penyebaran computer, seperti pembajakan software dan peralatan teknologi ilegal.
Sepanjang penelusuran kami, tindak pidana siber merupakan tindak pidana transnasional berdasarkan Pasal 2 huruf b United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (“UNTOC”) yang menjadi bagian dari kejahatan serius dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Sebagai informasi, UNTOC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 5/2009.
Salah satu karakteristik tindak pidana siber menurut Abdul Wahid dan M. Labib dalam buku Kejahatan Mayantara (Cybercrime) adalah dilakukan secara transnasional.[3] Karakteristik tindak pidana siber ini sering kali membuat kendala dalam menentukan yurisdiksi negara mana yang berwenang dalam melakukan tindakan kepada pelanggar.
Kemudian, dalam melakukan penyidikannya, penyidik harus melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam UU ITE dan perubahannya, serta UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku pada 2 Januari 2026.[4] Namun, untuk memperkaya pengetahuan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHAP lama yang sudah tidak berlaku.
Misalnya, menurut Pasal 43 UU 1/2024, KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru, terhadap tindak pidana siber yang bersifat kejahatan transnasional, antara lain sebagai berikut.
- Identifikasi laporan atau aduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana siber. Melakukan identifikasi atas laporan atau aduan ini kemudian diklarifikasi dan diverifikasi untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana, terutama jika terkait dengan lintas yurisdiksi, penggunaan jaringan elektronik, dan keterlibatan aktor luar negeri.
- Penyelidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang
tindak pidana.[5] Tujuannya untuk mengumpulkan bukti permulaan dan kejelasan atas peristiwa yang terjadi guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jika terpenuhinya unsur tindak pidana siber dan ditemukannya bukti permulaan yang cukup, maka dilanjutkan dengan penyidikan.
Sebagai informasi, berikut adalah pengertian penyelidikan:
- Penyidikan, yang dilakukan oleh pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil (“PNS”) tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus.[6] Menurut informasi yang kami akses dari laman Cybercrime Investigator, beberapa negara telah menerapkan kualifikasi dari penyidik khusus tindak pidana siber (cybercrime investigator), salah satunya adalah Australia.
Adapun pengertian penyidikan dapat dilihat dalam pasal berikut:
Dimulainya proses penyidikan guna mencari tersangka dan mengumpulkan minimal 2 alat bukti merupakan merupakan tujuan akhir dari penyidikan. Penentuan tindak pidana dan tersangkanya merupakan elemen penting dalam tindak pidana siber transnasional. Terutama locus delicti yang berkaitan erat dengan yurisdiksi atau penegakan hukum dari suatu negara.
Hal ini juga sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, sebagai berikut:
Dengan demikian, menurut hemat kami, penentuan locus delicti penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan siber.
Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Rio Dirgantara Pakaya dalam jurnal Landasan Perumusan Locus Delicti Dalam Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber, dalam perumusan locus delicti terdapat 3 teori, yang mana teori ini dikaitkan dalam peran penyidik dalam menentukkan locus delicti tindak pidana siber antara lain sebagai berikut:[7]
- Teori perbuatan materiil, yaitu tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana, misalnya tempat di mana komputer/laptop digunakan untuk melakukan ilegal akses.
- Teori instrumen (alat), yaitu tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pembuat seperti tempat di mana malware tersebut merusak sistem.
- Teori akibat, yaitu berpatokan pada tempat terjadinya akibat tersebut terjadi seperti tempat dimana korban mengalami kerugian pencurian data.
Teknik pengungkapan alat bukti, locus delicti atau hal lain yang dibutuhkan dalam tindak pidana siber dilakukan menggunakan teknik penyidikan khusus yaitu digital forensik. Menurut ISACA (2015), digital forensik adalah proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisis, dan menyajikan bukti digital dengan cara yang dapat diterima secara hukum dan dalam proses hukum apa pun, yaitu pengadilan hukum.[8]
Digital forensik merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dokumen elektronik atau informasi elektronik sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 UU 19/2016 dapat digunakan sebagai alat bukti secara valid dan otentik. Skema model investigasi dalam digital forensik sebagai berikut:[9]

Adapun tahapan digital forensik yang dimaksud adalah sebagai berikut.[10]
- Persiapan (Preparation)
Mempersiapkan seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan permohonan penyitaan dan pengumpulan bukti elektronik, serta dilakukan koordinasi antar lembaga. Penyidik juga dapat melibatkan tenaga ahli, baik dari bidang digital forensik, keamanan siber, maupun hukum telematika agar penyidikan berjalan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Pengumpulan Bukti Elektronik (Collecting Data)
Penyidik mengambil bukti berdasarkan lokasi penyimpanannya, seperti bukti yang tersimpan pada perangkat fisik seperti DVR CCTV atau ponsel, maka perangkat tersebut akan disita. Kemudian, bukti tersimpan dalam jaringan atau internet, maka penyidik akan melakukan investigasi terhadap sistem jaringan tersebut, dan lain-lain. Apabila bukti elektronik atau sistem elektronik berada di luar negeri, maka penyidik dapat meminta bantuan kerja sama internasional melalui Interpol atau Mutual Legal Assistance (“MLA”).
- Penyitaan dan Pemeliharaan (Preservation of Electronic Evidence)
Penyitaan harus dilakukan oleh ahli yang kompeten untuk menghindari kerusakan atau perubahan pada data. Setelah disita, bukti elektronik harus disimpan di laboratorium digital forensik yang diakui negara, guna menjaga integritas dan keasliannya.
- Pemeriksaan (Examination)
Prosesnya dilakukan dengan autentifikasi dan pencarian fakta. Autentifikasi bertujuan memastikan bahwa bukti elektronik adalah asli, bukan hasil manipulasi, dan dilakukan berdasarkan dokumen resmi seperti berita acara penyitaan, dokumen chain of custody, serta verifikasi hash data. Selanjutnya dilakukan pencarian fakta untuk menilai apakah bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang disidik. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti lainnya.
- Hasil dan Penyajian Bukti (Result and Presentation)
Secara prinsip, proses pencarian alat bukti dan barang bukti dalam tindak pidana siber tunduk kepada KUHAP dan RKUHAP. Digital forensik bersifat metode untuk mecari dan menemukan bukti. Seluruh hasil pemeriksaan dan autentifikasi dirangkum dalam berita acara resmi. Jika bukti tidak relevan, maka dibuat laporan oleh ahli forensik. Namun jika terbukti relevan, akan diterbitkan surat keterangan dari ahli digital forensik yang menyatakan bukti tersebut sah digunakan di persidangan.
Lantas, bagaimana apabila tersangka berada di luar negeri?
Penegakan hukum dalam kejahatan ini tidak mudah dalam menentukan locus delictie pada cyber crime, dan hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kompetensi relatif dalam penerapan hukum acara pidana.[11] Dalam hal ini, Pasal 43 ayat (8) UU 1/2024 mengatur sebagai berikut:
Dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UNTOC juga memberikan landasan kerjasama pemberantasan tindak pidana transnasional sebagaimana Pasal 1 UNTOC mempromosikan kerja sama dalam mencegah dan melawan kejahatan terorganisir lintas batas secara lebih efektif. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana siber transnasional, Indonesia dapat mengadakan penyidikan bersama (joint investigation) dengan negara peserta UNTOC sesuai Pasal 19 UNTOC.
Polri melalui Divisi Hubungan Internasional (“Divhubinter”) dan National Central Bureau (“NCB”) Interpol Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain dalam rangka pelacakan, penangkapan, dan ekstradisi tersangka kejahatan lintas negara dengan 2 cara berikut.
- Interpol
Kepolisian Indonesia dapat mengajukan permintaan kepada NCB Interpol Indonesia untuk menerbitkan Interpol Notice kepada seluruh negara anggota Interpol yang dilakukan dalam bentuk:
- Red Notice, yakni permintaan untuk pencarian dan penangkapan tersangka/terdakwa/terpidana untuk diekstradisi.[12]
- Blue Notice, yakni pengumpulan dan penyebarluasan informasi terkait dengan identitas seseorang yang telah melakukan tindak pidana.[13]
- Green Notice, yakni peringatan tentang para pelaku kejahatan yang kemungkinan akan melakukan kejahatan serupa di negara lain.[14]
Interpol Notice bukan merupakan perintah penangkapan secara langsung, tetapi berfungsi sebagai permintaan resmi kepada negara-negara lain untuk mengambil tindakan hukum terhadap tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di wilayah hukum mereka. Hal ini dikarenakan setelah Red Notice diterbitkan, apabila tersangka ditemukan dan ditangkap di negara tujuan, maka Indonesia akan mengajukan permintaan ekstradisi melalui jalur diplomatik untuk dilakukan pemindahan proses pidana berdasarkan MLA.
Apabila banyak negara menjadi korban, maka sesuai Pasal 21 UNTOC dapat dilakukan pemindahan sesuai dengan kepentingan penegakan hukum yang baik, khususnya dalam kasus di mana beberapa yurisdiksi terlibat, dengan tujuan untuk memusatkan penuntutan.
- Mutual Legal Assistance
Selain melalui Interpol, Indonesia juga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum formal melalui mekanisme MLA berdasarkan UU 1/2006. MLA merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta ekstradisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang meminta. Dasar pelaksanaan bantuannya yaitu perjanjian (bilateral maupun multilateral) atau atas dasar hubungan baik berdasarkan asas resiprositas, yaitu negara dapat memperlakukan negara lain dengan cara yang sama seperti yang diterimanya.[15]
MLA merupakan bentuk kerjasama yang menjadi mandatori dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UNTOC. Setiap negara peserta wajib menyediakan informasi yang berguna bagi otoritas berwenang untuk penyelidikan dan pembuktian. Informasi tersebut dapat meliputi identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi, atau kegiatan kelompok kejahatan terorganisir. Kerjasama ini juga memfasilitasi koordinasi yang efektif dan bertukar informasi.
Menurut UU 1/2006, mekanisme MLA terhadap tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan dengan mekanisme mengajukan permintaan ke Kementerian Hukum hingga proses ekstradisi.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-undang nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Conventions Againts Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia;
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
Referensi:
- Abdul Wahid dan M. Labib. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Jakarta: Refika Aditama, 2009;
- Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2018;
- Hamid Jahankhani. Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook. Amsterdam: Elsevier Science, 2014;
- Imam Riadi. Forensik Email. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2022;
- Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2022;
- Oos Ariyanto. Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Prosiding Universitas Islam Batik Surakarta, 2022;
- Rio Dirgantara Pakaya. Landasan Perumusan Locus Delicti Dalam Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No. 1, 2022;
- Surya Prahara. Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022;
- Cybercrime Investigator, yang diakses pada 15 Januari 2026 pukul 15.00 WIB.
[1] Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2022, hal. 46
[2] Hamid Jahankhani. Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook. Amsterdam: Elsevier Science, 2014, hal. 155
[3] Abdul Wahid dan M. Labib. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Jakarta: Refika Aditama, 2009, hal. 76
[7] Rio Dirgantara Pakaya. Landasan Perumusan Locus Delicti Dalam Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 679-680
[8] Imam Riadi. Forensik Email. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2022, hal. 3
[9] Surya Prahara. Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hal. 145
[10] Surya Prahara. Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hal. 145
[11] Oos Ariyanto. Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Prosiding Universitas Islam Batik Surakarta, 2022, hal. 165
[13] Pasal 10 huruf b Perkapolri 5/2011
[14] Pasal 10 huruf c Perkapolri 5/2011
[15] Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2018, hal. 515